Kategori
All

Suta: Polisi Promoter Pasti Tahu Ada MoU Antara Kapolri – Dewan Pers

 

 

Busurnews.com, Jakarta – Panglima Eks Trimatra Nusantara Ruslan alias Ruslan Buton lega setelah mendengar penjelasan dari Penasihat Hukum dari ANDITA’S LAW Firm, Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH dan Hendry Siahaan SH yang mengunjunginya di Direktorat Siber Bareskrim Jumat (3/7) siang.

Tonin menjelaskan mengenai conten surat terbuka Ruslan tersebut dalam media siber Indonesia Express sedang diteliti oleh Dewan Pers karena yang berwenang menyatakan tentang konten adalah Dewan Pers dan bukan Penyidik Kepolisian yang menangani perkara pidana yang dilaporkan oleh Aulia Fahmi SH .

Jadi jika si Aulia keberatan terhadap isi surat terbuka tersebut maka secara hukum melaporkan ke Dewan Pers dengan terlapor adalah pimred dan bukan Ruslan.

Dengan telah ditetapkan Ruslan sebagai Tersangka dan sudah P-19 berkas, maka menurut Tonin ini akan merugikan Negara akibat SPKT Bareskrim dan Penyidik tidak menolak laporan berdasarkan isi media siber.

Selanjutnya mengenai youtube dalam chanel “hamba ALLAH” yang dijadikan barang bukti dalam laporan Aulia dapat terjadi karena mereka tidak teliti karena yang memiliki youtube tersebut bukan Ruslan jadi dimana unsur memberitakannya?

Kemudian bagaimana pula membuat barang bukti _print out_ media online sebagai tertulis dan rekaman youtube sebagai lisan maka ini hanya akal akalan saja karena Ruslan tidak pernah memberitakan secara lisan atau tulisan.

Kita tunggu Dewan Pers menyelesaikan tugasnya dan tentu dengan hasil pemeriksaan content surat terbuka akan berakibat SP3 laporan tersebut memang Ruslan sudah dirugikan tapi untuk tidak lebih menjadi rugi maka upaya yang ditempuh PH disepakati oleh Ruslan kepada PH yang membesuknya di Bareskrim.

Sementara itu pengamat Kepolisian Suta Widhya SH mengingatkan bahwa ada MoU antara Kapolri dengan pihak Dewan Pers terkait produk jurnalistik.

“Apakah surat terbuka yang dipublikasikan oleh media online itu bukan sebuah produk jurnalistik? Sejauh yang kami lihat surat terbuka bila memenuhi kaidah penulisan yang baik dan benar merupakan produk jurnalistik,” Ungkap Suta.

Dirinya memberi contoh saat salah seorang purnawiran TNI yang keberatan terhadap pemberitaan Tempo yang menyudutkan Tim Mawar langsung membuat laporan polisi (LP) ke Mabes.

“Di sana pihak kepolisian menyarankan agar Pelapor pergi melapor ke Dewan Pers. Tapi, mengapa kali ini saat Aulia Fahmi SH melaporkan kontens pemberitaan Surat Terbuka Ruslan Buton langsung menerima? Kuatir nanti masyarakat menilai ada standar ganda dari pihak kepolisian dalam melayani masyarakat. Ini merugikan polisi sendiri kelak, ” Tutup Suta.(***)