Kategori
Artikel Pilkada

Pilkada secara serentak 9 Desember 2020, ada beberapa petahana yang akan menjadi kontestan.

 

Oleh : Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA –Pilkada secara serentak 9 Desember 2020, ada beberapa petahana yang akan menjadi kontestan.
Ketika mereka ditanya apa yang dikerjakan terkait perbaikan pendidikan, ketersediaan air bersih, jawaban atas kemiskinan, perbaikan pertanian, perikanan, peternakan, pendidikan politik, keadilan ekonomi, tata ruang, perbaikan lingkungan dan berbagai aspek kehidupan rakyat, tidak ada yang dapat ditunjukkan.
Dalam realitanya disebut-sebut lanjutkan.
Apa yang hendak dilanjutkan selain kekuasaan?

Ketika petahana dan pendukungnya ditanya apa yang hendak dilanjutkan, tidak ada yang dapat dijelaskan.
Di media sosial (medsos), ketika pertanyaan apa yang hendak dilanjutkan, biasanya berujung ke dialog kusir tanpa makna.
Jika muncul kata lanjutkan sejatinya petanyaan apa yang akan dilanjutkan dapat dijawab secara jelas. Ibarat kita membangun rumah, lokasinya sudah ada, bahan bangunan sudah dibeli, pondasi sudah selesai.
Rencana bangunan akan dilanjutkan dengan membangun tiang, atap, dinding, dicat, dan lain sebagainya.
Setelah bangunan selesai maka akan dipenuhi perkakas dan fasilitas. Setelah rumah berdiri megah maka akan kita huni.

Sangat mudah menjelaskan.
Ketika petahana ditanya tentang apa yang akan dilanjutkan, sejatinya dengan lancar menceritakan reformasi birokrasi yang telah dilakukan, peningkatan mutu pelayanan birokrasi, peningkatan kualitas birokrat dengan pelatihan, dan perencanaan-perencanaan berbagai aspek.

Misalnya, apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas birokrasi, apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan birokrasi, apa saja yang sudah dilakukan memperbaiki tenaga honorer.
Terkait keluhan rakyat akan pelayanan birokrasi, usaha atau program apa saja yang sudah dilakukan?
Bagaimana kondisi birokrasi sebelumnya dan bagaimana kondisi birokrasi yang sekarang.
Petahana sejatinya mampu menjelaskan program yang sudah dilakukan di bidang pendidikan. Petahana menjelaskan kondisi fisik sekolah, kualitas guru, prestasi siswa-siswa sebelum dan setelah petahana menjabat.
Program apa saja untuk peningkatan mutu guru seperti up grade pengetahuan dan keterampilan guru selama petahana menjabat.
Fasilitas apa saja yang diberikan agar guru terus memperbaiki kinerjanya dan terus semangat menghasilkan siswa yang berkualitas dari daerah itu.
Jumlah guru yang sudah dibina dan belum dibina dan bagimana untuk melanjutkannya. Gambaran seperti apa yang akan dilakukan sehingga layak disebut lanjutkan.
Petahana juga harus menjelaskan program apa saja yang akan dilanjutkan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Berapa jumlah yang dibina sebelum dan setelah dan program apa saja yang dilakukan untuk membangkitkan koperasi dan UMKM.
Setelah dijelaskan jumlah sebelum dan setelah, program apa yang sedang dikerjakan dan apa yang hendak dilanjutkan.
Setelah dilanjutkan, apa targetnya.
Hal mendasar yang menjadi prioritas dan menjadi hak mendasar rakyat adalah ketersediaan air minum.
Bagaimana kondisi ketersediaan air minum sebelum menjabat dan setelah menjabat.
Petahana dapat menjelaskan kuantitas dan kualitas air minum sebelum dan setelah menjabat dan program dan target apa yang hendak dilanjutkan.
Dalam konteks ketersediaan air minum harus ditargetkan agar ketersediaan itu mutlak diperiode berikutnya.

