Kategori
All

POLITIK LUAR NEGERI RI DALAM TIGA TAHUN DI BAWAH PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI

 

Oleh:Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta  POLITIK LUAR NEGERI RI
DALAM TIGA TAHUN DI BAWAH PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI

 

Secara Prinsip dapat dideskripsikan sebagai mobilisasi dukungan global mengabaikan kecondongan ideologis negara-negara mitra untuk maksimalisasi pencapaian kepentingan nasional.

Kepentingan nasional,
Sesuai kecondongan presiden, yakni membangun RI sebagai POROS MARITIM YANG KOMPETITIF.

Setelah tiga tahun berjalan nyaris tanpa kritik, politik luar negeri menjadi sasaran kritik terkait tragedi Rohingya di Myanmar.

Kritik, yang semula dimaksudkan untuk menjatuhkan pamor pemerintah, justru menjadi dukungan menguatkan.

 

TANTANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan dukungan SDA,
Lingkungan strategis dan prinsip-prinsip bernegara yang telah diletakkan para pendiri bangsa, Indonesia seharusnya telah menjadi bagian dari liga negara maju.

Berada deretan peringkat atas dari liga negara-negara industri baru, bukan dalam deretan negara-negara berkembang, meskipun bukan yang terburuk.

Presiden Jokowi bertekad menjadikan Indonesia negara maju, kompetitif, dan memiliki mentalitas baru.

Visi ini disebut sebagai Nawa Cita, yang secara umum adalah revitalisasi tiga dokumen, yakni:
📌 Trisakti,
📌 UUD 1945, dan
📌 Deklarasi Djuanda.

 

TRISAKTI mengamatkan berdaulat di bidang politik, mandiri bidang ekonomi, dan berkebudayaan Indonesia.

 

UUD 1945,
Bagian preamble, mengamatkan, “Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

 

DEKLARASI DJUANDA menegaskan Indonesia sebagai negara maritim dalam sebuah kesatuan wilayah daratan dan laut sebagai wawasan Nusantara.

 

Visi ini, dalam politik luar negeri, diterjemahkan dalam arah kebijakan menjadikan RI kekuatan maritim yang diperhitungkan.

Seperti dirumuskan dalam Rentra Kemenlu 2015-2019,
‘Dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri RI akan dititikberatkan pada mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional, menguatkan diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik.

Dan meningkatkan pelibatan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, serta menata infrastruktur diplomasi.’

 

Arah kebijakan politik luar negeri ini pertama kali muncul dalam dokumen quick wins yang dibahas presiden dan kabinetnya pada sidang Kabinet Kerja yang pertama Oktober 2014, dengan poin-poin arah kebijakan politik luar negeri,

yakni Launching Doktrin Poros Maritim Dunia (2014),
Deklarasi Kerja Sama Negara-Negara Maritim (2014),
Perumusan Peran Indonesia dalam G-20, dan
Evaluasi Perwakilan Indonesia di Luar Negeri.

 

Politik luar negeri ditempatkan dalam integrasi dengan kementerian yang lainnya melalui tiga kata kunci:
PERDAGANGAN, MARITIM, DAN INVESTASI.

 

DIPLOMASI EKONOMI

Diplomasi ekonomi menjadi basis politik luar negeri dengan orientasi baru seperti dideskripsikan di atas.

Ini sebuah terminologi baru dalam perjalanan panjang diplomasi RI yang untuk waktu lama didominasi isu-isu keamanan dan politik.

Menilik konsep, sasaran, dan cara pelaksanaan, diplomasi ekonomi merupakan pengembangan lebih lanjut dari diplomasi kebudayaan yang dilaksanakan Kemenlu tahun 1980-an dan 1990-an dan diplomasi publik Kemenlu awal 2000-an.

DIPLOMASI EKONOMI IALAH MEMBERI BOBOT EKONOMI DAN BISNIS DARI AKTIVITAS DIPLOMASI.

Seperti dituliskan di dalam Renstra Kemenlu (2015-2019),
‘Diplomasi Indonesia di berbagai forum ekonomi selama ini memperlihatkan bahwa penekanan yang berbeda pada aspek politik atau aspek ekonomi menghasilkan keputusan yang berbeda, sehingga perlu upaya untuk menyeimbangkan antara kedua aspek tersebut agar keduanya dapat berjalan seiring dan saling mendukung’.

