Busurnews.com,Blora – Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Blora saat ini masih dalam tahap penataan menyeluruh. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Gerindra, Lanova Chandra Tirtaka.
Penegasan tersebut disampaikan Lanova dalam kegiatan Jaga Desa bagi anggota BPD se-Kabupaten Blora yang digelar di Graha Larasati Blora, Senin (12/10/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk penguatan pemahaman hukum, koordinasi, serta sinergi antara pemerintah daerah, kejaksaan, pemerintah desa, dan BPD dalam mendukung pembangunan desa. Acara tersebut turut dihadiri Bupati Blora bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurut Lanova, sosialisasi Jaga Desa ini merupakan langkah awal sebelum struktur BPD disusun secara menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan maupun tata kelola.
“Sebetulnya BPD ini kan belum terbentuk di APTAS-nya, tapi kalau dari Pak Guyukwana BPD sebenarnya sudah terbentuk. Hanya APTAS ini kemarin kita baru lakukan konsolidasi, kita lagi penataan ulang terkait dengan BPD. Hari ini kita sosialisasi dulu,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah fokus menyusun struktur BPD secara keseluruhan di Kabupaten Blora.
Terkait fungsi pengawasan yang melekat pada BPD, Lanova menilai perlu ada pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) terlebih dahulu sebelum peran pengawasan dijalankan secara optimal.
“Kalau bicara pengawasan, SDM-nya kita selesaikan dulu, nanti baru kita lakukan langkah-langkahnya seperti apa. Karena kita harus ada instruksi-instruksi, termasuk tadi Pak Kajari sudah menyampaikan bahwa komunikasi kita dilancarkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Lanova menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi intensif dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan Kejaksaan Negeri Blora agar peran BPD berjalan sesuai koridor hukum.
Ia juga menyebut memiliki pekerjaan rumah untuk merampungkan struktur BPD Blora dalam satu minggu ke depan.
Terkait anggaran, Lanova mengungkapkan pemerintah kabupaten telah menyiapkan dana sekitar Rp8,3 miliar untuk mendukung keberadaan dan penguatan BPD.
“Anggaran sebesar itu nanti aku cek dulu, aku belum cek peruntukannya untuk apa saja. Karena ini serentak, kemungkinan nanti pos-posnya seperti apa, nanti aku cek dengan teman-teman komisi,” pungkasnya.
Kegiatan Jaga Desa ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk memperkuat fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan taat hukum.
