Busurnews,Blora Rangkaian Car Free Day (CFD) dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di alun-alun hingga Jalan Pemuda Blora berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat, Minggu (23/11/2025). Kegiatan yang digelar Dinkes Kabupaten Blora ini menghadirkan berbagai aktivitas kesehatan seluruh puskesmas, senam massal, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kampanye gerakan hidup sehat dan pembagian sayuran gratis….
Busurnews, BloraDinas Kesehatan Blora menerbitkan 59 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS Blora) bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis, memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, telah menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 59 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penerbitan sertifikat…
Busurnews.com, Blora Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora, Artika Diannita, mengatakan sebagian dapur sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk pengelolaan limbah sampah program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kalau limbah makanan yang dihasilkan dari dapur, itu kita juga ada DLH yang membantu untuk pengangkutan sampahnya,” katanya, di Blora, Selasa (21/10/2025)….
Busurnews.com, Blora Dewan Pendidikan Blora mengusulkan dan mendesak agar DPRD Blora, bisa menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk satuan pendidikan di Kabupaten Blora Menurut Dewan Pendidikan, adanya bosda akan sangat membantu bagi sekolah-sekolah yang memilki jumlah siswa kecil, atau kurang dari 60 siswa. “Kami mengusulkan di tahun 2026 agar Bosda bisa dianggarkan oleh Pemkab,…
Busurnews.com, Blora Sejumlah desa di Kabupaten Blora hingga saat ini belum dapat mencairkan Dana Desa (DD) tahap kedua. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windrati, menyebut gangguan pada sistem “earmark” menjadi penyebab utama keterlambatan pencairan tersebut. Yayuk menjelaskan bahwa kendala sistem membuat sejumlah desa belum bisa memproses pencairan dana sesuai jadwal….
Busurnews.com, BloraPengurus paguyuban Campursari Mega Buana diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan SPJ dan penyelewengan penggunaan bantuan dana hibah tahun 2024, kini telah dilaporkan di Kejaksaan Negeri Blora,Rabu ( 17/9/2025). Jimi Galuh ramadhony selaku ketua LSM Masyarakat Pengawas dan Pemantau uang Negara ( MPPUN) Blora .telah melaporkan ketiga pengurus Paguyuban Campursari Mega Buana baik ketua,…
Busurnews.com,Blora Tiga orang warga Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora, selaku pengurus Paguyuban seni Campursari Mega Buana diduga telah melakukan tindak kejahatan penipuan penggunaan dana hibah aspirasi tahun 2024 sebesar Rp 50 juta rupiah . Karena bantuan dana aspirasi tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ketiga orang pengurus tersebut diantaranya Novita Megalia …
Busurnews.com,Blora Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memastikan seluruh desa tetap mendapatkan alokasi Dana Desa (DD) tahun 2025, meskipun terjadi penurunan anggaran sekitar Rp5 miliar dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas PMD Blora, Suwiji, menjelaskan bahwa penurunan ini bukan disebabkan oleh kebijakan lokal, tetapi…
Busurnews.com,Blora Total alokasi anggaran dana desa turun dibanding tahun sebelumnya. Hal itudisebabkan tidak adanya desa tertinggal di Blora pada 2025. Kepala Bidang Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas PMD Blora,Suwiji menyebutkan, alokasi Dana Desa tahun ini mencapai Rp256,66 miliar, lebih rendah dari2024 yang sebesar Rp261,64 miliar. “Penurunan ini bukan karena faktor khusus di Blora,…
Busurnews.com,Blora Kepala Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windrati mengingatkan para kepala desa agar tidak “bermain-main” dalam mengelola bantuan keuangan (Bankeu) pemerintah.Setiap rupiah anggaran desa disebut diawasi ketat dan bisa berujung masalah hukum bila tidak dijalankan sesuai aturan. Hal itu disampaikan Yayuk saat menegaskan peran Dinas PMD yang hanya sebatas memfasilitasi, melakukan monitoring,…
