Busurnews.com,Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora merespons audiensi yang dilakukan Forum Penggerak Transparansi Blora (FPTB) terkait pengelolaan tanah bengkok desa. Pihak Dinas PMD menyebut regulasi terkait hal tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan dan membutuhkan sejumlah tahapan lanjutan. “Ya monggo-monggo saja, Mas. Tapi kalau terkait pengelolaan tanah bengkok desa itu, regulasinya…
Busurnews.com,Blora Jabatan sepuluh kepala desa (kades) di Kabupaten Blora kosong namun pemilihan kades masih menunggu peraturan pemerintah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windrati, melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Wahyu Triatmoko, mengatakan sepuluh desa yang tidak memiliki kades saat ini diisi oleh penjabat (Pj) kades. Wahyu menerangkan untuk pemilihan kades definitif maupun…
Busurnews.com,Blora Dalam rangka memperingati hari Kartini 21 April 2025 yang ke 146, Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora Jawa Tengah, Yayuk Windrati mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan di Indonesia, khususnya bagi segenap perempuan yang ada di Kabupaten Blora. Peringatan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April 2025 ini merupakan momentum yang bersejarah bagi…
Busurnews.com, Blora Pemerintah Kabupaten Blora mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebagai langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Program ini mencakup pembentukan koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, maupun penggabungan koperasi yang tidak aktif. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora, Kiswoyo, menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah…
Busurnews.com, Blora Peringatan keras dari pemerintah untuk para pedagang pupuk bersubsidi agar tidak menaikkan harga pupuk diatas harga HET ternyata tidak diindahkan.Para penjual pupuk di Blora meskipun sudah mengetahui peraturan pemerintah tersebut adanya larangan keras menjual pupuk bersubsidi diatas HET, namun pada umumnya mereka diduga sengaja mengabaikan larangan dengan berbagai dalih ataupun alasan.Kepala Dindagkop UKM…
Busurnews.com,Blora Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora menegaskan larangan berjualan di sejumlah titik yang dinilai melanggar ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Perda 20 Tahun 2018. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka penegakan ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Kepala Dindagkop UMKM Blora, Kiswoyo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada…
Busurnews.com,Blora Rencana pendirian melalui Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Blora bergeser. Pemkab Blora siapkan lahan sekitar lima hektare di dekat PDAM Cepu. Rencana kerja sama dengan pemkab bakal menyediakan enam program studi. Diharapkan bisa mengakomodasi pelajar Blora yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset,…
Busurnews.com,Blora Perkembangan teknologi yang kian pesat menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi. Kasi Pembinaan SMP, Dian Ahmad Kundarto, menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan teknologi sifatnya luas dan tidak terbatas. Bahkan, unggahan di Instagram juga menjadi salah satu cara untuk mengetahui kegiatan di masing-masing SMP. “Melalui Pamer, paling tidak ini bisa mendongkrak potensi sekolah tersebut,” ujarnya. ditulis…
Busurnews.com, Blora Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windrati, menegaskan bahwa Dana Desa Inklusif adalah bentuk dukungan pemerintah pusat bagi desa-desa yang menerapkan prinsip inklusivitas. Dana ini diperuntukkan bagi desa yang menjunjung nilai inklusivitas, yaitu desa yang menghargai, melindungi, dan mengakui hak seluruh warganya tanpa diskriminasi. Menurut Yayuk, dalam masyarakat terdapat…
Busurnews.com,Blora Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windrati, menjelaskan bahwa Desa Inklusif adalah desa yang memberikan kesempatan, akses, dan keterlibatan penuh bagi seluruh warganya. “Jadi desa yang mampu mengakomodasi semua kelompok masyarakat, termasuk yang menyandang lebih dari satu status rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta kelompok minoritas, baik agama…
