Sekretaris DPP Gepenta Jabar : Mendukung Kapolri Dalam Menindak Tegas Pelaku Koruptor

 

 

 

 

BusurNews.Com,Jakarta,– Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Gerakan Peduli Anti Narkoba, Tauran, Anarkis (GEPENTA) Mendukung Kapolri, Jendral Pol M Tito Karnavian membentuk Dentasemen khusus (Densus) Anti-Tindak Pidana Korupsi. Nantinya Densus Anti Korupsi ini akan melakukan kegiatan pemberantasan korupsi seperti KPK, Ujar Didit selaku sekretaris DPP Gepenta Jabar saat ditemui dikantor DPN Gepenta,Jakarta, Kamis, (20/07).

Didit memberikan dukungan kepada orang nomor satu di Institusi Polri ini, Dengan dukungan sumber daya manusia yang besar dan jaringannya luas, Densus Anti Korupsi ini akan membantu pihak berwajib dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.
Lanjut Didit, Selama ini Polri mengedepankan profesionalitas dalam penanganan tindak pidana korupsi bersinergi dengan KPK dan Stakeholders saya bersama teman-teman akan mendukung Institusi Polri dalam mencegah tindakan Korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jadi, ada kemungkinan tugas Densus Anti Korupsi ini fokus terhadap tindakan korupsi. tidak hanya fokus pada kasus-kasus besar, Densus juga akan menangani persoalan mafia seperti mafia sembako bersama dengan kementerian terkait untuk mengawasi gejolak stabilitas sembako dan melakukan tindakan ke para pelanggar hukum seperti yang dilansir dari media Online.Com
Jendral Pol M Tito Karnavian menjelaskan, tentang Densus Anti Korupsi di Institusi, lembaga dan Swasta harus benar-benar ditangani secara serius,
katanya beberapa waktu yang lalu.
bisa dipastikan yang menimbun pun akan ditangkap . Kalau nggak nangkap, Direktur reserse, Kapolres, Kapolda saya ganti. Itu masif, mereka bergerak,” kata Tito.
Tito pun meyakini keberadaan Densus Anti Korupsi Polri nanti tidak akan tumpang tindih dengan KPK. Ia mengatakan KPK tetap menjadi pemacu supervisi serta kolaborasi Densus Anti-Korupsi. “Kami laporkan kasus-kasus itu ke KPK. Jadi kolaborasi. Bahkan saya sampaikan untuk kasus-kasus, kelebihan daripada Polri yaitu networknya dan jumlah orangnya banyak,” katanya.
Apalagi kata Tito, dari segi kemampuan Polri memiliki tim surveillance atau pemantauan terdidik dan terlatih yang memahami teknis-teknis penyidikan dan penanganan tipikor. “Jadi kenapa kita tak berkolaborasi? Bukan berarti kita ingin menyindir KPK, tidak. KPK bisa katakanlah jadi koordinasi pengawas, dalam kasus-kasus tertentu,” ungkapnya.
Tito juga mengungkap pihaknya telah menyiapkan gedung untuk Densus Anti-Korupsi yakni gedung empat lantai di Markas Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan. Sementara, nantinya Polda Metro Jaya akan dipindah ke gedung 27 lantai yang juga berada di kawasan tersebut. “Gedungnya juga kelihatan dari Semanggi. Insyaallah Desember ini selesai pembangunannya sehingga Kapolda Metro Jaya pindah ke sana, sehingga gedung yang sekarang bisa dipakai untuk Densus Anti-Tindak Pidana Korupsi.

(ret)