Kategori
All

Tolak Untuk Dialog Dengan Massa Aksi, JPMI Tuding Kementerian BUMN Bermasalah

 

Busurmews.com, JAKARTA – Aksi demonstrasi yang digelar kelompok Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) di depan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jl. Merdeka Selatan, Gambir Jakarta Pusat, Senin (09/07) berujung ricuh dan saling dorong dengan aparat kepolisian.

Aksi saling dorong itu terjadi karena, tuntutan massa aksi dari JPMI untuk audiensi tidak dipenuhi pihak Kementerian BUMN. Karena kecewa, puluhan mahasiswa itu membakar keranda mayat ditengah jalan yang isinya adalah ban mobil.

“Tindakan pembakaran keranda mayat itu kan bermula dari BUMN bukan dari kami (Massa Aksi), orang-orang BUMN ini keras kepala termasuk Menteri-nya. Pada akhirnya, kami dibenturkan dengan polisi, padahal polisi ini dari awal juga sudah mengawal jalannya aksi kami,” kata Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Deni Iskandar.

Mantan Ketua HMI Cabang Ciputat Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah yang akrab dipanggil Goler itu merasa heran, apabila pihak BUMN menolak untuk dialog dengan massa aksi.

Sebab, Deni menambahkan, isu yang dibawa olehnya, seputar peran dan fungsi BUMN ditengah APBN Defisit karena kebijakan PSBB, dimana BUMN sebagai lembaga usaha negara, berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 yang seharusnya menopang perekonomian negara, justru malah meminta anggaran negara dari APBN.

“Kami dari awal itu konsisten bicara soal defisit APBN 2020, peran dan fungsi BUMN seharusnya di negara ini bagaimana, ko disaat APBN Defisit karena Kebijakan PSBB, kemudian BUMN itu tidak hadir dan malah minta anggaran, harusnya kan BUMN ini memberikan deviden untuk negara, agar bagaimana APBN kita tidak defisit” tambah Deni.

Akibat dari adanya penolakan BUMN pada massa aksi untuk dialog tersebut. Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia, sambung Deni, menduga kuat bahwa, orang-orang di Kementerian BUMN ini, semuanya bermasalah.

“Inikan jelas, pihak BUMN ini menolak untuk diajak dialog oleh kami, soal kenapa BUMN ini minta anggaran pada negara, bukan sebaliknya memberikan deviden kepada negara. Jangan-jangan semua deviden ini tidak sampai ke negara, sehingga disaat APBN defisit, BUMN malah minta anggaran dari negara,” pungkas Deni.(***)