Kategori
Artikel

VAKSINASI berkeadilan ialah menempatkan pada tempatnya dalam segala hal terkait proses vaksinasi

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com,JAKARTA —VAKSINASI berkeadilan ialah menempatkan pada tempatnya dalam segala hal terkait proses vaksinasi. Vaksinasi berkeadilan tidak harus semua orang mendapat vaksinasi secara gratis.

Sains menyebutkan tidak perlu seluruh umat manusia di muka Bumi ini divaksinasi untuk mencegah penularan covid-19.
Sains mengatakan cukup di kisaran 70% manusia divaksinasi.
Indonesia memutuskan 67% rakyat divaksinasi.
Bagus bila negara menyediakan vaksin secara gratis untuk masyarakat. Negara-negara kaya melakukannya.

Untuk negara dengan anggaran terbatas jumlah penduduknya besar serupa Indonesia, memberi vaksin secara gratis kepada semua yang berhak mendapatkannya, sebuah kemewahan. Indonesia menerapkan gotong royong.
Negara menyediakan vaksin gratis bagi mereka yang tidak mampu atau tidak beruntung, bila tidak boleh disebut miskin. Kita menyebutnya vaksin gratis, dibayari negara. Mereka yang berpunya, kalau tak boleh disebut orang-orang kaya, harus membayar untuk mendapatkan vaksin. Kita menyebutnya vaksin mandiri alias bayar atau beli sendiri
, tidak dibayari negara.

Dalam konteks global, vaksinasi berkeadilan tercapai bila vaksin tersedia bagi orang di semua negara.
Negara-negara makmur harus membantu negara-negara miskin mendapatkan vaksin.

Menurut Seth Berkley, kepala eksekutif Gavi, aliansi vaksin global, negara-negara makmur mesti membantu rakyat di negara-negara miskin memperoleh vaksin, bahkan sebelum mereka memberikan vaksin bagi rakyat mereka sendiri.
Makin cepat rakyat di pojok dunia yang menjadi ‘sarang’ pandemi covid-19 mendapatkan vaksin, kian cepat pula dunia mengakhiri situasi paling akut dari pandemi covid-19 ini. Dari 67% masyarakat Indonesia penerima vaksin, pemberiannya juga mesti berkeadilan. Vaksinasi dikatakan berkeadilan bila didasarkan atas pertimbangan etis dan kegunaan sosial.
Tenaga medis diprioritaskan mendapat vaksin karena secara etis mereka sangat rentan terjangkit covid-19. Tenaga medis mesti diprioritaskan mendapat vaksinasi juga karena pekerjaan mereka punya kegunaan sosial tinggi (high social utility), yakni merawat dan menyembuhkan manusia, termasuk mereka yang terjangkit covid-19. Guru dan penegak hukum memenuhi argumen kegunaan sosial untuk mendapatkan vaksinasi.

Bukankah guru melakukan pekerjaan penting, yakni mendidik masyarakat?
Bukankah penegak hukum melaksanakan pekerjaan penting, yakni menjaga ketertiban sosial?

Mereka yang menderita penyakit bawaan memenuhi argumen etis untuk mendapatkan vaksinasi.

Bukankah mereka yang terjangkit covid-19 meninggal dunia lebih karena penyakit bawaan?

Bukankah tidak etis membiarkan orang dengan penyakit bawaan terjangkit covid-19, lalu meninggal dunia?

Dari sisi usia, yang diprioritaskan mendapat vaksin mereka yang berumur 18-59 tahun.
Dari sisi etis, berdasarkan statistik, kelompok usia itu paling banyak terpapar covid-19.

Dari sisi kegunaan sosial, kelompok usia tersebut terbilang produktif.
Sebanyak 1,2 juta vaksin tiba di Indonesia, Minggu, 6 Desember 2020.

Euforia mengiringi kedatangan vaksin cap palu arit buatan china komunis.
Beredar meme anak melompat kegirangan dengan tulisan ‘vaksin telah tiba, hatiku gembira’.

Harga saham perusahaan-perusahaan farmasi melesat.

Kita khawatir euforia itu menjadikan kita abai covid-19 masih mengintai.
Kedatangan vaksin tidak berarti orang bisa segera divaksinasi.

Tibanya vaksin tidak lekas membuat pandemi berakhir.

Jalan masih panjang.
Vaksin masih harus menjalani serangkaian prosedur baik ilmiah maupun administratif.
Itulah sebabnya kita tidak mengendurkan protokol kesehatan.
Kita masih harus memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau penyanitasi, dan menjaga jarak.
Kita tetap harus menghindari 3K, kerumunan, kontak terlalu dekat, dan keterbatasan ruang.
Bila terpaksa berjumpa dengan orang lain, pastikan kita bertemu dengan sedikit orang dalam kelompok kecil di ruang luas.

Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kita berbuat adil.
Kita memosisikan diri pada konteksnya.
Kita berperilaku sesuai dengan kenyataan pandemi covid-19 masih ada.
Kita berbuat zalim bila kita mengendurkan protokol kesehatan.

Bila kita mengabaikan protokol kesehatan, kita serupa membiarkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita terpapar covid-19.
Kita menzalimi diri sendiri dan orang lain.

 

@garsantara