Kategori
Artikel

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), untuk mengontekstualisasikan RCEP dalam perspektif UUD 1945

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnewscom, JAKARTA —Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),
untuk mengontekstualisasikan RCEP dalam perspektif UUD 1945.
Sebuah hal yang menurut teman saya, dosen di Hubungan Internasional UI, merupakan sesuatu yang sangat tidak berhubungan.

RCEP, katanya, ialah pengejewantahan dari liberalisme, sedangkan Pancasila ialah lambang sosialisme.
Saya cukup sering bertengkar secara ideologis dengan teman saya tersebut, tetapi untuk masalah yang satu ini saya hampir larut setuju.

Namun, hal ini membuat saya terlecut untuk kembali memahami UUD 45, yakni bagian pembukaan ialah nyawanya, dan Pancasila ialah napasnya.

Maka, dalam tulisan kali ini saya akan mencoba bergerak dari dinamisme Pancasila. Meski, tentu ini ialah interpretasi yang sangat unilateral dari saya sebagai ekonom di bidang ekonomi internasional.

 

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ini ialah pengejewantahan teologis mengenai hidup kita sebagai bangsa. Hal ini juga dapat dilihat dari paragraf ketika pembukaan UUD 45 yang diawali dengan kalimat “Atas berkat rahmat Allah yang mahakuasa.”

Sejatinya ini ialah konsep habluminallah dan habluminannas, manusia dengan manusia berdasarkan prinsip deism.
Prinsip vertikal transedental berkelindan dengan hubungan horizontal antarmanusia yang bermartabat.
Dalam konteks transaksi ekonomi antarmanusia, kita bisa merujuk pada satu kejadian di masa kenabian. Ada kalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik RA yang bercerita mengenai harga-harga yang mahal.

Lalu, orang-orang berkata: “Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena sesuatu kezaliman dalam pertumpahan darah dan harga.”
(HR Abu Daud dan Ibn Majah).
Pada saat seperti apa harga-harga atau mekanisme perdagangan diatur Tuhan?
Jika kita melihat pada zaman tersebut, informasi yang beredar ialah sangat simetris. Baik pembeli maupun penjual sama sama mengetahui informasi mengenai ongkos produksi, harga dasar, dan hal-hal lain yang membentuk harga-harga pada saat itu. Inilah yang kemudian mengilhami Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation, ketika dia menyebut Invisible Hand dalam konsep interaksi pasar, dengan asumsi sama, yaitu informasi yang simetris.

Namun, seiring jalan, kita tahu pasar terdistorsi secara cukup signifikan sehingga informasi menjadi semakin tidak simetris, sebagaimana disampaikan George Akerlof dalam the market for lemons. Free trade tidak lagi relevan dan adil tanpa embel-embel negotiation atau agreement. Negara-negara berada dalam ruang negosiasi sadar bahwa mereka berada dalam situasi yang tidak simetris sehingga perlu dibuat platform bersama dalam konteks agreement.
Dalam hal itulah RCEP menjadi sangat relevan.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hal ini merupakan resonansi dari paragraf pertama dan kedua dari pembukaan UUD 1945 yang mengandung elemen kemerdekaan, kesetaraan, serta keadilan. Dunia kini bergerak dinamis dari sebelumnya berada dalam paradigma ‘Northern-Led’ menjadi ‘Multipolar-Led’. Sebelumnya, dominasi negara maju dalam kerja sama perdagangan internasional terlalu kentara.
Sementara itu, kini kita menghadapi dunia yang multipolar, yakni negara berkembang juga memiliki kekuatan tawar yang tinggi. Sebagaimana yang kita tahu, sejak 2011, Indonesia telah berpayah-payah menginisiasi RCEP, yang merupakan perkongsian kelas dunia. Dalam hal ini, pengaruh dan daya tawar Indonesia, serta negara-negara ASEAN yang lain merupakan penggerak utama dalam RCEP.
Termasuk juga dalam RCEP ialah hubungan antarmanusia (movement of natural person) antarwilayah yang terstandardisasi, dan tesertifikasi sehingga ini juga memenuhi aspek adil dan beradab.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Sebagaimana juga tecermin pada paragraf keempat dari pembukaan UUD 1945, yang berisikan tujuan bernegara untuk melaksanakan ketertiban dunia, maka nasionalisme di sini bukan diartikan secara sempit. Persatuan, bisa dimaknai tidak hanya persatuan Indonesia, tetapi juga persatuan kewilayahan dalam konteks regionalisme.
Dalam bukunya The Imagined Community, Ben Anderson melihat bahwa yang menjadi tembok hubungan antarnegara ialah sekat-sekat imajiner. Maka regionalisme ialah konsep nasionalisme secara luas, yang melumerkan sekat-sekat tersebut dan menimbulkan kegairahan interaksi antarnegara. Lantas apa yang bisa menyatukan?

