SEBAGAI REFLEKSI TIGA TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK PER 20 OKTOBER 2017,

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,JakartaJAKARTA –:
SEBAGAI REFLEKSI TIGA TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK PER 20 OKTOBER 2017,

OTORITAS HARUS MAMPU MEMILAH KEGIATAN SPEKULASI.

BANK INDONESIA (BI) baru saja menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal
(LOCAL CURRENCY SETTLEMENT).

Poin utama kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand itu ialah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Ketergantungan terhadap dolar AS cenderung meningkat pascakemenangan Trump sebagai Presiden AS, November tahun lalu.

Saat itu, pasar finansial global seketika gugup.
Pelaku pasar ‘wait and see’ dan menebak-nebak arah kebijakan ekonomi Trump hingga kebijakan ekonomi di era pemerintahannya nanti.

Tebakan di atas kini mendekati kenyataan.
Dari perspektif fiskal, Trump mereformasi sistem perpajakan, berupa pengurangan pajak korporasi dan insentif bagi repatriasi dana dari luar negeri.

Agresivitas Trump niscaya akan masif menyerap pasar keuangan dunia untuk membiayai defisit belanjanya.
Tensi ketidakpastian kian tinggi menyusul sinyal bank sentral AS yang akan menaikkan suku bunga acuannya sekali lagi sampai akhir 2017.

Normalisasi neraca keuangan bank sentral AS mempertegas risiko arus modal keluar (capital outflow) menuju AS yang dipandang sebagai tempat paling aman dari ketidakpastian.

Imbasnya,
Dolar AS menguat terhadap seluruh mata uang di dunia.
Nilai tukar rupiah, misalnya, mengalami pelemahan pada akhir September lalu setelah sebelumnya cukup stabil di kisaran 13.300 sejak awal tahun.

Alhasil, hanya dalam dua hari nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sekitar 2%.
Fenomena di atas sejatinya hanya sebagian potret kecil yang menggambarkan kerentanan kinerja perekonomian domestik di kala mata uang greenback mengalami penguatan.

Artinya,
Disadari atau tidak, ada semacam ketergantungan yang sangat kuat terhadap mata uang dolar AS.

 

Upaya BI melepaskan diri dari cengkeraman dolar AS bukan yang pertama kali.
Awal Mei tahun ini, BI memperketat arus keluar/masuk valuta asing.

Intinya, BI hanya memperbolehkan bank dan perusahaan penukaran valuta asing resmi yang bisa membawa keluar/masuk uang kertas asing senilai Rp1 miliar atau lebih.

Presiden Joko Widodo pun pada awal Desember 2016 sudah menyeru kepada pelaku pasar untuk secara perlahan mengurangi dependensi pada dolar AS.
Kegalauan Jokowi tampaknya cukup beralasan.
Cadangan devisa,
Intervensi di pasar valuta asing, dan transaksi barang/jasa ke luar negeri masih saja berbasis pada dolar AS.

Dalam ranah Konseptual,
Nilai Tukar dibentuk dari pertukaran barang/jasa sebagai underlying-nya.
Dengan konsep ini,
Mestinya yuan Tiongkok yang menyumbang 15% nilai perdagangan luar negeri Indonesia menjadi mata uang utama.

Faktanya,
Kontribusi AS hanya 10% bahkan masih lebih rendah daripada Eropa (11,4%) dan Jepang (10,7%).

Sebagai konsekuensinya, nilai tukar rupiah terhadap yuan, euro, dan yen menjadi tolok ukur yang lebih proporsional.
Konkretnya,
Kalau mau melihat fluktuasi rupiah, hendaknya harus mengacu pada beberapa mata uang asing di atas secara bersama-sama alih-alih hanya terfokus pada dolar AS semata.

Sayangnya,
Nilai Tukar bilateral sebagai indikator stabilitas rupiah kurang efisien.
Jika ada 10 mitra dagang utama, misalnya, harus dipelototi perubahan 10 macam nilai tukar pula.

Persoalan akan lebih rumit lagi apabila arah pergerakan nilai tukar tidak sinkron antara satu (apresiasi) sama lain (depresiasi).

Kebutuhan akan tolok ukur yang lebih efisien dipenuhi nilai tukar efektif (effective exchange rate).
Nilai ini menunjukkan rata-rata tertimbang atas sekelompok mata uang asing.

Bobot penimbangnya ialah volume perdagangan tiap-tiap negara.
Artinya, semua negara yang memiliki hubungan dagang tercakup dalam perhitungan.

Nilai tukar efektif nominal dalam tataran tertentu dapat dilihat sebagai ukuran daya saing fundamen ekonomi domestik terhadap luar negeri.

Meski begitu, indeks ini akan bias tatkala suatu negara tengah mengalami tingkat inflasi yang relatif tinggi terhadap inflasi negara mitra dagangnya.
Guna mensterilkan bias inflasi, nilai tukar efektif nominal perlu disesuaikan dengan indeks harga di negara masing-masing sehingga didapatkan nilai tukar efektif riil
(real effective exchange rate, REER).
Nilai tukar efektif riil inilah yang merepresentasikan fundamen ekonomi.

 

Dalam pemahaman yang lebih sederhana,
Angka REER dapat diibaratkan sebagai indeks harga konsumen (IHK) yang dalam perhitungan BPS mencakup ratusan komoditas.

Persentase kenaikan IHK dikenal sebagai inflasi yang kemudian dikalkulasi untuk mengukur kemerosotan daya beli masyarakat.
Praktis,
Pada umumnya orang akan heboh dengan kenaikan, misalnya harga beras daripada besaran kenaikan IHK itu sendiri.

Pun saat kenaikan harga beras lebih kecil daripada inflasi, apalagi kalau kenaikan harga beras jauh lebih tinggi daripada inflasi.
Alasannya, beras ialah kebutuhan pokok.

Dalam kasus ini, harga beras dapat dianalogikan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan REER bisa dipersamakan dengan daya beli.

Dengan alur logika ini,
Masyarakat mestinya lebih sensitif terhadap penurunan REER daripada fluktuasi dolar AS yang menjadi salah satu tapi bukan satu-satunya komponen pembentuk REER.

Dalam skala yang lebih luas, nilai tukar tidak hanya ditentukan dari sisi lalu lintas perdagangan, tapi juga di sektor finansial.
Dalam konteks inilah, dolar AS bisa bertindak sebagaimana layaknya ‘barang’ yang diperdagangkan.

Pertukaran dolar AS-rupiah sama sekali tidak disertai dengan pergerakan barang/jasa.

Sistem devisa bebas menghendaki masyarakat bebas memperoleh dan menggunakan devisa tanpa kewajiban melaporkannya.
Lagi pula,
Pasar Keuangan yang semakin terintegrasi mendorong transaksi finansial sulit dimonitor.

Komodifikasi uang semacam ini membuat nilai tukar bisa cepat naik dan bisa cepat pula turun.
Inti persoalannya ada pada pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan nilai tukar yang kredibel.

Kegagalan atas dua hal di atas berakibat pada nilai tukar tetapan pemerintah menjauh dari nilai naturalnya.

 

Imbasnya,
KEKUATAN PASAR AKAN MENGOREKSI NILAI TUKAR KEMBALI PADA NILAI YANG ‘SEWAJARNYA’.

Alhasil,
SUPREMASI DOLAR AS BERMUARA PADA ISU PERTUMBUHAN DAN STABILITAS.

(Rn)