Kategori
Pilkada

Waspada Isu Sara Di Pilkada 2018 Bakal Lebih Heboh

 “Kami khawatir ini jadi pola yang menggurita karena sebentar lagi ada pilkada, kemudian Pemilu 2019. Jika pola-pola ini terus terjadi, setiap orang akan terlegitimasi untuk melakukan SARA buat kepentingan politik,” kata Koordinator Kontras Yati Andriyani

Ilustrasi

Busur News Com, Jakarta-  Kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah dijadikan amunisi politik bagi kelompok tertentu untuk memainkan isu SARA untuk kepentingan politiknya. Dikhawatirkan hal itu akan terus berlanjut hingga Pilkada Serentak yang akan digelar pada 2018 mendatang.

“Kami khawatir ini jadi pola yang menggurita karena sebentar lagi ada pilkada, kemudian Pemilu 2019. Jika pola-pola ini terus terjadi, setiap orang akan terlegitimasi untuk melakukan SARA buat kepentingan politik,” kata Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam diskusi di Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Menyikapi vonis dua tahun terhadap Ahok, Yati meminta semua masyarakat tetap tenang dan fokus. Kalaupun ada warga yang tidak setuju, harus diselesaikan melalui jalan yang konstitusional.

“Ini harus diselesaikan dengan cara konstitusional dan dengan cara-cara beradab,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, peneliti PSIK, Arif Susanto, berpendapat, efek dari Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu adalah soal kehadiran politik identitas sebagai cara untuk meraih kekuasaan. Dia mengaku khawatir hal tersebut bisa terjadi kembali di pesta demokrasi selanjutnya dengan skala yang lebih besar.

“Dari sisi politik, kontribusi terbesar Pilkada Jakarta terhadap pembentukan demokrasi kita adalah hadirnya politik identitas sebagai alat untuk memenangi pertarungan. Saya khawatir ini menjadi preseden buruk, 2018 akan menghadapi Pilkada Serentak, 2019 juga menghadapi pilpres. Khawatir bahwa kecenderungan menggunakan identitas keagamaan, identitas rasial, atau kesukuan akan berlangsung kembali dengan skala jauh lebih masif,” ujarnya.

Oleh karena itu, Arif mengimbau, para elite politik maupun masyarakat biasa kembali memulihkan suasana yang sempat tercederai pada saat pilkada. Polarisasi di tingkat masyarakat tidak boleh terus terjadi seusai pilkada.

“Segenap pelaku sosial bertanggung jawab untuk memulihkan solidaritas politik dan mengembalikan orientasi ke publik dalam politik, yang telah ditelan ambisi partikuler kekuasaan,” tandasnya.

(Od,Rn)