Kategori
Pilkada

Pilkada Alat Demokrasi Bukan Politisasi Agama

Busur news Com,Jakarta- Pancasila saat ini tertantang dengan isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang kembali marak dalam pilkada, terutama di wilayah DKI Jakarta. Di satu sisi, Indonesia kini sedang menuju kedewasaan demokrasi. Syaratnya bila isu SARA sudah tidak efektif dalam seleksi kepemimpinan melalui pilkada.

Hal itu dikatakan oleh Abdullah Taruna yang menjabat sebagai wakil ketua umum bidang politik dan ideologi Dewan Pengurus Nasional Rumah Gerakan (DPN RG) 98, dalam sebuah diskusi bertema ‘Pilkada Alat Demokrasi Bukan Politisasi Agama’ di Jakarta, Jumat (7/4).

Menurut Abdullah, pilkada merupakan institusi demokrasi. Ia merupakan manifestasi dari mekanisme resmi suksesi kepemimpinan oleh masyarakat daerah, juga tatanan beradab bagi calon pemimpin yang berlaga,maupun masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan hak-haknya berdasarkan ukuran kepantasan.

“Praktis sebagai pelembagaan demokrasi, pilkada merupakan kombinasi serasi mekanisme suksesi, budaya demokrasi, serta penerapan hukum. Oleh karena itu kita perlu terus memperkuat kebhinnekaan dan Pancasila melalui diskusi dan kajian merawat kebangsaan,” jelas dia.

SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.

Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.

Pembicara diskusi lainnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berkomentar, pihaknya pernah melakukan deklarasi kerukunan umat di Bekasi pada 2011 disaat kepemimpinannya.

“Aturan hukum harus tetap menjadi landasan berpijak. Sebagai pemimpin kita juga tidak boleh takut kehilangan jabatan dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam menjaga keberagaman,” ujar dia.

Rahmat kemudian memberi contoh berdirinya salah satu gereja dan sempat ditentang oleh sekelompok orang anti Pancasila dan keberagaman.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP Fernita Darwis menilai, perlu kiranya dilakukan keselarasan antara Piagam Madinah dengan Pancasila.

Piagam Madina dikenal juga dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622.

Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah.

Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madina,; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.

“Kita harus terus memberikan kesadaran pada umat bahwa pilkada itu terkait politik dan kekuasaan, bukan agama. Sebagai anak bangsa, kita juga harus memberikan memberikan program konkret dengan membuat Istighosah kebangsaan bahwa perbedaan itu anugerah,” jelasnya.

Abdullah Taruna berpendapat, selama proses pilkada putaran pertama di DKI Jakarta hingga hari ini, publik disuguhi cara-cara yang tidak fair. Gerakan massa mengatasnamakan agama berturut-turut sejak proses putaran pertama menuntut agar calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap telah menistakan agama Islam.

“Gerakan massa yang demikian massif praktis memengaruhi proses pilkada. Bagi mereka yang belum memahaminya, melihat fenomena itu sebagai murni moral,” katanya.

Namun, imbuh Abdullan, DPN RG 98 menilai jika memang murni moral, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian telah memproses laporan tentang hal itu, lalu dilanjutkan ke tingkat yudisial oleh kejaksaan di pengadilan. “Sebagai aspirasi, hal itu seharusnya sudah terjawab,” ujarnya

(Riena)

sumber:Moneter com.