Potret Hak Asasi Manusia Papua Kian Memburuk

 

Busur News com,Jayapura -Papua masih berada di zona merah daiam penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Situasi hak asasi manusia di Papua masih memburuk. Peristiwa kekerasan, penangkapan. penyiksaan, dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Papua terus teriadi sepanjang 2016, kata Direktris SKPKC Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo pada hari ini,selasa (11/4/2017).

Sekretariat Keadiian, Perdamaian, Keutuhan Ciptaan atau SKPKC Fransiskan Papua. pada hari ini meluncurkan sebuah laporan bertajuk Papua di Ambang Kehancuran di dua kota bersamaan, Jayapura dan Jakarta. Laporan setebal 109 halaman menyoroti berbagai isu hak asasi manusia selama 2016.

Laporan ini diolah dari hasil dokumentasi, advokasi, dan investigasi yang diiakukan oleh SKPKC Fransiskan Papua dan jaringan berbagai lembaga hak asasi manusia di Papua. Tiap tahun, SKPKC Fransiskan Papua mengeluarkan laporan kronik Memoria Passionis. Tahun ini, selain kronik, kami mengeluarkan laporan hak asasi manusia dengan pendekatan yang berbeda, yang memberikan ruang narasi dan analisis atas sejumlah isu yang dipandang krusial dan mendapatkan perhatian publik luas.

Kasus yang diangkat dalam laporan ini, antara Iain kasus kerusakan iingkungan dan sengketa tanah adat suku Yerisiam Gua dengan perusahaan kelapa sawit di Nabire. kasus virus pertusis di Mbua. Kabupaten Nduga. yang menelan korban sekitar 54 orang, sebagian besar anak-anak di bawah usia lima tahun, lalu kasus endemi virus HIV.

Kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang memakan korban orang-orang muda, pembatasan kebebasan pers. pembungkaman ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dan juga soal tim penyelesaian hak asasi manusia Papua yang dibentuk pemerintah Indonesia yang belum menuntaskan satu kasus pun sejak dibentuk.

‚ÄúPenegakan hukum terhadap sejumlah kasus kekerasan yang dialami oieh aktivis, yang diduga kuat adanya pelanggaran hak asasi manusia tidak diselidiki dengan serius oleh penegak hukum,” kata Direktris SKPKC Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo. Kinerja aparat kepolisian dalam menegakkan hukum dipandang rendah, terutama kasus-kasus kekerasan terhadap orang-orang Papua. Kasus tertembaknya anak-anak di daerah Intan Jaya, misalnya, jauh dari jangkauan penegak hukum.
Selama 2016 tidak ada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berhasil diselesaikan. Presiden Joko Widodo diharapkan lebih tegas menginstruksikan para menterinya untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengungkap dan menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di tanah Papua.(Iksan).