Kategori
Artikel

Sebenarnya masalah utama negeri ini sudah jelas, yaitu bagaimana wewenang atau ‘kuasa’ titipan rakyat dilaksanakan sebagai pelayanan publik.”

 

Oleh: Dhedi razak

Busurnews.com, JAKARTA –Tanggapan itu mengungkap pertanyaan, “Sebenarnya masalah utama negeri ini kan sudah jelas, yaitu bagaimana wewenang atau ‘kuasa’ titipan rakyat (baca: warga negara) dilaksanakan sebagai pelayanan publik.”

Berikutnya, “Bila wewenang dihayati dan dilaksanakan sebagai amanah, kan jelas kesadaran punggawa atau abdi negara (garis tebal bawah pada kata abdi) mestinya menghayati laku tindakan melayani dengan moralitas ‘abdi’ dan bukan ‘tuan’ atau ‘bos’, lalu bergaya ‘bossy’.”

Ini berarti, lebih banyak harus mau mendengarkan dan masuk ke kebutuhan pokok mana yang paling dirasakan dan dibutuhkan untuk ditangani.
Itu karena tim pembantu dan aparat selama ini sudah lengkap untuk getting done kebijakan-kebijakan sebagai jembatan antara yang ideal dan riil dalam langkahlangkah pelaksanaan yang bisa dievaluasi, setiap kali, dan ada pula mekanisme untuk mengevaluasinya. Lalu di mana ‘macetnya’? Tanggapan itu lebih jauh mencoba menelaah mendasar sekali dengan bertanya, “Apakah abdi negara atau siapa pun yang sedang mengemban wewenang atau kuasa itu, ujian tanggung jawabnya bergantung pada kesadarannya mengenai asal dan sumber kekuasaan yang ada di tangannya?” Bila wewenang itu titipan warga setiap 5 tahun sekali dalam pemilu, lalu ia harus menyadari praksis asal atau sumber kuasa itu ternyata menentukan laku tindak si pengemban wewenang. Fenomena pertama, bila kuasa berasal dari jerih payah menyediakan uang untuk partai atau untuk bisa menduduki kursi di legislatif atau kursikursi birokrasi tugas, tentu saja saat ia berhasil mendapatkan kuasa itu, ia akan membayar balik uang yang sudah ia keluarkan demi jabatan atau kursinya selama ia memegang (baca: mengemban, idealnya) wewenangnya. Pernah dicoba usulan, negaralah yang membiayai partai politik, agar soal ini menemukan pencerahannya. Sebagian upaya ini sudah dibuat, meski negara memberi dana untuk partai-partai menjelang pemilu sekian persen. Namun, selama akar mau disodoknya, bertanggung jawab atas praksis melayani sebagai abdi negara, yaitu asal/sumber wewenang atau kuasa yang berasal dari modal uang, yang tiap partai mensyaratkan pula untuk daftar nomor cantik pasti terpilih dengan iuran wajibnya dengan jumlah wajibnya, solusi normatif tidak mempan.

