Perwakilan Atau Representative Indonesia Di ICAO , Bukan Jabatan Main-Main

 

Opini Publik

 

Oleh : Yuwono Kolbioen VP IAAW. Mantan Jendral Pilot TNI AURI

 

Bisir News Com,Jakarta – Berkaitan dengan terpuruknya Image Penerbangan Spil Indonesia di mata dunia Internasional yang ditandai dengan hasil audit USOAP tahun 2016 yang buruk dan kegagalan Indonesia yang ke-6 kalinya dalam upaya untuk dapat menjadi anggota Council Parts III ICAO, maka penempatan pejabat sebagai *Perwakilan atau Representative Indonesia di ICAO harus ditinjau kembali untuk ditingkatkan*, secara tepat dan benar.

Bahwa penempatan pejabat perbantuan dari Kementerian Perhubungan sebagai perwakilan Republik Indonesia di ICAO, yang telah dilakukan selama ini yang secara administratif kepegawaian posisinya berada di bawah struktur organisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ottawa, Kanada, *ternyata telah tidak mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan*.

Dengan Indonesia bukan lagi sebagai anggota Councl Parts III ICAO berarti perwakilan Republik Indonesia di ICAO bukan sebagai anggota Dewan atau Representative to ICAO. Dengan demikian dikhawatirkan *terdapat ketidakjelasan tentang tugas dan fungsi pejabat perbantuan yang berperan sebagai perwakilan Republik Indonesia di ICAO* . Kekhawatiran tersebut menjadi semakin nyata apabila dikaitkan dengan terpuruknya image penerbangan sipil Indonesia karena hasil buruk dari audit USOAP tahun 2016 dan kegagalan Indonesia yang ke-enam kalinya dalam upayanya untuk dapat kembali duduk sebagai anggota Council Parts III ICAO.

Bertolak dari hasil analisis terhadap kegagalan Indonesia yang terjadi secara terus menerus, dapat diidentifikasi faktor penyebab kegagalan tersebut yang dapat digeneralisir dalam dua kelompok besar yaitu internal dan external. * Faktor internal* berkaitan dengan nilai hasil audit USOAP yang pada dasarnya adalah merupakan potret yang menggambarkan seberapa patuhnya kinerja otoritas suatu negara terhadap upaya dalam meningkatkan dan membentuk keselamatan penerbangannya. Sedangkan *faktor eksternal* menyangkut pengakuan negara-negara anggota ICAO terhadap otoritas di Indonesia dalam hal tanggung jawab dan keberpihakan kepada (keselamatan) penumpang, pelaksanaan berbagai peningkatan, perbaikan dan penegakan hukum dalam kaitannya dengan penegakkan keselamatan terbang secara transparan jujur dan profesional.

Perwakilan Republik Indonesia di ICAO dituntut untuk memliki tingkat kompetensi khusus, salah satunya adalah kemampuan berdiplomasi dengan latarbelakang pengetahuan tentang penerbangan sipil yang lengkap*. Untuk lingkup penugasan tersebut, memang sudah tidak wajar bila penempatan perwakilan Indonesia di ICAO dipercayakan pada pejabat dengan tingkat (eselon) yang secara fakta selama ini adalah paling rendah bila dibandingkan dengan eselon perwakilan negara-negara anggota ICAO lainnya, baik yang duduk di Dewan maupun bukan di Dewan. *Untuk diketahui bahwa hingga saat ini jabatan perwakilan RI di ICAO selalu dirangkap dengan jabatan struktural Kepala Bidang Perhubungan dalam struktur organisasi KBRI di Ottawa.

Perwakilan dari United States misalnya, di Dewan ICAO diangkat oleh Presiden Amerika, dengan sebutan Ambassador (Duta Besar) demikian pula dari Prancis. Perwakilan tetap dari Singapura berada setingkat dengan Direktur Jenderal. Selama ini ICAO tidak pernah mempermasalahkan siapa yang akan menduduki posisi perwakilan dari sebuah negara sepanjang surat resmi atau dikenal dengan sebutan Credential Letter dari negara yang bersangkutan diterima. Selain itu, Daftar Riwayat Hidup atau Curriculum Vitae (CV) seorang yang dicalonkan juga menjadi pertimbangan khusus. CV harus diterima sebelum surat pengakuan dari ICAO diterbitkan, dan status paspor yang bersangkutan termasuk sebagai Paspor Diplomatik_ .

Untuk itu bertitiktolak dari penjelasan tersebut diatas dihadapkan dengan persiapan untuk menghadapi General Assembly ICAO ke-40 tahun 2019 *harus segera dilakukan upaya peningkatan pada struktur perwakilan Indonesia di ICAO, secara tepat dan benar.

 

(Riena).