Publik Curiga Sikap Kapolda Metro Jaya Berpihak Ke Ahok

Opini Publik

Oleh : Dahlan Watihellu

Busur  News Com,Jakarta-  Kapolda Metro Jaya M Iriawan meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diundur dengan alasan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta putaran II. Permintaan Kapolda ini dengan serentak memancing reaksi kecurigaan publik bahwa Kapolda Metro Jaya turut bermain politik dibelakang layar yang berpihak kepada Ahok.

Pasalnya, publik menilai tidak ada hubungan antara pilkada dengan kasus penodaan agama. Persoalan pilkada adalah urusan politik demokrasi, sedangkan kasus penodaan agama merupakan urusan hukum pidana, dan kedua-duanya pun diselesaikan dalam ranah yang berbeda.

Jika Kapolda Metro Jaya tidak bisa membedakan antara urusan politik demokrasi dengan hukum pidana, maka apa bedanya muncul kecurigaan publik bahwa jika putusan kasus Ahok ini diadakan setelah ia terpilih, ia lebih kebal hukum karena bisa terjadi negosiasi barter antara politik kekuasaan dengan hukum.

Walau kita tahu negara ini adalah negara hukum, tapi yang dirasakan terkadang hukum dijalankan timpul ke atas karena faktor politik kekuasaan. Sebagai institusi penegak hukum yang sekaligus menjaga keamanan di masyarakat, sudah menjadi tanggung jawab, hukum yang sedang berjalan di pengadilan harus didukung tanpa intervensi, begitu pun juga pilkada putaran ke II.

Pilkada putaran ke II tetap berjalan dengan penanganan intensif dalam rangka menjaga keamanan. Dua persoalan ini tidak bisa dipandang dalam satu alasan. Sebab, jika disatukan akan timbul kecurigaan yang tidak bisa dihindari oleh Kapolda.(Riena).