Busurnews.com,Blora – Upaya penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan antara tiga mantan karyawan dengan manajemen CV Wahyu Jaya kembali menemui jalan buntu. Mediasi yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Blora, Rabu (11/11/2026), belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Mediasi tersebut merupakan kali kedua yang dilaksanakan di DPRD Blora. Sebelumnya, persoalan serupa juga telah beberapa kali dimediasi melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blora. Namun, hingga kini belum ditemukan titik temu, meskipun sengketa tersebut telah berlangsung lebih dari tiga bulan.
Ketua DPRD Blora bersama Wakil Ketua DPRD yang memimpin jalannya mediasi telah berupaya mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Namun, pertemuan tersebut belum membuahkan kesepakatan terkait penyelesaian hak pesangon tiga mantan karyawan.
Ketua MPKN Kabupaten Blora, Fuad, yang mendampingi sekaligus mengadvokasi para mantan pekerja tersebut, menyayangkan belum adanya kesepakatan dalam proses mediasi.
“Mediasi sudah berkali-kali dilakukan. Di Disnaker sudah, di DPRD juga sudah dua kali. Namun, sampai hari ini belum ada penyelesaian. Mantan karyawan yang sudah mengabdi selama 18 tahun hanya ditawari pesangon Rp50.000. Menurut kami, tawaran tersebut tidak mencerminkan pemenuhan hak pekerja sebagaimana ketentuan perundang-undangan,” tegas Fuad.
Menurutnya, ketentuan mengenai hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Dalam regulasi tersebut, pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan, meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak (UPH), dengan memperhatikan alasan PHK dan masa kerja.
“MPKN mendesak CV Wahyu Jaya agar memenuhi hak ketiga mantan karyawan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut, sementara para pekerja sudah kehilangan sumber penghasilan,” ujarnya.
Setelah mediasi dinyatakan belum mencapai kesepakatan, massa MPKN bersama tiga mantan karyawan menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Blora.
Dalam aksi tersebut, massa sempat berupaya menghentikan kendaraan operasional perusahaan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka berharap pihak perusahaan bersedia kembali membuka ruang dialog guna mencari solusi penyelesaian perselisihan.
Aksi kemudian berlanjut ke kawasan gudang CV Wahyu Jaya. Selain persoalan hak pesangon, MPKN juga menyoroti aktivitas kendaraan berat milik perusahaan yang disebut melintas di ruas jalan milik Pemerintah Kabupaten Blora.
Fuad meminta Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) gudang tersebut.
“Gudang ini setiap hari dilalui kendaraan berat. Kami meminta Dishub mengecek apakah dokumen dan perizinan Andalalinnya sudah terpenuhi. Penggunaan jalan milik pemerintah daerah juga harus memperhatikan kelas jalan dan ketentuan batas muatan kendaraan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat ketidaksesuaian antara jenis kendaraan, tonase, dan kelas jalan, pemerintah perlu melakukan evaluasi serta mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
MPKN menegaskan akan terus mengawal perjuangan tiga mantan karyawan CV Wahyu Jaya hingga hak-hak mereka memperoleh kepastian penyelesaian.
Apabila dalam waktu dekat tidak ada kesepakatan, MPKN menyatakan siap mendampingi ketiga mantan pekerja tersebut untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
“Kami tetap mengedepankan penyelesaian secara damai dan sesuai koridor hukum. Namun, hak pekerja tidak boleh diabaikan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kepastian penyelesaian,” pungkas Fuad.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak manajemen CV Wahyu Jaya terkait tuntutan pesangon maupun persoalan kendaraan berat yang disampaikan MPKN. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak perusahaan.
