Seperti paru-paru dan jantung, Indonesia dan Palestina punya sejarah panjang hubungan saling membutuhkan

 

 

Busurnews.com, JAKARTA —:Seperti paru-paru dan jantung, Indonesia dan Palestina punya sejarah panjang hubungan saling membutuhkan tersebut.
Saat para tokoh dan rakyat Indonesia butuh sokongan untuk menggaungkan kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Palestina menjadi salah satu yang utama mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut.

Bahkan setahun sebelum Indonesia merdeka, pada 6 September 1944, mufti besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini memberikan dukungan secara terbuka bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya M Zein Hassan Lc Lt dituliskan bahwa sejak dukungan yang disampaikan secara terbuka melalui siaran radio oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini tersebut, jalanan di Palestina dipenuhi gelombang aksi solidaritas dan dukungan kepada Indonesia.

Seorang saudagar Palestina tak lupa membantu Indonesia secara materi. Setelah merdeka, saat Indonesia membutuhkan pengakuan internasional sebagai negara berdaulat, lagi-lagi rakyat Palestina bergerak, mendorong Mesir untuk mengakui Indonesia.
Pengakuan kedaulatan dari Mesir dan Palestina pun terjadi pada 1947.

Maka, tidak mengherankan bila hingga detik ini, Indonesia pun ‘membalas’ simpati, empati, dan aksi Palestina itu dengan sokongan yang sama. Presiden Soekarno dalam berbagai forum tak lelah memekikkan dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina itu.

Bung Karno pun berjanji melalui pidatonya pada 1962, “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel.”
Seperti paru-paru dan jantung, gangguan dan masalah yang terjadi di Palestina, misalnya, otomatis menjadi masalah Indonesia juga.

Di media sosial kita juga menyaksikan bagaimana warga Palestina marah dan menolak imbalan uang dengan syarat mau menerima tantangan membakar bendera merah putih.
Saat peringatan kemerdekaan RI pun, banyak rakyat Palestina menyampaikan ucapan dirgahayu untuk Indonesia melalui dunia maya maupun dunia nyata di Palestina.

Karena itu pula, agak mengagetkan ada tokoh Indonesia, purnawirawan jenderal, menyebut bahwa apa yang terjadi antara Palestina dan Israel ialah urusan mereka, bukan urusan Indonesia.
Selain ahistoris, pernyataan seperti itu sama seperti hendak mencabut salah satu dari paru-paru atau jantung dari tubuh kita.

Saya mencoba berbaik sangka bahwa pernyataan itu semata mengajak kita untuk memprioritaskan kepentingan dalam negeri ketimbang urusan luar negeri yang ‘jauh’.
Namun, tetap saja pernyataan itu mengganggu.

Untungnya, pemerintah Indonesia konsisten tak pernah mau mengakui negara Israel yang diproklamasikan David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948 karena merampas tanah rakyat Palestina.
Itulah sebabnya sejak zaman Bung Karno, Indonesia tak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Prinsip Indonesia, ‘penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan petikemanusiaan dan perikeadilan’.
Beragam rayuan Israel pun tak pernah membuat Indonesia beringsut dari sikap menolak penjajahan Israel.

Seperti yang baru-baru ini terjadi, saat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Desember 2020, menjanjikan bantuan pembangunan hingga US$2 miliar (Rp28 triliun) jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Pernyataan tersebut dilontarkan pejabat top pemerintahan Trump, Adam Boehler, kepada Bloomberg yang dipublikasikan pada 22 Desember 2020.
Pernyataan Boehler juga dikutip media Israel, The Times of Israel.

Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Jauh sebelum itu, rayuan Israel juga pernah disampaikan.
Sejarawan dan peneliti Greg Barton dan Colin Rubenstein menceritakan bagaimana Israel merayu pemimpin Indonesia, Soekarno dan Hatta, untuk mengakui kemerdekaan Israel.

Dalam jurnal bertema Indonesia and Israel:
A Relationship in Waiting (2005) kedua peneliti tersebut mengisahkan, pada Desember 1949, Presiden Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion mengirim telegram kepada Soekarno-Hatta berisi ucapan selamat atas penyerahan kedaulatan Indonesia.

Pada Januari 1950, Menteri Luar Negeri Moshe Sharett mengirimkan pesan bahwa negara Yahudi itu telah memberikan pengakuan penuh kemerdekaan Indonesia.
Saat menerima pesan tersebut, Soekarno menyerahkan keputusan untuk membalas ucapan itu kepada Hatta.
Hatta pun menanggapi pesan Sharett dan Ben-Gurion hanya dengan ucapan terima kasih, tetapi tetap tanpa pengakuan diplomatik.
Menanggapi keengganan Indonesia, Sharett kembali menulis surat kepada Hatta soal rencana pengiriman misi persahabatan ke Indonesia.

Lagi-lagi, rencana itu pun direspons Hatta dengan sopan bahwa agenda itu tidak dibutuhkan.

Jantung dan paru-paru itu kini kembali menyatu, memompakan oksigen ke sekujur tubuh dunia, membawa pesan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, termasuk Palestina.

Kekerasan, kebrutalan harus diakhiri dengan perdamaian abadi dan tata dunia yang adil bagi Palestina.

 

@garsantara