Kategori
Artikel

Penyebutan Hari Ibu diusulkan Kongres Pergerakan Perempuan Indonesia (PPI) ke III di Bandung 1938

 

 

Busurnews.com , JAKARTA —Penyebutan Hari Ibu diusulkan Kongres Pergerakan Perempuan Indonesia (PPI) ke III di Bandung 1938.
Kelompok perempuan kontemporer lebih suka menyebut sebagai Hari Pergerakan Perempuan sesuai nama Kongres 1928 itu.

Masalah-masalah yang dibahas, merefleksikan perjuangan pembebasan perempuan dari berbagai belenggu penjajahan, feodalisme, maupun adat dan budaya yang mendiskriminasikan perempuan.

Artinya lebih luas dari sekadar peran domestik. Kongres PPI ke III itu sangat penting sebagai titik tolak perjuangan hak politik perempuan Indonesia.
Pada 1935, pemerintah kolonial Belanda menunjuk Razoux Schultz-Metzer, seorang perempuan Belanda, menjadi anggota Dewan Rakyat Nasional.
Pada 1937, ia mengusulkan agar perempuan diberikan hak pilih tanpa diskriminasi ras.
Tuntutan ini membangkitkan semangat untuk memperjuangkan hak pilih perempuan Indonesia yang didiskriminasikan pemerintah kolonial. Perempuan di Belanda sudah memperoleh hak pilih sejak 1919.

Adalah Aletta H Jacobs (seorang dokter perempuan pertama negeri Belanda) dan saudaranya, Charlotte Jacobs, pada 1894 mendirikan Asosiasi Hak Pilih Perempuan Belanda 1894 dan mengampanyekan ke Hindia Belanda.
Tak lama kemudian cabang-cabang asosiasi didirikan di berbagai kota di Hindia Belanda.
Pergerakan ini membuahkan hasil dengan diberikannya hak pilih bagi perempuan Belanda di Hindia Belanda pada 1925 (LIPI, diakses 8 Desember 2020).

Kongres PPI ke III tersebut mendorong anggotanya untuk lebih gencar memperjuangkan hak pilih.
Perjuangan itu berhasil dengan diberikannya hak pilih pasif (hak untuk dipilih) yang mengantarkan empat perempuan Indonesia menjadi anggota Dewan Kotapraja.

Namun, pada Agustus 1939, pemerintah kolonial Belanda menolak tuntutan agar Datuk Tumenggung dan Maria Ullfah Santoso menjadi anggota Dewan Rakyat Nasional mewakili perempuan Indonesia.
Demonstrasi besar-besaran yang diikuti 45 organisasi perempuan waktu itu digelar untuk memprotes penolakan tersebut. Perkembangan ini mendorong tuntutan yang lebih besar agar perempuan Indonesia diberikan juga hak untuk memilih.
Mereka juga mendukung Manifesto Indonesia Berparlemen yang dikeluarkan Gabungan Politik Indonesia (Gapi) pada Juli 1939. Keterwakilan yang bermakna

Dicapainya kemerdekaan pada 1945 memberikan hak pilih yang sama bagi perempuan dan laki-laki.
Namun, sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 1997 keterwakilan perempuan sangat kecil.
Karena itu, pada 1999 kebijakan afi rmasi dimasukkan dalam UU HAM dan 2000 dimasukkan ke UUD 1945.

Melalui UU Parpol (2002) dan UU Pemilu (2003), kebijakan afirmasi diterapkan pada Pemilu 2004 dan membuahkan hasil cukup signifikan ketimbang pemilu sebelumnya (dari 9% menjadi 11%).
Jika dari pemilu sebelumnya menghasilkan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pemilu 2004 menelurkan sejumlah kebijakan properempuan yang membanggakan, antara lain UU Kewarganegaraan (2006) yang memberikan hak perempuan menurunkan kewarganegaraan kepada anaknya, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007), UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memuat perlindungan saksi dan korban kekerasan terhadap perempuan, serta UU lainnya yang merupakan ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipol dan Ekosob.

Patut disayangkan meski terdapat kenaikan jumlah keterwakilan perempuan di tingkat daerah, Buehler (2020) mencatat terdapat 700 perda diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan yang dihasilkan sejak 2009. Fenomena perda diskriminatif ini harus menjadi perhatian kita bersama. Tentu kita tidak menafi kkan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang juga banyak dihasilkan daerah.
Peningkatan kualitas keterwakilan perempuan dengan menghasilkan kebijakankebijakan properempuan dan kesejahteraan rakyat, harus terus diupayakan. Hal itu patut dilakukan agar ke depan kebijakan afi rmasi dapat lebih mudah dilaksanakan. Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa kebijakan afi rmasi hanya memberi keuntungan politik dan ekonomi bagi perempuan yang terpilih.
Kewajiban konstitusional Minimnya prestasi legislasi pada dua periode sebelum 2019 serta berlarutnya pembahasan RUU PKDRT dan RUU PKS sekarang ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat akan signifikansi kebijakan afi rmasi.
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak hendaknya dapat membuat program untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar kebijakan afi rmasi di semua lembaga publik dapat diakses semaksimal mungkin.
Hambatan budaya dan prosedur rekrutmen politik haruslah lebih inklusif. Kedua kementerian tersebut dapat bekerja sama dengan masyarakat sipil guna menyelidiki hambatan apa yang dihadapi perempuan ketika mencoba memasuki dunia politik dan menangani kebutuhan khusus perempuan dalam fungsi jabatan publik.

Selama reformasi, jumlah persentase perempuan di kabinet Jokowi ialah yang terbanyak (27,2% pada 2014 meski turun menjadi 23,53% di 2019). Pada Kabinet Kerja pertama, Jokowi telah memberikan contoh yang baik dengan meningkatkan persentase perempuan dari yang sebelumnya hanya 11,76%.
Namun, kebijakan ini kurang konsisten pada Kabinet Indonesia Maju.

Bahkan, penurunan ini terjadi juga pada lembaga-lembaga eksekutif, seperti KPU, Bawaslu, dan Ombudsman.
UU Parpol juga mewajibkan kepada parpol melalui fraksinya di DPR agar dalam memilih pejabat publik harus memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.
Artinya, kewajiban itu tidak terbatas pada saat rekrutmen calon legislatif, tetapi juga dalam pemilihan pejabat di lingkungan eksekutif dan yudikatif.

Kebijakan afirmasi telah diatur dalam UUD 1945 dan UU yang pelaksanaannya merupakan kewajiban konstitusional kita bersama.
Semua pihak harus bekerja sama untuk tercapainya 30% keterwakilan perempuan.

Keseimbangan gender di semua tingkatan administrasi pemerintahan dan jabatan publik akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan demokrasi kita.

 

@drr