Kategori
TNi

Persoalan Makar ,Institusi Polri Terkesan Tidak Rasional

 

Oleh : Dahlan Watihellu

Busur News Com,Jakarta – Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, institusi kepolisian RI sebagai lembaga penegak hukum harus bersikap netral kepada siapapun. Sebab, hukum hadir untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia (tanpa terkecuali).

Dalam menegakkan hukum, Polri harus memperhatikan tiga unsur yaitu : Kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Keadilan (Gerechtigkeit) yang semuanya merujuk pada perundang-undangan yang berlaku.

Terkait penangkapan dengan tuduhan makar kepada sejumlah aktivis nasional dalam aksi 212 yang kini sudah dibebaskan, penangkapan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath selalu pimpinan aksi 313 dan 4 aktivis lainnya terkesan institusi Polri tidak rasional.

Sebab, pada aksi 313, polisi belum mengetahui inisiatif rencana maka tersebut dan masih mendalaminya.

Padahal apa yang dilakukan oleh para aktivis 313 ini diduga masih jauh dari pelaksanaan makar. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, dan berencana mengkritik pemerintah ke DPR RI masih dalam tataran penyampaian aspirasi.

Pada konteks ingin menggulingkan pemerintahan yang sah melalui DPR, Polri harus membuktikan sejauh mana persiapan makar dari para aktivis tersebut sehingga penangkapan memiliki ukuran atau kadar makar, bukan belum mengetahui inisiatif rencana makar tersebut dan masih mendalaminya. Apalagi agenda yang langkah oleh para aktivis ke DPR merupakan langkah konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang karena DPR merupakan rumah aspirasi rakyat.

Terkait tuduhan makar yang dilontarkan oleh Polri, Polri tidak memiliki alat ukur yang kongkrit agar sebuah persoalan dapat dikatakan sebagai kasus makar.

Hal ini mirip dengan penangkapan aktivis 212 Sri Bintang Pamungkas dengan tuduhan makar yang dikurung selama 75 hari, Polri tidak mampu membuktikan apa yang dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas adalah perbuatan makar. Walhasil, Sri Bintang Pamungkas dibebaskan dan ia membawa kasus penangkapannya itu ke pengadilan internasional untuk menuntut Hak Asasi Manusianya.

Sejumlah kalangan menilai, penangkapan dengan tuduhan makar itu tidak mendasar pada konteks keadilan (Gerechtigkeit). Bahkan diduga penangkapan yang dilakukan oleh Polri sudah berbauh politis atas perintah oknum penguasa dan petinggi partai tertentu dalam menangkal kritikan para aktivis kantor ke DPR.

Jika memang dugaan sejumlah kalangan itu benar, maka Polri sebagai lembaga penegakkan hukum tidak rasional dan ikut turut mencederai hukum perundang-undangan di republik ini.(Riena).

Jakarta ,Rabu (5/4/2017).