Kategori
Artikel

Peristiwa ledakan petasan di Kosambi mengakibatkan setidaknya 49 orang kehilangan hak untuk hidup.

 

Oleh : :Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com,Jakarta – Peristiwa ledakan petasan di Kosambi mengakibatkan setidaknya 49 orang kehilangan hak untuk hidup.

Banyak hal lain yang harus diungkap agar kejadian serupa tidak berulang dan menjadikan pemerintah selaku regulator dan pengawas menjadi lebih hati-hati dan bertanggung jawab.

 

Dalam hal ini,
Pendekatan HAK ASASI MANUSIA akan mampu membantunya agar hak-hak korban terlindungi dan terpenuhi serta pemerintah dapat menjalankan kewajibannya dalam menegakkan HAM secara lebih bertanggung jawab sebagaimana diatur
Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

 

HAK UNTUK HIDUP
Hak hidup adalah hak yang paling mendasar dan tidak boleh dikurangi atau dicabut untuk alasan dan dalam keadaan apa pun serta oleh siapa pun.

Hak hidup diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu,
Pemerintah dalam hal ini Polri, harus mampu menegakkan keadilan agar pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan hak untuk hidup itu tercabut, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Di antara para pekerja pabrik yang jumlahnya lebih dari 100 orang itu, diduga tidak sedikit di antara mereka anak-anak.

Di antara korban tewas, ada di antaranya yang teridentifikasi masih anak-anak.

Hal ini tentu saja menyalahi ketentuan hukum tentang perlindungan anak dan hak-hak anak untuk bebas dari segala bentuk pekerjaan dan eksploitasi fisik.

Anak adalah kelompok yang sangat rentan untuk dimanfaatkan dan dimanipulasi untuk tujuan tertentu, di antaranya ekonomi.

Oleh karena itu, mempekerjakan anak apalagi dalam bidang yang sangat berisiko dan berbahaya, yaitu membuat petasan, tentu kejahatan yang harus diusut tuntas.

Pasal 52 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, negara, dan masyarakat.

Lebih lanjut,
Para pekerja pabrik diduga tidak direkrut sebagaimana seharusnya sehingga tidak mempunyai kompetensi yang memadai untuk bekerja membuat petasan.

Para pekerja,
Menurut informasi, hanya mendapatkan upah sebanyak Rp40 ribu per hari.

Selain itu,
Tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan bagi pekerja padahal mereka bekerja membuat produk yang berbahaya dan berisiko tinggi.

Dugaan kejahatan atas tenaga kerja ini harus diusut tuntas karena mengandung muatan eksploitasi dan kesewenang-wenangan.

Polisi juga harus mengusutnya sampai pada regulatornya,
Yaitu bagaimana pemerintah mengatur dan mengawasi norma-norma perlindungan tenaga kerja yang diatur di dalam undang-undang.

 

Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 27 ayat 2 menegaskan setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

 

Publik berhak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi?
apa penyebab?

Dan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ledakan petasan di Kosambi?

Lokasi pabrik yang berada di areal permukiman dan sekolah apakah bisa dibenarkan?

Apakah sesuai dengan aspek tata ruang?

Apakah aspek kebencanaan juga sudah diperhitungkan?

Apakah keberadaan ratusan pabrik di wilayah Kosambi sudah dipetakan dan diidentifikasi risiko dan bahayanya?

Hal-hal ini harus disampaikan ke publik agar tahu dan turut berpartisipasi mengawalnya.

Demikian pula dengan proses penegakan hukum atas tragedi Kosambi, harus dilakukan secara efektif, cepat, dan transparan.

 

HAK ATAS INFORMASI DIATUR DI PASAL 14 AYAT 1 UU TENTANG
HAK ASASI MANUSIA.

Rentannya perlindungan para tenaga kerja dan masyarakat lokal atas aktivitas pabrik di wilayah Kosambi juga terkait dengan kemiskinan penduduk dan minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebagai akibat tuntutan ekonomi, masyarakat mau bekerja apa saja dengan pendapatan yang tidak memadai, ketiadaan jaminan perlindungan, dan tanpa keahlian yang cakap.

Sementara itu,
Perusahaan juga punya kepentingan agar usahanya jalan, mendapatkan laba yang besar dan upah tenaga kerja yang minim.

Fenomena ini harus ditangkap pemerintah sebagai akar masalah rentannya pelanggaran HAM sehingga perlu pengaturan dan pengawasan lebih lanjut.

Masyarakat berhak atas pembangunan dan kesejahteraan, jangan sampai mereka hidup miskin di tengah beroperasinya pabrik-pabrik yang seharusnya turut menyejahterakan hidup mereka.

Kemiskinan dan minimnya tingkat pendidikan serta kesadaran hak asasi manusia ialah akar masalah penyebab terjadinya tragedi ledakan petasan di Kosambi.

Peristiwa itu tidak perlu terjadi jika masyarakat punya kesadaran HAM dan pendidikan yang baik, perusahaan melakukan usahanya secara benar dan bertanggung jawab, dan pemerintah melaksanakan tugasnya sebagai regulator, pengawas, dan penegak HAM secara optimal.

Tragedi ledakan petasan di Kosambi harus diusut tuntas dan transparan dari hulu hingga hilir.

Pemerintah wajib mengaudit keberadaan pabrik-pabrik di Kosambi khususnya agar tragedi ledakan petasan tidak lagi berulang di masa mendatang.

(Rn)