Kategori
Artikel

Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/2016 tentang larangan penangkapan, dan/atau pengeluaran lobster

 

 

Oleh : Dhedi  Razak

Busurnews.com,  JAKARTA — Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/2016 tentang larangan penangkapan, dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari wilayah negara RI menjadi Peraturan Menteri (Permen) No 12/2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI, mengingatkan kita pada Presiden RI ke 4 Aburahman Wahid yang disapa dengan Gus Dur.

Gus Dur membuka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 1999.
Apa sesungguhnya cita-cita Gus Dur membuka KKP?

Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI ke 4 tahun 1999 secara spektakuler membubarkan Kementerian Penerangan dan Kementerian Sosial serta membuka KKP.
Gus Dur memutar paradigma pembangunan yang berorientasi daratan menjadi orientasi maritim.
Gus Dur memilih politisi kawakan Sarwono Kusumatmadja menjadi Menteri KKP yang pertama. Tahun 1999 Sarwono menjelaskan kepada kami mahasiswa Perikanan dan Kelautan agar mempersiapkan diri mengisi lapangan kerja dampak dibukanya KKP.
Dibukanya KKP akan berdampak luar biasa, kata Sarwono, di ruang Terubuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau (UNRI) ketika itu.
Sarwono menceritakan, ketika dirinya kuliah jurusan planologi di ITB, dia sempat bingung akan kerja apa setelah lulus.
Tetapi, realitanya lapangan kerja planologi sangat luas, kata Sarwono.
Pascareformasi tahun 1998 merupakan euphoria pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten. Setelah dibukanya KKP, maka di provinsi dan kabupaten juga dibuka dinas Kelautan dan Perikanan.
Jumlah sarjana perikanan terbatas karena ketika itu di Sumatra hanya Universitas Riau (UNRI), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Universitas Abulyatama di Aceh dan Universitas Bung Hatta di Padang Sumatra Barat. Sarjana Kelautan dan Perikanan yang jumlahnya sedikit dan lowongan kerja menjadi sangat luas. Sarjana Kelautan dan Perikanan yang dulunya sulit mendapat pekerjaan, Ketika itu ramai-ramai masuk ASN. Dampak lain didirikannya KKP adalah, Universitas Sriwijaya juga kini membuka program Kelautan dan Perikanan. Di seluruh Indonesia PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kini terus bertumbuh pesat yang merupakan dampak Gus Dur membuka KKP. Sebelum Gus Dur membuka KKP, sarjana perikanan dan kelautan masa depannya tidak jelas. Kesannya, ketika itu bahwa kuliah di Kelautan dan Perikanan itu hanya pilihan daripada tidak kuliah saja. Padahal, potensinya luar biasa. Mahasiswa belajar keras, ulet dan gigih praktik hingga kelaut. Tetapi, setelah lulus ilmunya tidak berguna untuk kelautan dan perikanan. Ketika Gus Dur membuka KKP, sarjana perikanan dan kelautan terserap menjadi dosen, ASN di KKP, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintahan Kota Madya dan Kabupaten. Sarjana Kelautan dan Perikanan juga terserap ke usaha-usaha perikanan darat maupun laut. Kini sarjana kelautan dan perikanan menjadi idaman karena luasnya lapangan kerja. Tatkala Gus Dur mengubah paradigma pembangunan daratan menjadi pembangunan maritim dampaknya luar biasa. Sebelum Gus Dur menjadi Presiden pendapatn negara dari laut hanya Rp 600 miliar. Tetapi, era Gus Dur menjadi Rp 17 triliun. Sarwono Kusumatmaja, selain mengembangkan dan mengoptimalkan hasil laut, Sarwono juga melestarikan pulau-pulau kecil dan terluar dengan memilih Prof. Dr. Rokmin Dahuri menjadi Dirjen Pulau-Pulau Kecil. Tidak lama menjadi Dirjen, Rokmin Dahuri diangkat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Harus diakui Rokmin Dahuri berhasil menata laut dan perikanan kita dengan baik. Sayangnya Rokmin Dahuri tersanjung korupsi hingga mendekam di bui. Optimalkan Memahami