Walikota Medan Bobby Nasution Melakukan Penyegelan Center Point Mall Tidak Memiliki IMB

 

JAKARTA (Busurnews) Medan Jawa  Pemerintah Kota Medan meminta hak yang diharuskan pembayaran pajak sebesar Rp 56 Miliar, karena sudah diminta hitungan ulang, “kata Walikota Medan, Jumat (09/07/2021) Siang.

Redaksi mendapat Informasi dari wartawan RPK RI NEWS yang berada di lokasi tersebut. “Dijelaskan, Bobby Nasution tunggakan PBB Mall Centre Point mencapai Rp 56 milyar. Dimna dari jumlah awal sebesar Rp 80 miliar, namun pihak ACK yang merupakan pengelola mall meminta Pemko Medan untuk dilakukan penghitungan ulang . Permintaan tersebut kami penuhi dan keluar jumlah yang harus dibayarkan.

“Dengan jumlah sebesar Rp 56 miliar PBB yang belum dibayarkan. Saat sudah dihitung ulang kembali, awalnya Rp 80 miliar dibiarkan buka kembali saja. Jangan sampai dibilang kong kalikong atau komunikasi di luar, “jelas Bobby Nasution.

Bobby Nasution menambahkan berbagai upaya dilakukan Pemko Medan agar pihak pengelola Mall Centre Point membayar pajaknya, salah satunya adalah Pemko Medan melakukan pertemuan yang dihadiri langsung Kepala Koordinasi supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK, Kajari Medan, PT KAI dan direktur PT ACK pada tanggal 7 Juni 2021. Dalam rapat tersebut, lanjut Bobby Nasution disepakati pada 7 Juli PT ATK wajib membayarkan kewajibannya senilai Rp 56 miliar. Namun sampai dengan 7 Juli 2021 belum diterima Pemko Medan.

Bobby Nasution sorenya menyegel bangunan Mall Centre Point, bersama Wakil Walikota Medan Aulia Rachman dikarenakan tidak membayar pajak sebesar Rp 56 Milyar. Jumlah sudah ditetapkan setelah dilakukan perhitungan ulang sejak 2010/2021, hari ini. sedangkan ditahun sebelumnya dan sesudahnya belum membayar pajak.

Ini bukan penyegelan secara mendadak sebelumnya sempat dibicarakan sistem pembayaran pada tanggal 7 Juli 2021 bersama Kasubag KPK, Kejari Medan, PT KAI, Direktur PT ACK, dengan hasil 7 Juli sudah harus dilakukan pembayaran. Namun hingga saat ini belum ada menerima pembayaran pajak sama sekali.

Selain karena hal itu, bangunan mall Centre Point belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Medan, salah satu syaratnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Skema pembayaran belum dapat disepakati sebab tidak sesuai prosedur dan belum termasuk denda dari penunggakan pajak. Pemko Medan menunggu penyelesaian pembayaran pajak beserta dendanya himgga 3 hari kedepan.

“Dalam pembayaran ada kesepakatan dengan beberapa skema yang ditawarkan kepada PT ACK dalam hal pembayaran. Namun tidak bisa dinyatakan deal karena mereka minta pembayarannya tidak terhitung denda. Mereka pihak mall Centre Point belum bayar pajak dari tahun 2010 sampai 2021 hanya 1 tahun yang dibayar pajak tahun 2017, selainnya tahun berikut tidak ada tersentuh untuk pembayaran pajak, “tuturnya Bobby.(Red)