Ada dua cara melihatnya, yaitu persamaan dan perbedaan.
Melihat persamaan, dalam kaidah gravitasi ekonomi internasional, negara-negara akan saling terhubung rekat jika jarak mereka semakin dekat. Jarak di sini tidak hanya jarak geografis, tetapi juga faktor-faktor lain, yang sifatnya intangible seperti budaya, bahasa, dan sejarah.
Dalam konteks ini, negara-negara dalam wilayah RCEP memiliki semacam identitas bersama akibat dari dinamisme akulturasi budaya dan bahasa dalam beberapa dekade terakhir. Cara kedua ialah melalui perbedaan, ya benar bahwa tingkat pembangunan antarnegara di wilayah RCEP ialah berbeda-beda.
Namun, sebagaimana konsep Heckser-Ohlin, negara-negara justru bisa meningkatkan perdagangan dan investasi karena perbedaan tersebut. Satu kelompok negara bisa unggul di produk tertentu, dan menjadi pengekspor barang tersebut. Sementara itu, kelompok negara yang lain unggul di produk yang berbeda dan menjadi pengekspor barang itu.
Dengan demikian, lalu lintas perdagangan antarnegara menjadi lebih signifikan. RCEP menjadi platform kolaborasi antarnegara.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Ini ialah faktor institusional yang mewujud dari RCEP, karena sejatinya RCEP ialah konsolidasi institusional antarnegara dalam wilayah. RCEP menjadi pull factor yang diharapkan sehingga dapat menarik negara-negara yang tertinggal menjadi lebih meningkat kapasitas institusionalnya.
Saya teringat pada 2013, ketika menghadiri sebuah acara seminar di Chiang Mai. Pada saat itu saya mendengar presentasi salah satu pejabat kementerian Thailand yang secara skeptis berbicara mengenai perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dia bilang, “ASEAN alone is going nowhere”. Perkataan dia cukup beralasan, karena sebagaimana target dari MEA untuk mencapai perdagangan intra ASEAN di level 30% yang sampai kini masih mandek di level 25%-an. Terkait target ini, saya dengar sendiri dari mantan sekjen ASEAN Surin Pitsuwan pada 2011, ketika saya sedang menghadiri rapat di kantor World Bank Tokyo. Bagaiman dengan RCEP? Potensi intra perdagangannya bisa mencapai 80%-90% dalam 5 sampai 10 tahun mendatang.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ini ialah sila yang multiperspektif, bisa dilihat dalam bangunan liberal kapitalistik maupun sosial terpimpin.

Namun, intinya ialah kesejahteraan, sebagaimana termaktub dalam paragraf keempat pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal ini sebenarnya bisa diwujudkan dalam konteks terms of trade, yaitu limpahan kesejahteraan akibat adanya kerja sama perdagangan internasional.

Dalam jangka panjang, pemilik faktor produksi baik tenaga kerja maupun pemilik modal akan terangkat kesejahteraanya.
Bagaimana mekanismenya?
Sebagai platform kolaborasi, RCEP diharapkan mencipta efisiensi dan juga konvergensi kualitas sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat pada segenap anggotanya.

Akan adakah para anggota yang tertinggal?

Jawabannya, mungkin saja. Namun, RCEP juga berisikan klausul kerja sama teknis yang dapat dimanfaatkan, harapannya ialah kita semua dapat tumbuh bersama dalam konteks kewilayahan.

Sekali lagi, ini ialah interpretasi unilateral saya terhadap UUD 1945, Pancasila, dan RCEP.
Boleh jadi, benar atau mungkin lebih banyak salahnya.
Namun, begitulah diskursus akademik dibentuk, dia berawal dari dinamika epistemik.

 

@garsantara