Busurnews.Blora
Terbitnya izin operasional sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dinilai menjadi momentum penting dalam menggerakkan ekonomi desa sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar wilayah tambang, kata Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto.
“Legalitas sumur minyak rakyat akan menciptakan multiplier effect atau efek ganda terhadap perekonomian masyarakat pedesaan,” ujarnya di Blora, (15/05/2026).
Selama ini, kata dia, banyak potensi minyak bumi di Blora yang tidak dimanfaatkan karena masyarakat khawatir terhadap persoalan hukum.Namun setelah adanya legalitas dari pemerintah pusat, masyarakat kini memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas produksi minyak rakyat.
“Kalau kita kembali mengingat, banyak potensi minyak yang tidak dimanfaatkan karena takut. Adanya legalitas ini, masyarakat desa dapat lebih mandiri,” ujarnya.
Siswanto yang juga sebagai Ketua ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) menilai perputaran ekonomi di desa akan meningkat seiring aktivitas penjualan minyak mentah ke Pertamina melalui badan usaha yang telah memperoleh izin dan rekomendasi pemerintah.
“Hasil penjualan itu bisa memicu pergerakan ekonomi dari lapisan bawah, khususnya masyarakat desa,” ujarnya.Selain itu, legalitas sumur minyak rakyat juga diyakini mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Aktivitas produksi minyak, kata dia, akan berdampak pada berbagai sektor penunjang di tingkat lokal. Di Kabupaten Blora sendiri terdapat tiga badan usaha yang telah memperoleh rekomendasi dari pemerintah daerah hingga pusat untuk mengelola sumur rakyat, yakni BUMD Blora Patra Energi (BPE), Koperasi Blora Migas Energi (BME), dan UMKM Mataram Connection Nusantara (MCN).
Siswanto menyebut kebijakan pemerintah pusat tersebut menunjukkan keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil dalam pengelolaan sumber daya alam.”Ini kolaborasi apik dalam bernegara. Pemerintahan Pak Prabowo sedang memperlihatkan kecerdasan dalam mewujudkan swasembada energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Meski mendukung penuh legalitas sumur rakyat, DPRD Blora tetap mengingatkan pengelola untuk memperhatikan aspek keselamatan kerja, pengelolaan limbah, serta kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar wilayah kerja pertambangan.
“Jangan sampai adanya legalitas sumur minyak rakyat ini menghilangkan identitas ketimuran kita. Budaya kita saling gotong royong dan membantu,” ujarnya.
