Kategori
Artikel

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2020 semakin berat di tengah pandemi covid-19 yang banyak menyerap energi bangsa

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —Perlindungan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2020 semakin berat di tengah pandemi covid-19 yang banyak menyerap energi bangsa.

Kewajiban negara untuk secara progresif memenuhi HAM khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya semakin tertatih tatih karena ekonomi yang terpuruk.
Dengan begitu, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan penghidupan. Dalam pidatonya di Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020, Presiden Joko Widodo berjanji untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat seiring dengan upaya mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Namun, sampai dengan 28 Desember 2020, dari lima orang yang mendapatkan tes covid-19, satu di antaranya terkonfi rmasi positif.

Hal ini menunjukkan betapa seriusnya penyebarannya sehingga angka terkofi rmasi positif sampai dengan tulisan ini dibuat mencapai lebih dari 700 ribu orang, dan lebih dari 21 ribu orang di antaranya meninggal. Pandemi covid-19 pada satu sisi menimbulkan ancaman bagi kehidupan, tetapi pada sisi lain membuka peluang untuk membangun tatanan kehidupan baru yang lebih ramah pada keberlanjutan lingkungan hidup dan HAM. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah HAM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
Oleh karena itu, negara wajib memenuhinya melalui langkah kebijakan yang tepat, baik secara medis seperti penyediaan vaksin dan obat-obatan, serta tenaga medis/kesehatan, maupun menjaga keseimbangan ekosistem sebagai prasyarat mendasar terpenuhi dan terlindunginya hak atas kesehatan.

Pelanggaran HAM berat Terkait dengan masih mangkraknya penuntasan 12 peristiwa pelanggaran HAM yang berat, Presiden Joko Widodo berjanji akan menuntaskan melalui mekanisme yang bisa diterima oleh semua pihak dan dunia internasional. Janji itu lantas ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan membentuk Satuan Tugas Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Penuntasan peristiwa pelanggaran HAM yang berat tidak bisa ditunda lagi dan harus diwujudkan dalam bentuk kemauan politik yang kuat dan konkret demi keadilan bagi korban dan keluarganya. Konflik agraria juga mewarnai situasi HAM sepanjang 2020. Terkait hal itu, Presiden Jokowi menjamin bahwa pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penyebab konfl ik agraria. Sepanjang 2012-2019, 547 konflik agraria diadukan dan ditangani Komnas HAM RI, dengan 84 di antaranya terkait proyek infrastruktur. Hal ini menujukkan bahwa konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur terus terjadi, meluas, dan dengan eskalasi yang semakin meningkat, yang berimplikasi pada pelanggaran HAM, baik hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, maupun hak-hak sipil dan politik.

Konflik agraria yang berimplikasi pada pelanggaran HAM diprediksi meningkat eskalasinya dengan adanya omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena berbagai kemudahan bagi investor, baik dalam memperoleh dan mengakumulasi tanah maupun kemudahan regulasi yang melemahkan perlindungan atas HAM.

Pada 2020, penggunaan kekerasan yang berlebih (excessive force) oleh aparat negara khususnya kepolisian masih terjadi.

Penggunaan kekerasan berlebih terjadi dalam penanganan konflik sumber daya alam, pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, penanganan aksi-aksi unjuk rasa, maupun dalam merespons kelompok-kelompok tertentu.
Pada peristiwa penolakan omnibus law UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, terjadi berbagai bentuk kekerasan berlebih dan penangkapan terhadap sekitar 5.198 orang di wilayah DKI Jakarta. Kekerasan juga dialami oleh setidaknya 38 jurnalis ketika meliput unjuk rasa, dengan 13 orang di antaranya diduga mengalami intimidasi.

Pada Senin, 7 Desember 2020, dini hari, terjadi penembakan yang menewaskan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) yang sedang mengawal Muhammad Rizieq dan keluarganya di sekitar kilometer 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Peristwa ini harus diselidiki secara tuntas dan transparan untuk membuka terangnya peristiwa tersebut karena terkait dengan hak hidup dan hak atas keadilan.

Alhasil, janji Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Hari HAM Sedunia 10 Desember 2020 adalah instruksi yang harus segera ditindaklanjuti secara konsisten, terukur, konkret, dan terencana oleh aparaturnya pada 2021.
Hal ini supaya publik khususnya para korban pelanggaran HAM bisa menikmati HAM dengan lebih baik dan kondusif.

 

@garsantara