Kategori
Artikel

Pilkada serentak 2020 ini untuk daerah-daerah, yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir 2021

 

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA –Pilkada serentak 2020 ini untuk daerah-daerah, yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir 2021.
Sementara itu, pilkada serentak yang ketiga kali ini direncanakan diselenggarakan pada Desember 2020 di 270 daerah, yang terdiri 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Ini sesuai Perppu No 2/2020 yang telah disahkan menjadi UU.
Sebagai bagian dari kemeriahan pesta demokrasi, salah satu yang biasanya cukup menghibur ialah bagaimana para bakal cakada mendaftar dengan membawa atribut, dandanan, dan lain-lain yang menarik, aneh, dan simbolis.
Hanya saja, dalam pilkada tahun ini, pendaftaran hanya dihadiri perwakilan parpol atau gabungan parpol pengusul serta bakal cakada sesuai Pasal 49 ayat (3) PKPU 6/2020.
Artinya, tidak boleh ada arak-arakan dan lain-lainnya, serta setiap pihak disiplin dengan protokol kesehatan.
Kita wajib, oleh karena itu, mengapresiasi KPU yang telah menyusun berbagai peraturan dan prosedur sesuai protokol kesehatan.
Dalam pendaftaran, misalnya sesuai Pasal 49 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) No 6/2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam, KPU berusaha menutup berbagai kemungkinan celah penularan covid-19.
Namun, KPU ternyata cukup peka dengan keinginan masyarakat, apalagi pilkada terkait nasib mereka dalam lima tahun ke depan.
Bekerja sama dengan berbagai stasiun televisi di daerah, KPU menyelenggarakan berbagai siaran langsung memanfaatkan teknologi informasi serta mengizinkan live streaming.
Demokratisasi Terkait dengan demokratisasi, amat menarik, yakni terdapat 70 bakal cakada perseorangan atau independen yang memenuhi syarat dari 203 pasangan yang mendaftar.
Saya berandai-andai, jika akses masyarakat terhadap teknologi informasi terus menguat dan individuasi politik terus berlanjut, direct democracy akan semakin mengental.

Artinya, meskipun diatur dalam konstitusi, parpol akan semakin dipaksa arus waktu untuk berbenah diri atau jika tidak berpotensi, untuk lebih menjadi lembaga-lembaga simbolis atau musiman.
Bagi para bakal cakada, baik petahana maupun kandidat baru, pandemi ini bagaimanapun juga harus dilihat sebagai situasi dan kondisi yang memberi peluang dan tidak menyurutkan semangat.
Di satu sisi, konsolidasi partai pengusung atau para pendukung, desain sosialisasi, dan program kampanye tentu harus disesuaikan.
Namun, di sisi lain, jika betul-betul berjiwa Pancasila, pandemi ini justru bisa menjadi lahan bagi pengukuhan kesadaran dan tindakan-tindakan demokratisasi.
Sebagaimana kita tahu, konsep ideal demokrasi, yang dituju melalui cara demokratisasi, adalah dari rakyat, oleh rakyat. dan untuk rakyat.
Jika dalam situasi normal lama aspek moralitas berupa empati atau kepedulian sosial lebih mudah dipertaruhkan, dalam masa pandemi ini moralitas lebih mudah kelihatan, ditunjukkan, atau dibuktikan.
Hal berikutnya, dengan menyadari bahwa democracy for sale atau jualbeli demokrasi tetap mungkin besar terjadi.
Peluang untuk senantiasa menghidupkan mesin politik yang mengarah pada demokratisasi pada dasarnya lebih besar.
Ketika dalam masa normal lama hidup-mati mesin politik amat tergantung pada interaksi fisik dalam rentang waktu tertentu, perubahan perilaku sosial yang berganti cara interaksi dengan menggunakan sistem daring pada dasarnya memberi peluang lebih luas, 24 jam dikali 7 hari seminggu.
Dengan melihat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia misalnya, sesuai data yang dilansir We Are Social—di luar momentum pandemi covid-19 yang pastinya melejitkan tingkat pengguna lebih tinggi lagi, pada 2020 paling kurang terdapat 175,4 juta pengguna dari 272,1 juta jiwa penduduk.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan 17% atau 25 juta pengguna.
Dengan demikian, paling kurang terdapat 64% penduduk telah mengakses dunia maya.
Ditambah, dengan gelombang paksaan untuk menggunakan internet sejak pandemi terjadi, ceruk kampanye melalui dunia maya ini menjadi semakin besar.

Sesuai peraturan KPU terkait protokol kesehatan selama kampanye, pilihan para kandidat menggunakan internet sebagai media bersosialisasi tak bisa ditawar lagi.
Sesuai perkembangan ilmu pemasaran politik saat ini, salah satu yang wajib dilakukan setiap kandidat, tim serta pendukungnya ialah apa yang disebut sebagai konten berkualitas, juga satu catatan bagi para kandidat terkait konten ini, terutama setelah Pemilu 2019 yang berdarah-darah karena sedikit banyak telah memecah-belah bangsa ini secara agama dan suku bangsa, landasan etis, dan perundang-undangan harus diikuti.
Apalagi, saat ini kemajuan teknologi informasi yang sudah lebih berimbang antara produksi, distribusi, dan kontrol sosial serta negara terhadap konten internet telah memungkinkan konten-konten destruktif diidentifikasi.

Oleh karena itu, jangan sampai ada di antara para kandidat meninggalkan jejak ‘forensik digital’ buruk sehingga mendapat hukuman sosial dan menjadi bulan-bulanan netizen atau membawa mereka berurusan dengan hukum.
Petahana vs penantang Kita bisa saja berasumsi bahwa para petahana atau juara bertahan memiliki peluang yang lebih besar.
Terutama, terkait dengan sumber daya finansial dan struktural.
Namun, seperti dalam sepak bola, mempertahankan juara menjadi tidak mudah karena berbagai faktor.
Selain karena beban mental yang lebih berat, faktor kelelahan, hasrat penantang yang menggebu-gebu, dan secara taktis, kesempatan penantang untuk untuk mempelajari berbagai kelebihan dan kelemahan petahana sering menjadi faktor penentu.

Singkat kata, hasil akhir adalah penentu utama, petahana terpilih kembali atau jika lengah dan asyik dengan permainan atau bahkan persoalan sendiri, para penantang bisa memaksimalkan peluang mereka.
Petahana tentu berkesempatan melakukan apa yang disebut sebagai kampanye permanen, seperti dengan menjual keberhasilan politik, serta perlunya melanjutkan program yang sudah dijalankan.
Namun, situasi pandemi dan eksplorasi serta eksploitasi peluang perubahan juga sering menjadi faktor penentu para penantang.

Keberhasilan mereka mengalihkan perhatian masyarakat dari petahana misalnya, seperti dengan memainkan aspek psikologis masyarakat, akan mudah mengaburkan kampanye permanen petahana.
Seperti dalam sepak bola, keberhasilan para penantang dalam mendapatkan, menganalisis, dan mengolah data petahana, dan berdasarkan itu memilih isu-isu dan agenda kampanye, serta bergerak persisten, kalau tidak mengalahkan paling kurang akan menyulitkan para juara.

Sebagai catatan penutup, baik bagi petahana maupun penantang, momentum pilkada rasa pandemi ini tentu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat banyak.
Bahkan, jika prinsip ini yang dipegang, bukan tidak mungkin justru akan mengantarkan kedipilihan mereka dalam Pilkada 2020 ini.
Selamat berjuang!

 

@drr