ULAH BIROKRASI

 

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta- ULAH BIROKRASI

Kita masyarakat mengkhawatirkan pendekatan ancaman yang dilakukan negara terhadap warganya.

Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara yang sudah masuk DPR, misalnya,

PENUH JUGA DENGAN ANCAMAN PENJARA
BAGI MASYARAKAT YANG KELIRU
MENGISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK SEKALIPUN.

 

Kita tidak sedang membangun pemerintah kolonial yang menindas rakyatnya.
Negara ini dibangun untuk tujuan membangun kesejahteraan bersama dengan semangat gotong royong.

Apalagi fakta yang dihadapi sekarang ini,
Data jumlah pekerja formal di semua sektor menunjukkan penurunan.

 

Negara harus mendorong kegiatan ekonomi agar masyarakat mempunyai pekerjaan formal.
Untuk itu yang perlu dilakukan ialah membuat peraturan yang jelas dan pasti, bukan malah membuat peraturan yang menakutkan.

 

MENGAPA NEGERI INI BISA MENGALAMI INFLASI PERATURAN?

 

Pertama, para pejabat kita selalu menempatkan diri sebagai penguasa.
Yang membuat mereka itu kelihatan berkuasa ialah ketika bisa mengatur orang lain.

 

Kedua, karena pemahamannya power is privilege, sering kali pejabat kita itu ingin dihormati.
Mereka lupa akan peran sebagai pelayan masyarakat.

Tidak usah heran apabila pemeo yang kemudian berlaku ialah

‘KALAU BISA DIPERSULIT,
MENGAPA HARUS DIPERMUDAH?’

 

Ketiga, pejabat kita selalu menempatkan diri sebagai pihak yang paling tahu persoalan.
Rakyat dianggap sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa dan harus ikut apa yang diputuskan pejabat.

Tidak usah heran kalau ada ungkapan
‘Sabdo pandito ratu’

Karena pejabat menganggap dirinya mahatahu.
Karena ia merasa mahatahu, banyak peraturan yang dibuat tanpa melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Bahkan sering peraturan yang dikeluarkan satu kementerian tidak dikomunikasikan dengan kementerian yang lain.

 

Itulah yang menyebabkan banyak peraturan tumpang tindih dan yang lebih memprihatinkan saling meniadakan.

Salah satu contoh kasus ialah peraturan menteri pertanian tentang impor susu.

Kita tahu Indonesia bukan negara produsen susu.

Tidak salah juga kalau pemerintah ingin melakukan swasembada susu.

Akan tetapi,
Aneh jika peraturan yang dikeluarkan mewajibkan industri pengolah susu harus menyediakan kredit ternak atau kebutuhan peternak sapi perah apabila ingin mendapatkan izin impor susu.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia memprotes aturan tersebut karena tidak masuk akal.

 

Tugas untuk memberikan kredit kepada peternak merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan swasta.

Kalau mau memperoleh dana untuk pemberdayaan peternak sapi perah, pemerintah bisa mengenakan bea masuk impor yang lebih tinggi.

Hasil dari penerimaan bea masuk itulah yang dipergunakan pemerintah untuk membantu peternak sapi perah.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan perdagangan akhirnya disandera kebijakan pemerintah sendiri.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengakui terlalu banyaknya aturan dan ketidakpastian peraturan itulah yang menyebabkan arus investasi tidak seperti yang diharapkan.

 

Sekarang kita tinggal bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita harapkan ke depan?

Semua meyakini tidak ada jalan lain untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas dan memberikan kesejahteraan bagi banyak orang kecuali dengan mendorong pertumbuhan industri, termasuk di dalamnya industri ekonomi digital.

 

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, Indonesia sangat potensial untuk membangun industri yang kukuh.

Indonesia juga mempunyai kemampuan untuk membangun industri yang kuat itu.

Yang dibutuhkan tinggal kemauan dan konsistensi serta harmonisasi kebijakan agar selaras dengan keinginan kita itu.

–. PRESIDEN Joko Widodo tidak bisa menutupi kegeramannya terhadap banyaknya peraturan yang menghambat.

Apalagi sekitar 42 ribu peraturan mulai undang-undang hingga peraturan di tingkat kabupaten banyak yang tumpang tindih sehingga saling menyandera di lapangan.

Apa yang disampaikan Presiden pada acara Rembuk Nasional 2017 di Jakarta memang bukan mengada-ada.

Kasus itu begitu nyata terjadi dan menyulitkan pengusaha, masyarakat, dan pemerintah sendiri.

Salah satu contohnya disampaikan Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil.
Petani tebu tercekik oleh peraturan yang mengimpit.

Gula produksi petani hanya boleh dijual ke Badan Urusan Logistik.
Kalau Bulog tidak mau membeli produk mereka, petani harus mendapatkan sertifikat nasional Indonesia yang prosesnya sulit dan tidak murah untuk bisa menjual ke pasar.

KALAU MEREKA TIDAK MENGIKUTI ATURAN ITU,
ANCAMANNYA PENJARA.

(Rn)