Kategori
opini publik

Tidak Mengherankan Bila Kita Menyaksikan Pemimpin Ingkar Janji

 

Oleh : Dr. Dhedi Rochaedi Razak, S.HI, M.Si

 

Busur News Com,Jakarta -Tidak mengherankan bila kita menyaksikan pemimpin inkar janji, lain ucapan lain perbuatan, kemudian gagal menunaikan amanah dan melukai hati rakyat.

Janji kampanye hanya diproduksi sekadar untuk menggalang suara pemilih.

Lebih parah lagi, realitas kemiskinan dijadikan alat mendulang dukungan.
Sudah lumrah tiap pascamusim pencoblosan hampir pasti akan selalu melahirkan kekecewaan.
Itu bukan ajakan untuk mengakhiri demokrasi. –
Minimal sistem ini membuat koreksi kapan pun bisa dilakukan.
Ia menghadang absolutisme yang alergi terhadap kemajemukan.

Sistem ini ibarat kereta commuter line, siapa pun pemenangnya tidak bisa begitu saja menyisihkan yang kalah.
Lawan berada di gerbong ikut menumpang perjalanan.
Kritik ataupun pemberontakan berpotensi datang bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam.

Demokrasi membuat kita tidak sanggup mencintai dan membenci apa pun secara ekstrem.

Menanti sang antah, begitulah yang kita hadapi tentang demokrasi.
Sebuah sistem yang kerap dihantui jebakan konsensus.
Dengan begitu, perubahan sulit terjadi lantaran demokrasi melemahkan politik perjuangan.
GM melihatnya dalam tubuh politik semacam itu akibat The Real
(GM menamainya ‘Sang Antah’)
istilah yang dipinjam dari Jacques Lacan, tak pernah lengkap alias ada bagian yang absen tak terekam bahasa.

Ada yang turah.
Peristiwa reformasi 98 atas kejatuhan rezim Orde Baru salah satu bentuk contoh untuk menggambarkan ‘Sang Antah’ itu.

Reformasi muncul sebagai tawaran perubahan.

‘Sang Antah’ sebagai politik harapan tak diketahui kapan kehadirannya. –
Butuh kesetiaan politik dalam membebaskan apa yang kerap terabaikan itu.

Politik sebagai perjuangan harus dihidupkan agar terhindar dari rayuan pragmatisme yang melemahkan daya dobrak perubahan.
Untuk mengembangkan potensi yang tersedia, kita berkewajiban memelihara segenap kekuatan demokrasi (parlementer) dan memosisikan politik sebagai jalan menuju kesetaraan, lebih jauh lagi keadilan.

Parlemen atau institusi legal formal berpeluang mencarikan solusi terkait isu kepentingan rakyat lewat pembentukan undang-undang dan rumusan kebijakan.

Unsur gerakan ekstra parlementer berupa demonstrasi jalanan juga berfungsi menyampaikan tuntutan.

Kedua kanal itu memiliki potensi mengubah keadaan.
Dengan catatan, butuh subjek politik yang memiliki militansi untuk setia kepada ‘peristiwa’.

Pucuk pimpinan tertinggi DKI diharapkan nantinya menjadi subjek politik yang ikhtiarnya mampu memanggil ‘Yang Politis’ itu.

Melayani atas dasar panggilan nilai kemanusiaan demi kebaikan bersama, menjadikan rakyat sejahtera.

*Sambil terus menjaga ritme politik perjuangan yang dipastikan akan menghadapi pelbagai tantangan*. –

 

(Riena).