Pernyataan Sikap DPN Gerakan 98 Kembalikan Pilkada Sebagai Institusi Demokrasi

 

 

Busur News Com, Jakarta.

” Pernyatakan Sikap DPN Rumah Gerakan 98 Mengembalikan Pilkada sebagai Institusi Demokrasi” Pilkada merupakan Institusi demokrasi.Demikian sosialisasi yang diadakan di Jakarta dengan nara sumber Abdullah Taruna ,Jumat (7/4/2017).

Ini merupakan manifestasi dari mekanisme resmi suksesi kepemimpinan oleh masyarakat daerah, juga tatanan beradab bagi calon pemimpin yang berlaga, maupun masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan hak – haknya berdasarkan ukuran kepantasan. Budaya demokrasi termasuk dalam hal ini adalah pilkada DKI Jakarta.

Hadir dalam acara diskusi Rahmat Effendi walikota Bekasi

Agar rakyat Ibu kota Jakarta yang sudah terdaftar sebagai pemilihi dapat memilih paslon gubernur yang mereka yakini mampu membuat perubahan.

Dewan Pengurus Nasional ( DPN ). Rumah Gerakan 98 menilai sekap bertanggungjawab tersebut selain menjaga kemurnian pelaksanaan seluruh proses Pilkada juga dapat memperkuat legitimasi paslon gubernur terpilih nanti.

Cara – cara fair, jujur, dan adil itu praktis turut membangun persepsi yang sama juga dapat terbentuk di kalangan tim sukses, dan para pendukung paslon gubernur yang kalah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa cara -cara fair, jujur,adil, merupakan garansi. Putaran pertama menuntut agar Calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ditangkap dan penjarakan karena dianggap telah menistakan agama Islam.

DPN Rumah Gerakan 98 menilai, aksi 313 merupakan bentuk gerakan untuk memerosotkan popularitas Ahok – Jarot, dengan dalih pendukung Ahok – Djarot tergolong munafik, dan kafir.

Kami menilai politisasi agama tersebut sudah sangat vulgar hingga movivasi untuk memenangkan salah satu paslon pun tidak lagi mampu ditutupi apalagi dalam aksi tersebut peserta mengusung isu rasis ( pribumi dan non pribumi ).

Larangan menyolati jenazah pendukung Ahok -Djarot disadari atau tidak telah menzalimi keluarga yang berduka, di samping jelas cara ini merusak pilkada sebagai Institusi demokrasi yang sudah seharusnya kita jaga bersama – sama.

Bukan sebaliknya menjadikan pilkada sebagai pelembagaan politisasi agama yang berdampak menggangu kerukunan sesama umat beragama, sesama warga masyarakat, dan sesama bangsa.

Hentikan penggunaan agama, dan isu pribumi/ non pribumi untuk kepentingan politisasi pilkada dalam format apapun, karena hal itu mencederai pilkada sebagai Institusi demokrasi.(Bambang S).