Yang menerima dan Pemberi Suap Dalam Pilkada Masuk Penjara

Nawacita online,Jakarta

Peraturan UU No 10 Th 2016 ,bahwa Yang Menerima dan Pemberi suap dalam Pemilihan umum kepala daerah masuk Penjara .Ancaman hukuman 6 tahun atau denda Rp.1 Milyar.

Pemilukada tinggal menghitung hari lagi bulan Februari akan terlaksana pemilihan Gubernur, tidak dimungkinkan dari pasangan Gubernur terjadi pelanggaran hukum dan Money Politik, Ketua Timses Bidang Hukum pasangan No Urut 1 Tim Agus – Sylvi, R.Faisal SH, 13/1/2016 di Jalan proklamasi Jakarta Pusat .

Ketika kader dari simpatisan pendukung Agus-Sylvi menemukan bukti adanya money politik atau serangan fajar ditegaskannya, dilihat dari sisi Hukum Politik Uang atau money Politik dilarang berkaitan dengan Pilkada bulan Februari 2016 mendatang.

Diingatkannya untuk Tim Ses Agus-Sylvi untuk mereka yang menemukan adanya money politik untuk memilih paslon gubernur tertentu hendaklah pembuktian bisa dilakukan, caranya si penerima suap dan pemberi suap difoto, bukti foto tersebut bisa diserahkan ke pada Ketua Tim Bidang Hukum Paslon No.1 Agus – Sylvi di jalan Proklamasi Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disikapi R. Faisal lebih lanjut, agar proses hukum bisa diterapkan segaimana mestinya sesuai acuan UU.

Tentunya barang bukti foto, dan data akurat dilengkapi, untuk dilanjutkan ke aparat penegak Hukum terkait, money politik saat pemilukada harus tertangkap basah, tidak berdasarkan Isu atau katanya, hal ini sangat dilarang karena berdasarkan acuan UU yang berlaku.

Jadi tidak seenaknya tim paslon tertentu memberikan iming iming uang dan imbalan materi untuk memilih, setiap laporan dari Tim ses Agus-Sylvi akan disikapi Faisal, untuk diteruskan ke. Bawaslu ke Gakumdu (Gabungan Penegak Hukum terpadu) terdiri dari jaksa, Polisi dan Komisioner , laporan money politik dan data autentik tentunya akan di proses sesuai hukum Pidana pelanggaran dalam Pemilukada.

Kategori Materi yang dianggap dalam pelanggaran Pemilukada jelas dalam diatur dalam UU pasal 73, disebutkan barang siapa menjanjikan sesuatu, uang atau janji janji diancam akan mendiskwalifikasikan calon gubernur, kalau terbukti.

Tidak ada batasan nilai untuk berapa money politik itu diberikan, walau Rp 10.000,- kalau sifat awalnya sudah mempengaruhi masuk kategori money Politik, untuk pemberian Sovenir diperbolehkan asal nilai nominal tidak lebih dari Rp 25.000,-.

Pilkada ini adalah Pilkada yang Demokratis, tidak ada money politik,
Berkompetisi secara sehat, tidak saling menjatuhkan,pihak satu dengan yang lainnya.”Jangan ada fitnah diantara kita “, tegas Faisal.

Khusus Timses no 1 hendaknya berpijak sesuai aturan dan Hukum yang ada, tidak mudah terprovokasi dengan kampanye hitam, wajib mengikuti acuan hukum yang ada, karena negara kita negara hukum, tentunya Hukum adalah panglima di Negara kita.
(Dd)