*Suta Widhya: Peryataan Presidium KAMI Mewakili Keraguan Masyarakat*

 

Busurnews.com , Jakarta – àPress Release KAMI nomor 49/PRES-KAMI/B/XII/2020 atas tewasnya 6 orang anggota Front Pembela Islam sudah sangat tepat. Dimana setiap rilis selalu dimulai dengan kata “Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa”.

Isi rilis itu ada 5 item saja, yaitu pertama KAMI memprotes keras atas tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) pengawal Habib Rizieq Shihab di Jalan Tol Cikampek. Tindakan tersebut dinilai oleh KAMI adalah sebentuk teror brutal dan perbuatan kejam terhadap anggota masyarakat yang tidak didahului oleh putusan atau vonis Pengadilan Negeri.

Kedua, tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais. Yaitu, orang – orang yang tidak berketuhanan yang maha esa dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab.
Ketiga, KAMI mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk mengusut peristiwa tersebut secara obyektif, imparsial, dan transparan, guna menyingkap pelaku dan pemberi perintah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Keempat, KAMI mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun Pimpinan Polri, yang patut diduga terlibat atau tidak mencegah tindakan pelanggaran hukum dan HAM berat itu.

Kelima, KAMI menyerukan Rakyat Pancasilais sejati untuk bersatu padu menghentikan Indonesia yang tengah meluncur menjadi Negara Kekerasan dan terkesan Anti Demokrasi.

Sejalan dengan hal di atas maka menurut pengamat Kepolisian Suta Widhya SH, perlu dibentuk bedah kasus, gelar perkara, dan atau rekonstruksi ulang yang transparan di lapangan. Jangan sampai terjadi siaran informasi yang bias sehingga akan timbul antisipati yang semakin tinggi terhadap kinerja kepolisian.

“Tinggalkan nada-nada yang mengancam masyarakat. Karena sesungguhnya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan semata tanggung jawab polisi semua yang menyangkut kamtibmas.”Ungkap Suta, Rabu (9/12) siang di Jakarta.

“Sebagai Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) merasakan bahwa mereka adalah pada hakekat bagian dari anggota Aktivis Keagamaan yang juga harus dilindungi harkat hidup sebagai warga negara Indonesia. Alasan apapun yang menyudutkan pihak HRS dan para jamaah pengajiannya atau pun pengawalnya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Mereka bukan penjahat, bukan terdakwa, bukan pelarian atau buron, apalagi juga bukan teroris. Mengapa sampai diambil tindakan hingga berujung kepada kematian?” Tanya Suta penuh keheranan.

Perlu ada gelar perkara yang diawasi oleh Tim Independen agar tidak terulang kejadian serupa di masa depan.(***)