Kategori
Nasional

“Scenario Pasca – Arbitrase” Sengketa Antara Freeport Dan Pemerintah Indonesia.

 

Busur News Com,Jakarta

“Skenario Pasca – arbitrase” Sengkata antara Freeport dan Pemerintah Indonesia Sudah sampai pada babak maju ke pengadilan arbitrase Internasional.Demikian menurut nara sumber Rahman Wiriosudarmo di Jakarta,kamis (6/4/2017).

Dalam hal ini yang mengajukan sengketa ke arbitras adalah Freeport. Freeport memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah untuk kembali berunding mencari solusi lain.

 

Melihat pernyataan dari para pejabat tinggi dan dukungan ” patriotisme” dari masyarakat, maka tidak ada kemungkinan pemerintah akan berubah sikap dalam arti melunak.

Freeport juga tak dapat lagi melunak dalam arti menerima persyaratan yang dituntut pemerintah untuk mengubah kontrak karya manjadi izin usaha pertambangan khusus ( IUPK ) serta menyarahkan 51 persen saham perusahaan. Yang dituntut Feeport adalah kepastian hukum dan kepastian kewajiban finansial.sebagaimana layaknya dalam proses pengadilan, tentu ada yang menang dan ada yang kalah.

Feeport harus memenuhi persyaratan yang telah diwajibkan.

Kemungkinan lain, Freeport dapat diajukan ke pengadilan dianggap melanggar UU yang berlaku di Indonesia. Kalau Freeport kalah di pengadilan, pemerintah dapat memberitahukan klausul defaulf yang ada di kk. Artinya, kk harus diakhiri dengan segala konsekuensi keuangan yang harus ditanggung Freeport
oleh pemerintah, yakni status kk menjadi IUPK, menyerahkan 51 persen saham, mengikut aturan finansial sebagaimana diatur oleh UU yang berlaku, dan membangun smelter. Kalau Freeport tak bersedia memenuhi persyaratan itu, dia harus mengakhiri kegiatan usaha pertambangan di Papua.(Bambang S).