RAJA SALMAN bin Abdul­aziz, merombak ka­binet dan mengeluarkan DEKRIT KERAJAAN untuk menangkap sejumlah petinggi yang diduga korupsi.

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com?Jakarta-  Penguasa Arab Saudi,
RAJA SALMAN bin Abdul­aziz,
merombak ka­binet dan mengeluarkan DEKRIT KERAJAAN untuk menangkap sejumlah petinggi yang diduga korupsi.

TAK TANGGUNG-TANGGUNG BELASAN PANGERAN­ DAN MENTERI LANGSUNG DITAHAN.

 

Perintah penahanan itu da­­tang hanya beberapa jam setelah Raja Salman mengumumkan pem­bentukan komite antikorupsi ba­ru yang dike­tuai putra mahkota, Mo­hammed bin Salman, Sabtu (4/11) malam.

Media milik Saudi, Al Arabiya, memberitakan, dalam keputusannya yang perta­­ma, komite memerintahkan penangkapan terhadap 11 pa­nge­­ran, 4 men­teri aktif, puluhan mantan men­teri, dan pengusaha.

MEREKA DISEBUT TERLIBAT KORUPSI DALAM KASUS YANG BERBEDA.

Pangeran Alwaleed bin Talal yang juga pemilik investasi di perusahaan raksasa dunia seperti Twitter, Apple, dan E-Bay termasuk yang ditahan.

Orang terkaya ke-45 dunia itu ialah cucu pendiri Kerajaan Saudi, Raja Abdulaziz bin Saud, yang berarti ke­ponakan Raja Salman.

“Tugas komite antikorupsi baru ialah untuk mengidentifikasi pelanggaran, kejahatan, orang-orang, dan entitas yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi publik,”
kata dekrit kerajaan tersebut.

 

Komite antikorupsi berwenang menyelidiki, mengeluarkan surat perintah penangkapan, dan melarang seseorang bepergian.

Mereka juga berhak membekukan re­kening dan portofolio, serta melacak dana dan aset orang-orang yang terlibat korupsi.

Lembaga antirasywah itu pun telah membuka kembali berkas perkara banjir Jeddah pada 2009 dan menyelidiki proyek penanganan virus middle east respiratory syndrome (MERS).

Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indone­sia Abdul Muta’ali memiliki tiga catatan mengenai gebrakan Saudi tersebut.

Pertama, dari sisi kacamata hukum, penindakan korupsi yang dilakukan Mohammed bin Salman berorientasi sangat positif.

“Kita tahu Saudi itu menggunakan sistem monarki jadi agak sulit membedakan mana uang rakyat, mana uang kerajaan.
Undang-undang di Saudi belum punya tatanan yang jelas mengenai posisi kewenangan pengeran sehingga mereka agak le­­­luasa berselancar menggunakan uang negara atau uang rakyat,’’
jelas Muta’ali.

 

Catatan kedua, gebrakan itu dilakukan ketika Mohammed bin Salman tidak mendapatkan legiti­­ma­­si utuh dan kompak dari para pa­­ngeran.

Ketiga, pembentukan ko­­mite antikorupsi dilakukan ketika Saudi baru saja menerima kucuran dana dari IMF untuk kali pertama.

“Artinya apa?
Mohammed bin Sa­­lman selama ini tidak bisa mengenda­­likan gurita bisnis yang dikuasai pa­ra pangeran.’’

 

ROMBAK KABINET
Terkait dengan reshuffle kabinet, Raja Sal­­man memecat Menteri Garda Nasional,
Pangeran Miteb bin Abdul­lah,
dan menunjuk
Pangeran Khaled bin Ayyaf
sebagai pengganti dan
Menteri Ekonomi Adel Faqih
digantikan
Mohammed al-Tuwaijri.

Panglima Angkatan Laut,
Abdullah al-Sultan,
dicopot dan di­­gantikan
Laksamana Fahad al-Gho­­faili.

 

Madawi al-Rasheed,
Profesor ta­mu di London School of Economics’ Middle East Centre,
Mengatakan pembentukan komite antikorupsi baru bukan semata untuk memberantas korupsi di Saudi, melainkan juga untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada putra mahkota.

Ia menyebut
BERSIH-BERSIH TERSEBUT MEMBERIKAN
MOHAMMED BIN SALMAN
KONTROL TERHADAP PASUKAN KEAMANAN.

 

“SANGAT SULIT MELIHAT INI SEBAGAI LANGKAH ANTIKORUPSI (semata).”

(Rn)