Busurnews.com,Blora — Proyek revitalisasi gedung TK Pertiwi di Desa Cungkup, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora menjadi sorotan warga. Hingga Jumat (12/09/2026), di lokasi proyek belum terpasang papan informasi anggaran.
Ketidakadaan papan proyek tersebut dinilai warga mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Aktivitas Jalan, Informasi Publik Nihil
Pantauan di lapangan, kegiatan revitalisasi TK Pertiwi terlihat masih berlangsung. Material bangunan, alat kerja, dan sejumlah pekerja tampak hilir mudik di lokasi.
Namun tidak ditemukan papan informasi proyek yang seharusnya memuat rincian sumber dana, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, volume pekerjaan, hingga nama kontraktor pelaksana.
Warga sekitar mengaku tidak mendapat kepastian terkait proyek tersebut.
“Revitalisasi ini bagus untuk anak-anak, tapi proyek tidak ada papan anggarannya. Kami sebagai warga tidak tahu dananya dari mana, nilainya berapa, dan dikerjakan siapa. Padahal ini kan sekolah untuk anak-anak desa kita,” kata salah satu warga Desa Cungkup.
Transparansi Jadi Tuntutan Warga
Warga menilai pemasangan papan informasi bukan sekadar formalitas. Papan proyek penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Kami mendukung penuh revitalisasi TK Pertiwi. Tapi harus terbuka. Kalau tidak ada papan informasi, nanti muncul prasangka macam-macam,” ujar warga lainnya.
Mereka berharap Pemerintah Desa Cungkup dan pelaksana proyek segera melengkapi kelengkapan administrasi di lapangan.
Aturan Mewajibkan Papan Informasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap kegiatan proyek yang bersumber dari APBN/APBD wajib memasang papan informasi.
Tujuannya untuk keterbukaan publik dan memudahkan pengawasan masyarakat serta lembaga terkait.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun Pemerintah Desa Cungkup terkait tidak dipasangnya papan anggaran di lokasi revitalisasi TK Pertiwi.
Warga berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Blora segera melakukan teguran dan pembinaan. Tujuannya agar proyek revitalisasi berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