Fenomena kedua, asal dari mana kuasa bersumber itu menentukan tanggung jawab praksis melayani atau untuk kepentingan sendiri dahulu dan kepentingan yang berjasa memuluskannya sebagai pengemban kuasa itu. Bila kekuasaan dipersepsi berasal dari Yang Ilahi atau perintah Yang Ilahi, berupa amanah langsungnya ke orang, di sini tetap tanggung jawab orang ini dan tidak ke rakyat, tetapi ke sumber kuasa yang vertikal. Semisal, dalam paham kuasa sebagai ‘wahyu’ di Jawa, di sana pemegang wahyu hanya bertanggung jawab vertikal ke yang memberi wahyu Laku ritual Ritualisasi vertikal dan kepatuhan menaati petunjuk transendental berupa puasa, mati raga, laku spiritual, semuanya dilakonkan agar wahyu tetap ‘menaunginya’. Jadi, kepada sumber kuasa, yaitu wahyu itulah ia bertanggung jawab dan tidak kepada rakyat, meski pilkada atau pemilunya tetap ritual publik pencoblosan demokratis, tetapi ritual laku batin pemegang wewenang terus dilakukan tekun demi awetnya wahyu yang menaunginya. Pertanyaan kritisnya, bukankah dalam ranah teori, cita, dan das sollen, seharusnya kuasa itu jelas berupa kemampuan u n t u k menye lenggarakan fungsi dan politis untuk kebaikan bersama dan demi kesejahteraan masyarakat warga negara? Namun, das sein, dalam realitasnya, tetap pertanyaan mendasar dari mana sumber kuasa disadari, dipersepsi, lalu jadi pandu bertanggung jawabnya pemangku kuasa untuk melayani atau untuk pemenuhan kepentingannya atau kelompok menjadi kunci-kunci praksis tanggung jawab si pemangku. Oleh karena itu, normatif tidak mempan, meski pengandaian bertanggung jawab pada nurani dan etos religiositas praksis wewenang, struktural dibagilah kuasa dalam tiga bidang yang sa ling mengoreksi, yaitu yudikatif: kuasa kehakiman, eksekutif: kuasa pemerintahan menjalankan wewenang untuk melayani masyarakat, legislatif: wewenang pembuatan undangundang kontrol pelaksanannya eksekutif dalam menjalankan pemerintahan sesuai undang-undang atay tidaknya. Sejarah pembentukan KPK sedekade ini menunjukkan betapa pun bila seseorang tahu tentang tiga ranah kuasa dan tahu pula sanksinya secara hukum bila korupsi. Namun, tetap saja untuk membuat sadar bahwa sumber wewenang itu dari ‘titipan’ dan perintah undang-undang bahkan konstitusi, ternyata dipersepsi sebagai ‘tahu tentang’. Namun, tindak lakunya untuk menyalahgunakan wewenang tetap karena basis material asal dari wewenang itu dipersepsi riil dari perintah UU tertulis, yang masuk ke otak dan dipahami sebagai mengetahui tentang aturan, integritas, dan sanksi korupsi. Bila sumber kuasa sudah jelas, lalu bagaimana mengatasi penyalahgunaannya? Pertama, pemangku kekuasaan ialah subjek manusia, yang oleh pendekatan kesadaran ditaruh sebagai ‘primat’ pokok pelaku tindakantindakannya. Tesis asumsi ini; hanya ketika manusia Indonesia dengan proses pendidikan kognitif, afektif, cerdas budinya, dan bening, jernih nuraninya, bisa diberikan di pundaknya tanggung jawab menjalankan wewenang sebagai pelayan bersama rekan-rekan subjek. Tentunya dengan kualifi kasi serupa untuk bersama melaksanakan tanggung jawab laku tindaknya sebagai pelayan publik. Kedua, karena menjadi abdi masyarakat dalam posisi abdi negara merupakan proses panjang penanaman sikap hidup jujur, integritas, proses pembatinan kaidah baik dan buruk (normative moral) serta benar dan salah dalam hukum.

Itu harus ditanamkan dan diuji di lapangan, melatih diri dalam menjalani tanggung jawab nyata penugasan-penugasan wewenang dengan detail; evaluasi kerja dan hasil nyata dalam laku tindak. Ketiga, proses menjadi sikap hidup yang jujur itu butuh jalan panjang edukasi yang ditemani jalan politik berdasar moralitas kuasa itu untuk kesejahteraan bersama dan bukan untuk memenuhi hasrat kepentingan diri atau kelompok. Di sini ujian-ujian pemahaman cerdas, beda, dan konfl ik terus antara nilai versus kepentingan harus menjadi isi edukasi. Itu karena konsensus antara keduanya ada di kepentingan publik pengikatnya dan bukan kepentinganku dan lain-lain. Keempat, kembali ke awal, pengertian cerdas dan pemahaman soal bertanggung jawab seseorang pemangku kuasa selalu bisa dikembalikan ke pertanyaan; dari manakah kuasa ini berasal?

Di sini hidden agenda, hasrat untuk berkuasa, the will to power mesti ditantang perangnya dengan will to truth.
Ketika dalam dekade akhir ini kekuasaan dimengerti sebagai ada di mana-mana, di setiap kemampuan untuk mengendalikan orang lain di bawah ‘komandonya’ (si pemilik kuasa).
Maka dari itu, mulai satpam sampai ke guru besar, pembelajaran kuasa dari psikologi kesadaran, antropologi budaya soal nilai, sosiologi struktural dan sistem sosial, sosiologi politik, sampai ideologi sebagai seperangkat nilai dasar bernegara, yaitu Pancasila, menjadi tantangan edukasi humanis.
Tak hanya membuat pintar, tetapi juga butuh sampai cerdas dan berkarakter jujur untuk menghayati wewenang demi pelayanan publik.

 

@drr