Kategori
Artikel

Perlu mengubah strategi perjuangan dari parlemen jalanan dengan membentuk Partai Buruh

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA — Perlu mengubah strategi perjuangan dari parlemen jalanan dengan membentuk Partai Buruh, karena perjuangan buruh lewat unjuk rasa tidak selalu menuai hasil.
Ribuan orang menamakan diri buruh unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya, pekan lalu.
Mereka menuntut banyak soal yang dipicu pengesahan UU Cipta Kerja. Sebagian dari demo tidak tahu substansi yang diperjuangkan.
Tidak tahu substansi perjuangan karena mereka diajak, tepatnya dibajak.
Esensi persoalan laten perburuhan di Indonesia ialah masalah kemanusiaan yang amat memilukan.
Persoalan pada anak-anak yang harus menjadi pekerja dalam usia yang sangat muda.
Pada perempuan muda yang dipercepat menjadi ibu rumah tangga tanpa merasa ada kesalahan yang patut disesalkan.
Persoalan buruh di Indonesia juga terjadi pada migrasi besar tenaga-tenaga tidak terdidik ke luar negeri.
Banyak di antara mereka, terutama asal Nusa Tenggara Timur, kembali tanpa nyawa.
Masalah kemanusiaan yang amat memilukan buruh itu hadir silih berganti bersamaan pergantian rezim sejak reformasi.

Persoalan buruh sejak Presiden BJ Habibie sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat rezim Habibie, isu yang berkembang adalah pembebasan tokoh buruh, ratifi kasi konvensi perburuhan, pendirian serikat buruh, dan otonomisasi perburuhan dari kooptasi dan intervensi penguasa.
Kemudian, saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, isu buruh mulai merambah ke wilayah kebijakan pemerintah, yaitu isu penolakan kenaikan BBM, isu menolak kenaikan anggaran militer, isu menolak disahkannya UU PPK dan UU PHI, isu kepemimpinan buruh yang kuat, dan isu konsolidasi penyatuan serikat buruh.
Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, buruh dan NGO dirangkul. Memasuki pemerintahan SBY, isu yang berkembang adalah tuntutan kenaikan upah, isu jaminan sosial, BPJS, isu kesetaraan dan keadilan gender, isu kewarganegaraan, isu pendirian partai buruh, dan isu kepemimpinan tunggal buruh.

Sampai pada kesimpulan bahwa gerakan buruh di Indonesia sudah sampai fase gerakan New Labour yang tidak hanya berkutat pada masalah upah atau hubungan industrial semata, tapi sudah jauh melangkah ke isuisu yang bersifat politik praktis maupun politik makro.
Mengapa buruh tidak mengubah metode perjuangan dari parlemen jalanan menuju parlemen sesungguhnya?

Bisakah buruh membentuk partai sendiri seperti di luar negeri? Buruh di negeri ini pada dasarnya ogah berorganisasi.
Faktanya, jumlah buruh yang tergabung di serikat buruh memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pekerja formal secara keseluruhan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada Maret, jumlah buruh yang tergabung di dalam organisasi serikat buruh cuma 3.378.808 orang.
Mereka bergabung ke dalam 195 unit konfederasi dan 1.051 unit federasi. Padahal, data dari BPS menyebutkan jumlah pekerja formal pada 2019 sebanyak 55.272.968 orang. Dodi Faedlulloh sempat meneliti kegagalan gerakan buruh dan partai buruh pascareformasi. Pada 1999 hadir Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP), dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Tidak ada satu pun partai-partai itu yang memperoleh kursi di parlemen. Pemilu 2004 hanya menyisakan satu partai buruh yang berhasil lolos verifi kasi dan menjadi kontestan, yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD).
Partai ini merupakan perubahan nama dari PBN yang sebelumnya ikut pada Pemilu 1999.
Namun, partai ini kembali gagal memperoleh kursi dalam pemilu nasional, yang hanya mendapatkan 636.397 suara (0,56%).
Begitu juga Pemilu 2009, partai yang memiliki kaitan dengan buruh yang mengikuti pemilu ialah Partai Buruh (PB) yang tak lain merupakan nama baru dari PBSD.
Selain PB, ada Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). PB mendapatkan 265.203 suara (0,25%) dan PPPI memperoleh 745.625 suara (0,72%).
Dua pemilu terakhir, pentolan buruh tidak mau lagi berjuang untuk membentuk partai politik. Elite buruh bersikap pragmatis, cukup mendukung calon presiden.
Dukunglah calon presiden jika elite buruh mau berkantor di Istana.
Jika ingin memengaruhi kebijakan legislasi, bentuklah partai politik sendiri atau berafi liasilah dengan partai yang sudah ada.
Hanya itu cara buruh membangun posisi tawar.
Jangan mau menjadi buruh demo alias orang yang dibayar.

 

@garsantara