Kategori
Artikel

Pengrajin tahu dan tempe mogok berproduksi karena harga kedelai terus membumbung

 

Oleh: Dhedi Razak

Busurnews.com , JAKARTA —Pengrajin tahu dan tempe mogok berproduksi karena harga kedelai terus membumbung.
Tapi berbeda dengan sekarang yang terkesan harga kedelai mendadak naik dengan cepat, dahulu kenaikkah harga itu bertahap. Minimal tidak secepat atau ngebut seperti sekarang. Ini pun makin aneh terasa, sebab sekarang ini kurs dolar AS terhadap rupiah terlihat cendurung turun.
Adanya hal itu, saya yakin pasti ada masalah dirantai perdagangan impor kedelai. Entah soal ini dari negara produsen, yakni negara di Canada, Amerika atau Brasil. Maupun juga akibat adanya permainan para perantara, baik importir atau tengkulak kelas menengah. Mereka bisa saja nekad menahan barang dengan tujuan menaikkan harga. Ini yang sampai sekarang belum jelas juntrungnya.
Kala di era SBY para pengrajin tahu tempe yang tergabung dalam Koperasi Pengusaha Tahu Tempe Indonesia (Koptti) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninjau kembali Peraturan Presiden (Perpres) No 32 tahun 2013. Mereka berharap agar soal pasokan kebutuhan kedelai kewenangannya diberikan kepada Perum Bulog dengan tujuan mengamankan harga dan menyalurkan kedelai.

“Perpres No 32 tahun 2013 itu tidak ada gunanya, karena tidak didukung seluruh menteri terkait,” ujar Suharto, ketua Koptti DKI Jakarta kala iu.

Perpres itu ditetapkan SBY pada 8 Mei 2013, dan mulai berlaku pada saat diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin. Tanggal penetapan dan pengudangan sama, yaitu 8 mei 2013.

Idealnya, masih menurut Suharto, harga kedelai tetap Rp 7.450 per kilogram mulai 1 Juli 2013 dan pasokan ke pengrajin lebih lancar. “Yang terjadi justru sebaliknya. Harga lima merk kedelai naik antara Rp 7.550 sampai Rp 7.500,” keluh Suharto.

Kenaikan harga ini, masih menurut Suharto, menunjukan Perum Bulog sama sekali tidak berperan, atau tidak mampu menjalankan tugas seperti diamanatkan dalam Pepres No 32 tahun 2013.

“Perpres itu tidak didukung menteri-menteri terkait; menteri perdagangan, menteri pertanian, menteri perindustrian, menteri koperasi, dan menteri keuangan,” kata Suharto lagi saat itu.

Suharto juga menyesali keengganan pemerintah mengikut-sertakan Koptti dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) Perpres No 32 tahun 2013. Padahal, semula pemerintah akan merangkul Koptti sebagai pihak yang mengetahui fluktuasi harga kedelai di pasaran.

Sejenak melihat ke belakang, pengrajin tahun tempe kerap tercekik kenaikan harga kedelai dalam lima tahun terakhir. Sejak 2008, Koptti DKI beberapa kali menggelar demo di istana merdeka untuk mendesak presiden mengambil langkah cepat menstabilkan harga.

Tahun 2008, harga kedelai Rp 4.000. Tahun berikut harga merangkak naik menjadi Rp 5.000, dan terus sampai Rp 7.000 per kilogram. Bahkan tahun 2012 harga sempat mencapai di atas Rp 7.000, yang membuat Koptti melakukan mogok produksi.

Kenaikan terjadi setelah Perum Bulog tidak lagi memonopoli impor kedelai. Pemerintah meliberalisasi kedelai, yang menyebabkan munculnya importir-importir baru. Importir besar membentuk kartel, yang membuatnya bisa seenaknya menjual kedelai dengan harga berapa pun.

“Sebelum Perpres No 32 tahun 2013 keluar, pemerintah bikin janji-janji; memberikan subsidi dan memberikan bantuan kompor gas,” kenang Suharto. “Subsidi hanya berlangsung tiga bulan. Kompor gas tak pernah datang.”

Perpres No 32 tahun 2013 sempat membuat Koptti tersenyum. Pengrajin yakin intervensi presiden akan membuat harga kedelai stabil.

Koptti adalan wadah bagi 115.000 pengrajin. Setiap pengrajin mempekerjakan selima sampai 20 orang. Suharto memperkirakan terdapat sekitar Rp 1,5 juta tenga kerja yang mengantungkan hidup di industri rumahan tahu-tempe anggota Koptti.

Kebutuhan kedelai anggota Koptti per tahun mencapai 2,6 juta ton. Dari jumlah kebutuhan itu, hanya 700 ribu sampai 800 ton yang bisa disedikan petani lokal. Selebihnya, 1,8 juta ton per tahun, harus diimpor dari negara-negara benua Amerika.

“Kami terlalu berharap Perpres No 32 tahun 2013 berpihak kepada kami,” ujar Suharto. “Setelah kedelai diliberalisasi, tidak akan ada pemihakan kepada pengrajin. Yang ada adalah keberpihakan pemerintah kepada importir,” tegasnya.
Nah, saat ini soal kedelai muncul kembali. Harganya sudah melambung mendekati Rp 10 ribu per kilogram. Padahal seingat saya saat itu Ketua Koptti pun sudah mengatakan sebenarnya kualitas kedelai impor yang kita konsumsi di Indonesia masih belum baik, belum kualitas pertama.
Bahkan dia mengatakan kualitas kedelai impor kita kualitasnya masih untuk pakan. Dan ini masuk akal sebab kalau beli dengan kualitas pertama maka pasti rakyat tak bisa mengkonsumsinya.

Dan kini sudah terbukti zaman sudah berubah. Kalau dahulu Bung Karno mengatakan ‘Janganlah Jadi bangsa Tempe’, maka hari ini marilah bangsa Indonesia menjadi bangsa tempe saja.

Sebab, tempe adalah makanan impor….!

@drr