 

Praktik diplomasi ekonomi ditunjukkan secara mencolok oleh presiden pada tiga pertemuan internasional di akhir tahun 2014, yakni:
KTT APEC 2015 di Beijing, China, 10-11 November;
KTT ASEAN ke-25 di Naypidaw, Myanmar, 12-13 November; dan
KTT G-20 di Brisbane, Australia, pada 15-16 November.

 

Presiden memanfaatkan forum ini untuk menggalang kemitraan ekonomi dalam proyek infrastruktur dan kerja sama ekonomi lainnya.

Pendekatan yang menekankan kepentingan domestik terus dipertahankan hingga sekarang, dan justru menjadikan politik luar negeri berjalan nyaris tanpa kritik.

DIPLOMASI EKONOMI memiliki tiga tujuan, yakni
menarik investasi asing,
membuka pasar luar negeri, dan
mendatangkan turis asing.

 

Berbeda dengan pendekatan low-politics dalam diplomasi di tahun-tahun sebelumnya, diplomasi ekonomi memiliki bobot baru memasarkan produk-produk Indonesia di luar negeri.

Barangkali karena bobot ini maka terminologi diplomasi ekonomi yang dipilih, dan ini sejalan dengan arahan presiden bahwa perwakilan-perwakilan RI di luar negeri harus memasarkan produk Indonesia di luar negeri.

 

KEMITRAAN

Di bawah payung diplomasi ekonomi, RI membangun kemitraan ekonomi yang lebih menguntungkan dengan Arab Saudi, China, dan Rusia.

Hubungan Indonesia dengan tiga negara ini telah berlangsung lama namun belum sampai pada kemitraan yang saling menguatkan secara ekonomi, dan pemerintahan sekarang mengkonkritkannya.

Hubungan dengan Arab Saudi, yang sebelumnya terbatas pada hubungan politik dan sosial-kultural, berubah menjadi kemitraan yang lebih menguntungkan secara ekonomi
–lebih dari sekadar hubungan baik–
dengan kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Suud ke Indonesia pada Maret 2017.

Kunjungan bersejarah,
Bukan hanya karena terjadi 70 tahun setelah kunjungan Raja Arab Saudi terakhir ke RI, tetapi karena kesepakatan investasi dan kerja sama ekonomi lainnya.

Selain membangun kemitraan dengan Arab Saudi, RI juga mencapai kemitraan ekonomi saling menguntungkan, yang lebih dari sekadar hubungan baik yang panjang, dengan China dan Rusia.

China dan Rusia menyambut tawaran Presiden untuk berinvestasi di Indonesia.

Kebijakan proteksionisme Washington di bawah Presiden Donald Trump turut mendorong kemitraan ekonomi RI dengan Arab Saudi, China, dan Rusia.

Perubahan kebijakan Washington menunjukkan ketepatan pilihan politik luar negeri RI yang mengambil mitra ekonomi baru tanpa tersandera kecondongan ideologis negara-negara mitra.

 

Politik luar negeri RI tiga tahun terakhir,
DALAM PAYUNG DIPLOMASI EKONOMI,
MENUNJUKKAN PERUBAHAN ORIENTASI SIGNIFIKAN DARI POLITIK LUAR NEGERI PEMERINTAHAN SEBELUMNYA.

Konvergensi ekonomi dunia di satu sisi dan pemerintahan baru AS yang mengambil jalan proteksionisme di sisi lain menguatkan pilihan politik luar negeri semacam ini.

Politik luar negeri pemerintahan Presiden Jokowi mendapatkan kritik pada dua isu, yakni kemitraan dengan China dan peran RI dalam penyelesaian tragedi Rohingya di Myanmar.

Kemitraan dengan China telah menjadi isu dan sumber kritik sejak tahun pertama, tetapi tragedi Rohingnya dengan masalahannya yang telah berlangsung lama dan Indonesia juga telah terlibat lama dalam penyelesaian soal ini-baru menjadi sasaran kritik dalam beberapa bulan terakhir sejak September 2017.

Pemerintah mengabaikan kritik tentang kemitraan dengan China, dan ini respons tepat, karena memang tidak ada yang salah dari kemitraan ini.

Untuk tragedi Rohingya, RI dapat berperan lebih, yakni memanfaatkan kritik dalam negeri sebagai dukungan politik untuk menegaskan posisi sebagai pemimpin de facto ASEAN.

 

RI HARUS MENDORONG MEKANISME PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN LINTAS NEGARA DI ASEAN.

(Rn)