Kategori
News

Sistim BOT Menimbulkan Keanehan Sehingga FĶP2B Mempertanyakan Kepada Pemerintah Bekasi

Busur News Com, Bekasi- Rencana pengunaan Sistem Bluif Operate and Transfer (BOT) ,yang rencanakan tetap akan dilaksanakan dan digunakan oleh pemerintah kota Bekasi,menimbulkan keanehan- keanehan sehingga membuat Sejumlah mahasiswa dan pedagang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru (FKP2B) Cikarang,kembali mempertanyakan hal ini kepada pemerintah Kota Bekasi terkait penolakan revitalisasi Pasar Baru Cikarang dengan mengunakan sistem BOT (Bluid Operate and Transfer) sekaligus mempertanyakan klarifikasi H. Daris selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Bekasi soal revitalisasi Pasar Baru Cikarang yang katanya merupakan idenya. (Jumat,14/4)

Menurut H. Daris saat menemui peserta Aksi Tolak BOT Jilid IV (Senin, 10 April 2017) mengatakan bahwa revitalisasi Pasar Baru Cikarang adalah murni dari idenya pada saat dirinya masih duduk sebagai Komisi 2 (dua).

Sementara dalam pernyataan DPRD Kab. Bekasi saat dimintai klarifikasi oleh Ombudsman RI menyatakan bahwa revitalisasi Pasar Baru Cikarang merupakan keinginan dari pedagang yang terhimpun dalam Masyarakat Pedagang Pasar Cikarang (MPPC). (14/4)

Aang Jamasari mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa mengatakan, klarifikasi yang dilontarkan oleh H. Daris selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Bekasi mengundang pertanyaan besar bagi masyarakat Kab. Bekasi khususnya para pedagang. -ucap

“Apa yang H. Daris katakan pada saat menemui peserta aksi Tolak BOT Jilid IV sangat bertentangan dengan pernyataan DPRD Kab. Bekasi pada saat dimintai keterangan oleh Ombudsman RI. Lalu yang benar yang mana,” tanyanya

Aang selaku Seketaris BEM STT Pelita Bangsa menambahkan, “ketidaksesuaian antara yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Bekasi pada saat menemui peserta aksi dengan Ombudsman RI membuktikan bahwa adanya indikasi kongkalikong di semua pihak DPRD untuk tetap menjalankan sistem BOT untuk revitalisasi pasar yang jelas menindas para pedagang.

” Pernyataan yang disampaikan H.Darwis sangat bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan pihak wakil ketua DPRD Bekasi sehingga menimbulkan indikasi kongkalikong, agar sistim ini harus dijalankan,” tambah Aang tegas.

Hal sama dilontarkan oleh Rizki Irwansyah menjelaskan bahwa pernyataan H. Daris justru menimbulkan pertanyaan dasar terkait keabsahan keterangan yang disampaikan oleh pihak DPRD Kab. Bekasi kepada Ombudsman RI. -ujarnya (14/4)

Lanjut, Rizki mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah menyebutkan dengan H. Daris mengatakan bahwa revitalisasi Pasar Baru Cikarang merupakan idenya, tentu itu menjadi dasar bahwa DPRD Kab. Bekasi telah melakukan kebohongan pada Ombudsman RI maupun Publik. -bebernya.(RM)