Busurnews.com, Blora
Gaya kepemimpinan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Mustopa, menuai kritik pedas. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melayangkan mosi tidak percaya dan memboikot rapat penting sebagai bentuk penolakan terhadap manajemen kepemimpinan yang dinilai tidak transparan serta pencitraan komunikasi internal.
Langkah tegas itu menunjukkan dengan ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi PDIP dalam dua agenda krusial, yakni Rapat Paripurna merangkum rekomendasi LKPJ Bupati TA 2025 dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus), Kamis (30/4/2026).
Ketua Fraksi PDIP, Andita Nugrahanto, menegaskan bahwa keputusan ini diambil karena hak-hak anggota dewan terkesan diabaikan, terutama terkait akses data anggaran yang menjadi dasar fungsi pengawasan.
“Kami sangat menyayangkan pola kepemimpinan yang diterapkan saat ini. Hal ini membuat anggota dewan kesulitan menjalankan tugas konstitusionalnya.
“Bagaimana kami bisa bekerja maksimal jika meminta DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) saja tidak dikasihi oleh Ketua?Ini adalah preseden buruk yang mencoreng transparansi lembaga,” tegasnya.
Andita menilai, sebagai pemimpin lembaga kolektif kolegial, sosok Ketua seharusnya mampu menjadi jembatan pemersatu. Namun sayang, keberadaan pimpinan justru menciptakan sekat yang menghambat kinerja.
Merespons hal tersebut, saat dikonfirmasi media awak, Mustopa tampak enggan berkomentar banyak. Bersama dua wakil ketua lainnya, ia mengaku belum memahami maksud dan tujuan dari sikap ekstrem yang diambil Fraksi PDIP tersebut.
“Kita akan membuka dialog bersama fraksi PDIP beberapa hari ke depan,” jawab Mustopa singkat. Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, yang hadir mewakili Bupati, tampak memilih bungkam dan menghindari dari awak media usai kegiatan berlangsung.