Dengan demikian, layak disebut petahana dilanjutkan. Menyoal infrastruktur petahana harus hti-hati, khususnya di tingkat kabupaten.
Keaneka ragaman budaya dan keanekaragaman hayati (biodiversity) kita ada di kabupaten. Infrastruktur seperti bangunan jalan ada buruknya terhadap rakyat desa seperti infrastruktur jalan mengakibatkan produk kota (pabrikan) masuk ke desa.
Ketika produk pabrikan masuk desa akibatnya dana desa yang sedikit tersedot ke kota.
Sejatinya, infrastruktur yang baik mengakibatkan produk desa memenuhi kebutuhan kota seperti beras, sayur-mayur, buah-buahan, ikan, hasil ternak dan berbagai hasil produk desa. Kenyataanya ternak dari korporasi yang memenuhi kebutuhan rakyat desa.
Pada kenyataannya, produk desa yang menghidupi hingar kota.
Dengan demikian uang beredar ke desa.
Dalam kenyataanya desa dipenuhi dengan produk perusahaan. Akibatnya, rakyat desa makin terhimpit kemiskinan.
Kota yang seharusnya tergantung desa kini desa tergantung kota karena dikuasai para pengusaha.
Misalnya, kebutuhan daging ayam, sapi, ikan, bumbu dan hampir semua kebutuhan desa dari pabrikan.
Padahal, desa dapat mandiri jika kreatif dan inovatif.
Memahami dampak negatif infrastrukur yang baik terhadap desa maka pemerintah kabupaten harus mampu memproteksi rakyat desa berupa gerakan penyadaran untuk tidak menjual tanah.
Sebab, jika tanah terjual akibat harga yang naik karena infrastruktur yang baik, secara lambat laun mereka akan tergusur.
Jadi, hal yang mutlak dilakukan adalah produktivitas desa dinaikkan sehingga kehadiran infrastruktur akan menguntungkan masyarakat desa karena produk desa memenuhi kebutuhan kota atau bahkan diekspor.
Infrastruktur yang baik tanpa persiapan atau proteksi terhadap masyarakat desa akan menggilas rakyat di desa.
Karena itulah ketika lurah, camat dan bupati ketika menjadi agen tanah atau mempromosikan tanah desa untuk investor akan mempercepat tergilasnya masyarakat desa.

Pola seperti ini hanya menunggu tragedi bagi desa. Menjelang pilkada 9 Desember 2020 rakyat harus secara kritis, khususnya melihat petahana harus muncul pertanyaan program apa yang akan dilanjutkan.
Apakah sudah dimulai dan sejauh mana program yang akan dilanjutkan.
Petahana yang tidak mampu menjelaskan dan memperlihatkan apa yang akan dilanjutkan, menandakan bahwa selama ini cuma sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyat.
Dengan kata lain, petahana yang tidak mampu menjelaskan apa yang dikerjakan sehingga akan dilanjutkan sebagai bukti paradigma kerjanya adalah orientasi proyek.
Petahana yang tidak memikirkan rakyat dan fokus kepada proyek yang diduga untuk memperkaya diri dan kroni, hampir dipastikan akan terulang lagi.
Paradigma tidak gampang diubah.
Sebagai contoh, sebagus apapun program yang ditawarkan para cerdik pandai dari daerah itu jika tidak menguntungkan petahana untuk mempertahankan kekuasaannya, program itu tidak akan dikerjakannya.
Karena itulah para cerdik pandai di berbagai daerah alergi terhadap penguasa.
Indikator-indikator keberhasilan pembangunan sebenarnya sudah dijelaskan dalam penjabaran sustainable development goal’s (SDGs).
Dalam SDGs itu sangat jelas dijabarkan tentang pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks petahana kita, hampir tidak ada program yang disebut berkelanjutan karena paradigma yang berbeda.
Sejatinya, paradigma kekinian sudah harus sama yaitu pembangunan yang adil bagi rakyat.
Kita tidak akan menemukan keadilan jika pembangunan berorientasi proyek. Rakyat ada yang mengatakan, petahana memang tidak bisa bercerita apa yang dikerjakan karena jika bercerita akan muncul borok dalam cerita itu.
Tetapi, calon yang lain juga tidak lebih baik.
Lalu, bagimana?
Kondisi inilah pergumulan yang dalam bagi kita.
Semua sebab akibat.

Kondisi ini diakibatkan kegagalan kaderisasi di semua lini.
Dalam konteks itu, kita masih tetap optimis dengan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan.
Bangsa ini kita bangun dimulai dari diri sendiri misalnya dengan menolak politik uang dan mengajak orang lain menolak politik uang.
Politik uang telah menimbulkan dilema bagi kita semua.
Dilema ini memunculkan saling menyalahkan.
Rakyat menyalahkan parpol karena menyuguhkan calon yang tidak berintegritas dan bermutu di satu sisi.
Di sisi lain parpol melihat jika kandidat yang bermutu tak memiliki uang tidak akan menang. Karena pemilih kemungkinan lebih banyak yang melihat uang.
Mana lebih banyak yang melihat kandidat banyak uang atau menolak karena uang?
Itulah salah satu keberagaman kita secara realistis.

@drr