SEJAK OKTOBER 2016 PEMERINTAH MENGGULIRKAN KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SATU HARGA.

 

Oleh : Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta- DEMI MENCIPTAKAN KEADILAN BAGI SELURUH WILAYAH TANAH AIR,
SEJAK OKTOBER 2016 PEMERINTAH MENGGULIRKAN KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SATU HARGA.

PAPUA MENJADI TITIK AWALNYA.

 

Harga BBM subsidi untuk
RON 88 (BENSIN) dan
RON 48 (SOLAR) yang dulunya bisa mencapai kisaran Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per liter, mulai saat itu menjadi Rp6.450 untuk premium dan Rp5.150 untuk solar.

Harga serupa dengan yang dinikmati mayoritas konsumen BBM di Pulau Jawa dan Bali.
Itu berlaku sejak 1 Januari 2017.

 

Secara bertahap,
Kebijakan BBM satu harga dijalankan di sejumlah wilayah Tanah Air.
Bukan hanya di kawasan Papua, melainkan juga di kawasan Maluku, Nusa Tenggara, Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.

Hingga 31 Agustus 2017,
BBM satu harga telah merambah 24 titik wilayah yang semula menerapkan harga BBM subsidi di atas harga penetapan pemerintah.

Sebagian besar daerah tersebut merupakan daerah 3T
(terdepan, terluar, dan tertinggal)
yang memang menjadi fokus pemerintah.

Dengan pengimplementasian BBM Satu Harga,
Pemerintah berharap aktivitas perekonomian di daerah-daerah tersebut kian terangkat sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

“Target sampai dengan akhir tahun adalah membangun lembaga penyalur BBM di 54 titik.
Sebanyak 30 titik lagi sedang diwujudkan,”

Program harga BBM satu atap ini bertujuan menciptakan harga yang sama antara Pulau Jawa dan luar Jawa melalui lembaga penyalur.

“Dalam dua bulan di tahun ini, juga sudah mencapai 17 titik terutama di perbatasan Kalimantan Tengah”.

Pola distribusi BBM tersebut menggunakan tiga moda yaitu
mobil tangki,
kapal kecil yang dibawa sampai ke pedalaman,
serta sepeda motor trail yang mengangkut BBM ke pedalaman.

Tambahan Biaya Operasional dari program BBM Satu Harga mencapai Rp600 miliar sampai Rp700 miliar pada semester pertama 2017.

Pada 2018,
Pertamina menargetkan menambah lembaga penyalur di 50 titik dan 46 titik lagi di 2019.
Salah satu kendala program tersebut ialah belum adanya lembaga penyalur khusus daerah 3T.

(Rn)