Polemik pembangunan talud di perbatasan Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, memasuki babak baru. Bukan hanya soal dugaan penyerobotan lahan milik warga, kini sorotan publik tertuju pada sikap Kepala Desa Sukorejo, Sutrisno, yang dinilai menutup diri dari upaya konfirmasi media.
Kasus ini bermula dari keluhan Bibit dan anaknya, Likan, warga Dukuh Dukuhan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora. Mereka mengaku dirugikan atas pembangunan talud yang diduga melampaui batas administrasi Desa Sukorejo hingga masuk ke lahan mereka.
Di tengah upaya media untuk memperoleh keseimbangan pemberitaan, nomor WhatsApp awak media yang hendak melakukan klarifikasi diduga diblokir. Sejumlah pertanyaan substantif yang disampaikan melalui pesan singkat pun belum memperoleh jawaban.
Padahal, dalam prinsip keterbukaan informasi publik, klarifikasi dari pemerintah desa menjadi kunci untuk meluruskan persoalan dan meredam spekulasi di tengah masyarakat.
Adapun poin klarifikasi yang diajukan media meliputi enam hal mendasar:
1. Batas Wilayah dan Dugaan Penyerobotan
Bagaimana penjelasan Pemerintah Desa Sukorejo terkait pembangunan talud yang disinyalir melampaui batas administrasi hingga menyentuh lahan warga Desa Sonorejo?
2. Keabsahan Peta Desa
Berdasarkan peta resmi Desa Sukorejo, apakah titik pembangunan talud tersebut sepenuhnya berada di wilayah Sukorejo atau justru masuk wilayah Desa Sonorejo?
3. Laporan Terhadap Warga
Apakah benar Kades Sukorejo pernah melaporkan Likan ke Polsek Tunjungan atas dugaan perusakan tanaman, di tengah berlangsungnya polemik sengketa lahan tersebut?
4. Sumber Anggaran Proyek
Dari mana alokasi dana proyek talud tersebut berasal? Apakah bersumber dari Dana Desa, Bantuan Provinsi, Bantuan Kabupaten, atau swadaya masyarakat?
5. Tahun Anggaran dan Pengawasan
Pada tahun anggaran berapa proyek tersebut direalisasikan? Dan bagaimana bentuk pengawasan Pemerintah Desa saat pembangunan berlangsung?
6. Tanggung Jawab Pemerintah Desa
Bagaimana tanggapan dan komitmen Pemerintah Desa Sukorejo atas keresahan serta kerugian yang dirasakan keluarga Bibit?
Hingga berita ini disusun, seluruh pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban resmi dari pihak Pemerintah Desa Sukorejo.
Tidak ingin pemberitaan berhenti pada kebuntuan, awak media kemudian melanjutkan upaya konfirmasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora serta Camat Tunjungan.
Langkah tersebut ditempuh untuk memperoleh kejelasan mengenai peta batas desa, dokumen anggaran proyek, serta evaluasi terhadap sikap kepemimpinan kepala desa dalam merespons kontrol sosial.
Masyarakat kini menanti keberanian instansi di atasnya untuk membuka data secara transparan. Sebab, keadilan bagi warga seperti Bibit dan Likan, serta kepastian atas penggunaan anggaran negara, tidak boleh terhenti hanya karena komunikasi yang terputus.
Transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban dalam tata kelola pemerintahan desa.