dampak Gus Dur membuka KKP maka muncul pertanyaan, bagaimana sebetulnya cita-cita Gus Dur tentang lobster?. Apakah diekspor atau dibudidayakan?. Jika melihat dampak Gus Dur membuka KKP yang mengakibatkan tiap daerah mengelola kelautan dan perikanannya dengan baik, maka hakul yakin Gus Dur akan mengoptimalkan sarjana kelautan dan perikanan untuk budidaya lobster. Dampak KKP dibuka Gus Dur, kini kita memiliki PTN dan PTS mulai dari Aceh sampai ke Papua. Di Indonesia tumbuh pesat Sekolah Tinggi, Universitas, Politeknik yang fokus kepada pengelolaan laut dan perikanan. Melihat dampak pola pikir Gus Dur, maka kebutuhan mendesak dalam mengelola lobster bukanlah ekspor. Karena ekspor hanya meningkatkan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tetapi, jika KKP mengoptimalkan para sarjana kelautan dan perikanan, itu baru namanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Bagaimana mungkin,ekspor lobster disebut sesuai dengan konsep sustainable development, hanya dengan pertimbangan penghasilan nelayan meningkat karena membuka keran ekspor? Argumentasi bahwa jika benih lobster dibiarkan di alam akan mati dan menjadi konsumsi ikan lain, maka pertanyaanya, adalah, apakah ketika ikan makan benih lobster tidak meningkatkan produksi ikan di laut? Kemudian argumentasinya adalah terlalu mahal lobster untuk dimakan ikan. Logika kita memang selalu angka ekonomi sesaat. Logika ekonomi sesaat dan ekologi memang selalu benturan. Ikan makan benih lobster, dimakan ikan merupakan bagian dari rantai makanan (food chain). Tetapi, sesungguhnya ekologi menjawab ekonomi. Ekologi selalu memikirkan hari ini dan esok. Ekspor memang sangat menguntungkan ekonomi sesaat. Tetapi, dampaknya adalah kegiatan budi daya akan terganggu. Ekspor benih lobster akan menaikkan harga benih dan penggiat budi daya kesulitan benih. Ini sama halnya dengan kegagalan kita mengembangkan energi terbarukan, tidak dapat berkembang. Karena, bersaing dengan energi fosil. Sejatinya, energi terbarukan diberikan insentif supaya dapat mengimbangi energi fosil. Itulah harga yang sejatinya dibayar demi lingkungan. Kini, kita harus sadar bahwa kelemahan energi kita adalah di hilirisasi. Demikian juga PTPN kita selalu gagal di hilirisasi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar PTPN terlilit hutang dan tak mampu bersaing karena gagal di hilirisasi. Demikian juga produk-produk dalam negeri kita selalu gagal di penampilan. Dalam urusan lobster, apakah kita harus gagal di budi daya? Vietnam tidak memiliki Perguruan Tinggi (PT) di bidang Kelautan dan Perikanan sebanyak di Indonesia. Tetapi, mengapa Vietnam sukses? Di Danau Toba budi daya jaring apung perusahaan asing meraup untung selangit. Padahal, yang bekerja sarjana kelautan dan perikanan kita juga? Apakah kita tidak mampu budidaya lobster? Dibiarkan saja bertumbuh dan berkembang, apalagi dibudidayakan. Sarjana Kelautan dan Perikanan dan masyarakat nelayan kita pasti mampu melakukan budi daya. Hanya dibutuhkan pemberani seperti Gus Dur yang mampu melihat jauh ke depan? Gus Dur dengan berani membuka KKP tahun 1999, maka Jokowi harus berani membuat kebijakan untuk mengoptimlkan budi daya perikanan di Indonesia. Salah satunya lobster. Jika budidaya lobster dan budidaya berbagai spesies laut kita sukses, maka negara kita akan menjadi negara yang kaya raya. Tetapi, kita tidak akan pernah kaya dari laut jika hanya menjual benih lobster saja. Tuhan melimpahkan benih lobster yang melimpah, masa kita hanya jual tanpa usaha budidaya?. Mengekspor lobster sama halnya dengan menguatkan negara lain. Karena, hasil budi dayanya harus kita impor kembali untuk kita konsumsi? Jokowi mengajak kita untuk tidak memunggungi laut lagi. Karena itu, budidaya lobster menjadi bukti bahwa kita tidak memunggungi laut.

@drr