Kategori
All

Persoalan carut marut tata aturan Rapid Mass Transport perkotaan, Tokoh Muda Dari Relawan Khusus Malang punya solusi.

 

BusurNews .Com.,MALANG RAYA ,- Terkait sengkarut tata kelola trasportasi yang didiskusikan di Loji Hotel Pelangi Minggu malam (08/10) bersama komunitas grup WhatsUp MPD (Malang Peduli Demokrasi) yang dihadiri beberapa tokoh dari Kota Malang. Khusus membahas tentang angkutan konvensional dan transpirtasi berbasis online.

Tokoh muda dari Relawan Khusus Malang ,yang giat sosial saat terjadi aksi demo mogok para sopir mikrolet, Caping/Safril M, punya pendapat lain yang disampaikan pada busur news com.Selasa (10/10)

Menurut Caping ,persoalan konflik antara angkutan berbasis online dan angkutan umum konvensional tidak hanya melanda Kota Malang, tetapi juga melanda disemua kota-kota di seluruh Indonesia ,bahkan di seluruh dunia.

“Saya memberikan masukan,bahwa Pemerintah harus punya instrumen untuk mengawasi praktek bisnis transportasi berbasis online , yang ini merupakan sebuah kemajuan dari perkembangan teknologi informasi yang sudah memasuki pada teknologi informasi generasi kelima. ” Ujar Caping

”Kenapa pemerintah harus punya instrumen hukum yang mengatur ?, ya karena pemerintah punya kewajiban untuk menata transportasi nasional demi menjaga keseimbangan dan stabilitas politik yang kondusif.” jelasnya

Ditambahkan olehnya ,dalam hal ini memang betul tentang adanya PP No. 74 tahun 2014, bahwa Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan transportasi untuk masyarakat. Tetapi perlu diingat dalam hal penyediaan dan pengadaan moda transportasi ini juga tidak bisa melepaskan diri dari regulasi atau undang-undang diatasnya. Sehingga Caping yakin pemerintah tidak bisa menyediakan moda transportasi begitu saja dengan langsung menabrak regulasi diatasnya, jika hal ini terjadi, maka kemungkinan terburuk adalah pemakzulan terhadap kepala daerah.

Caping memberikan solusi yaitu pertama pemerintah daerah melakukan diskresi dalam hal penyediaan moda transportasi, pemerintah juga harus punya alat ukur yang jelas tentang penetrasi kebutuhan angkut berbanding lurus dengan jumlah penduduk, panjang rentang jalan dan permintaan pangsa pasar agar sesuai dengan amanat PP No. 74 Tahun 2014 dengan membubarkan privatisasi angkutan umum perkotaan (RMT) dan menyediakan angkutan murah bagi warganya, semisal biskota yg disubsidi.

Tindakan diskresi adalah solusi akhir untuk meniadakan kemungkinan terjadinya konflik antar angkutan umum kembali yang berimbas kepada masyarakat luas.

“Solusi kedua adalah mengangkat para pengemudi ini sebagai sopir resmi yang digaji oleh pemerintah, dan tentunya dengan standart ketentuan UMK walaupun tidak harus diangkat sebagai PNS. dan untuk modanya, ya harus diakuisisi oleh pemerintah daerah dengan tentunya melihat kelayakan dan kelaikan moda itu sendiri, kalau yang sudah dikategorikan rombengan, ya dibuang ke laut.” jelas tokoh muda yang tak pernah lepas dari topinya itu,

Dirinya juga Menekankan kepada setiap warga masyarakat yang ingin melakukan protes terhadap pemerintah wajib juga punya solusinya, dan tidak hanya teriak-teriak tanpa dasar apalagi hanya dengan berlandaskan satu regulasi saja ,kemudian memaksa pemerintah daerah untuk membuatkan keputusan yang berakibat pada tindakan kontraproduktif.(Galih).