Kategori
All

*Suta: Buatlah Maklumat Yang Akomodati dan Aspiratif*

 

Busurnews.com, Jakarta- Tidak bisa Maklumat Kapolri untuk melarang publikasi tentang FPI dianulir oleh bawahan Kapolri dengan mempersilahkan untuk membagikan konten FPI di Medsos selama bukan Hoax, SARA dan Provokatif.

“Sejak Senin (7/12) Polri sering berubah dan berubah lagi dalam menyampaikan pendapat. Ada apa ini gerangan kiranya? Agar terlihat Promoter, hendaknya Maklumat dibuat ulang atau minimal dibatalkan saja. Tidak bisa hanya dengan klarifikasi.” Demikian kata Suta Widhya SH, pengamat Kepolisian pada Sabtu (2/12) sore di Jakarta.

Sehingga CABUT dulu maklumat Kapolri tsb. Tidak usah malu karena tidak bisa memberangus pers setelah dilawan oleh Dewan Pers. Ultimatum Kapolri itu utk memberangus demokrasi yang kebetulan dijagai oleh Pers.

“Pers adalah _the fourth estate_ (kekuatan ke-empat) demokrasi. Dimana kita tahu, kekuatan pertama adalah Legislatif, kedua Eksekutif, Ketiga Yudikatif. Keempat adalah Pers. Kalau Legislatif, Eksekutif, Yudikatif lumpuh, pers maju.” Lanjut Suta.

Menurut Suta lebih lanjut, yang terjadi saat ini Oligarki, telah melumpuhkan Triumvirat Legislatif – Eksekutif – Yudikatif. Giliran pers yang mau dilumpuhkan. Tentu saja dilawan oleh pers.

Dewan Pers bersidang, dan memutuskan untuk melawan ultimatum Kapolri. Setelah itu, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) yang punya andil besar di reformasi minta pasal 2D dicabut. Pers sebagai _Democracy guardian_, telah menjalankan tugas penjaga demokrasi.

Pihak kepolisian membuat klarifikasi terkait maklumat kapolri soal poin 2D yang mengatakan bahwa masyarakat dilarang untuk mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Namun akhirnya, Kepolisian mengatakan kalau poin tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28 UUD’45.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (1/1) mengartikan bahwa maklumat yang dikeluarkan tidak dimaksudkan untuk membredel pers.

Argo menjelaskan, konten terkait FPI masih diperbolehkan asal tidak bermuatan berita bohong, berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, provokatif mengadu domba ataupun perpecahan, dan SARA. Sehingga konten yang tidak memiliki unsur-unsur tersebut maka masih diperbolehkan.

“Kalau mengandung semua itu tidak diperbolehkan apalagi nanti mengakses atau mengunggah ataupun menyebarkan kembali yang dilarang maupun yang ada tindak pidananya UU ITE misalnya itu tidak diperbolehkan itu di sana,” kata Argo.

Ia menegaskan bahwa maklumat kapolri tidak akan bersinggungan dengan UU pers ataupun kebebasan berekspresi. Dia menekankan bahwa konten yang dinilai melanggar maklumat tersebut jika bermuatan provokatif, berita bohong, potensi gangguan kamtibmas atau SARA.

“Dari kemarin mungkin banyak pertanyaan berkaitan dengan kebebasan pers maupun berekspresi. Yang terpenting bahwa dikeluarkan maklumat ini kita tidak artinya itu membredel berita pers,” lanjut Argo.

Seperti kita tahu, Kapolri Jenderal Idham Azis melarang masyarakat untuk mengakses hingga menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam (FPI). Hal tersebut mengacu pada penerbitan maklumat bernomor *Mak/1/I/2021* tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Maklumat itu sendiri diterbitkan merujuk pada Surat Keputusan Bersama Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH.14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI.

“Supaya masyarakat tidak bingung, hendaknya Kapolri mencabut atau membatalkan maklumat yang bertentangan dengan UU Pers dan UUD’45. Setelah itu baru keluarkan Maklumat yang lebih Promoter dengan isi lebih akomodatif dan aspiratif” Tutup Suta yang juga Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis.(***)