RADIKALISME SIBER

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta – RADIKALISME SIBER

SALAH SATU TUJUAN KERJA SAMA LEMBAGA KEAGAMAAN DAN DITJEN IKP IALAH
MENANGGULANGI PENYEBARAN RADIKALISME, TERORISME, FITNAH, UJARAN KEBENCIAN,
LEWAT MEDSOS.

 

LEMBAGA KEAGAMAAN memiliki peran strategis mencegah dan menyadarkan kaum muda agar tidak terjebak paham radikalisme, terorisme, dan gerakan yang mengancam keselamatan bangsa.

Kelompok radikal bisa saja muncul dari berbagai agama.
Namun,
Tugas utama LEMBAGA KEAGAMAAN ialah menanamkan dan menyadarkan nilai-nilai moral atau etika untuk bermedsos secara baik dan benar.

Menurut laporan Ditjen IKP,
Jumlah media daring 2.011, lebih besar jika dibandingkan dengan media massa mainstream.
Yang menarik,
Jumlah HANDPHONE yang beredar di Indonesia 374 juta, lebih besar (142%) daripada jumlah penduduk (262 juta).

Pengguna internet 132,7 juta (51,3%), sementara pengguna medsos aktif 106 juta orang atau 40%.

Angka yang disebut terakhir itu layak diperhatikan karena dari pengguna medsos itulah dugaan munculnya radikalisme, terorisme, dan kejahatan siber.

Konten negatif yang paling banyak tersiar lewat medsos ialah hoaks, disusul radikalisme, kekerasan, pornografi, hedonisme, konsumerisme, narsis, dll.

Menurut temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), rata-rata usia teroris masih muda.

Lewat medsos, mereka direkrut, di-brain wash, diajari merakit bom sampai melaksanakan tugas aksi bom bunuh diri.
Sebut saja aksi terorisme bom Thamrin (2016), bom Solo,(2011) dan bom Mega Kuningan (2009).

Penyebaran paham radikalisme lewat dunia maya itu sebenarnya sudah terpantau aparat pemerintah.

Menurut data Kementerian Kominfo,
Ada 814.594 situs internet dengan kategori negatif dan menyebarkan paham radikalisme, yang langsung dilakukan pemblokiran pada 2010-2015.

Setelah peristiwa bom Thamrin (14/1/2016) ditemukan lagi 27 situs radikal yang langsung diblokir.

Pasal yang dipakai untuk pemblokiran ialah UU ITE tentang larangan penyebaran informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat yang berkaitan SARA.

Pelaku bisa dijerat ancaman pidana enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

LEMBAGA KEAGAMAAN memiliki hubungan khusus dengan kaum muda.
Agar mereka tidak terperangkap masuk paham radikalisme atau melakukan aksi teror lewat medsos, perlu pendampingan secara kontinu.

Tanggung jawab LEMBAGA KEAGAMAAN ialah membina dan menyadarkan agar para pengguna menaati etika bermedsos.

APA YANG DISIARKAN DALAM MEDSOS HARUS MENGANDUNG KEBAIKAN DAN KEBENARAN DEMI KEPENTINGAN UMUM.

Selain itu, mereka mesti mentaati hukum yang berlaku dalam medsos.

AKSI MEDSOS ialah
membuat,
mengomentari,
dan membagikan.

Kegiatan
mendistribusikan,
mentransmisikan,
dan membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik
Diatur dalam Pasal 27 UU ITE.

 

KONTEN MEDSOS,
Dalam pasal itu, tidak boleh mengandung ujaran kebencian, fitnah, mencemarkan nama baik, pornografi atau asusila, memberikan ancaman dan informasi yang memecah persatuan bangsa dengan menyinggung masalah SARA.

Masalah etika dalam bermedsos dan pemahaman perundangan yang berlaku tidak bisa dalam satu-dua hari pelatihan.
Lembaga keagamaan berkewajiban terus-menerus melakukan penyadaran agar muatan yang disebarkan lewat medsos selalu positif dan bermanfaat bagi kehidupan bersama.

Lembaga keagamaan seyogianya senantiasa mengayomi kaum muda dalam bermedsos agar tak terjerat gerakan radikalisme dan terorisme.

 

MEREKA DIDAMPINGI DAN DISADARKAN UNTUK BERMEDSOS DENGAN BAIK DAN BENAR.

(Rn)