PENILAIAN TENTANG TERTINGGALNYA DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA HARUS JADI CERMIN PERBAIKAN.

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNeqs.Com,Jakarta – PENILAIAN TENTANG TERTINGGALNYA DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA HARUS JADI CERMIN PERBAIKAN.

 

Terlebih penilaian tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani di penghujung pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Washington DC, AS.

Namun Demikian,
Membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara yang tergabung pada Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
DINILAI KURANG TEPAT.

 

Kriteria yang disampaikan dengan membandingkan kriteria OECD dapat menjadi semacam cermin bagi pendidikan kita.

Namun sebenarnya,
Kriteria penilaian itu tidak begitu tepat, karena OECD hanya memotret hasil pendidikan dari kriteria terbatas, yaitu
literasi,
sains, dan
matematika.

Negara dengan perbandingan hasil di bawah rerata OECD tidak berarti kualitas pendidikannya buruk.

Menurut penelitian World Development Report yang baru saja dirampungkan Bank Dunia,
KUALITAS PENDIDIKAN di Indonesia sangat tertinggal jika dibandingkan negara-negara maju, khususnya negara-negara OECD.

–. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN harus menghasilkan kualitas pendidikan yang setara dengan negara-negara OECD.

PERLU MENELITI PERSEBARAN ANGGARAN PENDIDIKAN SEBANYAK 20% KE MANA SAJA DISALURKAN.

 

Apakah semua diinvestasikan langsung ke pendidikan di Kemendikbud?

Tidak.
Dana itu menyebar di 20-an kementerian dan lembaga.
Masih dibagi Direktorat Pendidikan Tinggi di Kemenristekdikti.

Jika dihitung biaya per siswa per tahun dari anggaran langsung pendidikan dilihat dari Neraca Pendidikan Daerah, jarang ada yang mencapai Rp1 juta per siswa per tahun.

 

Artinya,
Dana pendidikan itu mubazir untuk kebijakan gaji dan tersebar di banyak kementerian dan lembaga.

Makanya,
Jangan bilang dengan anggaran 20% yang tersebar itu kita sudah harus sejajar dengan OECD.

 

Kemendikbud perlu membuat kebijakan terobosan untuk meningkatkan mutu dalam kolaborasi dan gotong royong bersama masyarakat, sementara akses sekolah wajib disediakan oleh pemerintah.

Sekarang ini akses pendidikan swasta disediakan oleh swasta, tetapi Kemendikbud mau mengatur sampai detail.

“INILAH YANG MEMBUAT KUALITAS PENDIDIKAN KITA RENDAH”.

Dari sisi kurikulum,
Pemerintah harus memberdayakan sekolah sekolah dan guru agar dapat memperkaya kurikulum sesuai konteks dan kebutuhan mereka.

Sistem Penilaian di satuan pendidikan, evaluasi ujian nasional (UN) dan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur undangan, harus direformasi dan diubah.

 

KARENA INI MERUPAKAN SUMBER RENDAHNYA MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK

(Rn)