Septinus Tipagau : KPU Jangan Intervensi Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya

Busur News Com,Jakarta– Menindak lanjuti sengketa soal hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Intan Jaya, Papua, tanggal 23 Februari 2017 lalu, yang berujung pada bentrokan dan kerusuhan saat pelaksanaan rekap hasil perolehan suara dari ke-4 Pasangan Calon (paslon), bertempat di kantor Kepala Pusat Umum (KPU) Pusat Jakarta, Selasa (14/3) siang kemarin.

Septinus Tipagau selaku Ketua Tim Sukses (Timses) Paslon 2 (Yulius Yapugau) menjelaskan, tentang permasalahan yang sebenarnya terjadi.

Menurut Septinus, bahwa sebelumnya pihaknya sudah bertemu dengan salah satu anggota Komisioner KPU, Harlal Gumay, yang mengatakan, bahwa persoalan Pilkada Kabupaten Intan Jaya sudah jelas. KPU tidak akan mengintervensi keputusan hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya. Karena kenyataannya sampai saat ini belum ada paslon lain yang mendaftarkan persoalan sengketa hasil Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi.

Septinus Tipagau menjelaskan, bahwa kedatangannya ke kantor KPU tidak saja semata-mata mengetahui perkembangan tindaklanjut KPU menanggapi persoalan hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya. Namun juga, menyampaikan tuntutan dari mahasiswa Intan Jaya se-Jawa Bali yang meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cendrawasih, untuk memberikan keterangan yang jelas tentang kondisi yang terjadi di kabupaten Intan Jaya. Karena mereka sudah turun langsung ke lapangan saat terjadi konflik, ujar Septinus.

Tuntutan lainnya adalah meminta KPU tidak mengintervensi dalam bentuk apapun ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena pihak Paslon 2 sudah bersurat kepada MK untuk menindaklanjuti persoalan seputar hasil pilkada Intan Jaya.

Berdasarkan UU no. 10 Tahun 2015, didalamnya sudah dijelaskan dan diatur soal pendaftaran sengketa perkara ke Mahkamah Konstitusi, batas waktunya adalah 3 hari kerja setelah pleno penetapan hasil pilkada.

Mahasiswa juga meminta KPU harus mengambil sikap tegas kepada KPU Kabupaten Intan Jaya, karena KPU Kabupaten Intan Jaya masih berada dalam kewenangan KPU Pusat, ucapnya.

Seperti diketahui, tambah Septinus, konflik yang muncul ekses dari pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Intan Jaya 23 Februari lalu, disebabkan KPU Kabupaten Intan Jaya diminta oleh salah satu paslon dari keempat paslon, untuk melaksanakan pleno penetapan hasil perolehan suara dari keempat paslon. Yang kenyataannya masih ada 8 TPS di 2 distrik yang belum selesai melaksanakan rekap perolehan hasil suara. Tentunya ini memancing protes dari paslon lainnya, terutama paslon 2.

Sambung Septinus, perolehan suara yang dikirim KPU Intan Jaya ke Portar KPU adalah sepihak dan itu tidak benar, itu bukanlah dasar hukum. Karena yang sebenarnya terjadi di Intan Jaya, yang diplenokan oleh ketua KPU bersama anggota KPU, tanggal 24 Februari 2017, bahwa Surat Keputusan (SK) perolehan suara yang sudah dibagikan di anggap sudah sah dan dijamin oleh hukum. Itu hanyalah sekedar bungkusan semata.

Karena B1 hasil rekap perolehan suara sudah ada, tetapi SK penetapan perolehan suara yang belum ada, sementara KPU Intan Jaya sudah menerbitkan SK Penetapan Bupati terpilih.

Sementara mahasiswa menuntut KPU mengeluarkan SK penetapan perolehan suara pilkada di Intan Jaya. Karena tidak ingin terjadi konflik kembali di Intan jaya. Kalau terjadi perubahan dari hasil rekap perolehan suara di KPU Pusat, bisa dipastikan bakal terjadi konflik.

“Dan kami sudah juga menegaskan bahwa kami tidak akan perang-perangan lagi masalah pilkada. Sudahlah, pilkada itu seperti suatu pertandingan bola, tidak mungkin kedua tim menang, hanya satu tim yang menang. Oleh sebab itu paslon yang kalah perlu juga bijak dan siap menerima hasil kekalahannya. Itu yang penting jangan mengorbankan masyarakat.” jelas Septinus.

Menurutnya, wajar dimana-mana paslon yang notabene merupakan Petahana pasti tidak akan mau menerima posisi kalah, seharusnya mereka adalah kalangan intelektual, pernah berskolah dan pernah menjadi pejabat negara, seharusnya perlu mengambil sikap bijak dalam menghadapi kekalahan dalam pertandingan pemilu, tegasnya. “Jadi saya memohon MK sebagai lembaga tertinggi negara juga bisa bersikap tegas dan adil, tidak bisa di permainkan oleh pihak-pihak lain.“ pungkasnya. (nor)