Kategori
News

Pengelolaan Kelautan Harus Sesuai Dengan Kepentingan Pembangunan

 

Busur News Com,Jakarta-Pemerintah mempertegas pengaturan kelautan Indonesia dengan disahkannya Undang-undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang tersebut menjabarkan bahwa pengelolaan harus sesuai dengan kepentingan pembamgunan, kata Ichsan Firdaus anggota DPR RI Komisi IV ketika menjadi narasumber diseminar nasional yang diselenggarakan KMI (Kaukus Muda Indonesia) di hotel Century Jakarta, rabu (22/3).

Terkait dengan kelautan dan perikanan berbicara mengenai anggaran 2014 Ichsan menambahkan, Anggaran Kementerian Kelautan sebesar Rp. 16 Triliun 70 persen lebih dialokasikan untuk pengawasan dan penangkapan ikan dan mengembangkan budidaya ikan.

Seminar Nasional yang diadakan oleh KMI ( Kaukus Muda Indonesia) ini mengambil tema “Illegal Fishing dan Kedaulatan Laut Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia ), hadir sebagai narasumber Laksamana TNI Yuli Dharmawanto, SH.MH. (Direktur Hukum BAKAMLA), Dr. Zulhamsyah ( Pengamat Kelautan Kelautan IPB), dan Ichsan Firdaus ( Anggota DPR RI Komisi IV).

Salah satu narasumber diacara seminar ini Laksamana TNI Yuli Dharmawanto, SH.MH. Direktur Hukum BAKAMLA menyampaikan, Kegiatan eksplorasi perikanan di laut sering terjadi tindak pidana yang sangat merugikan negara sebagai contoh kegiatan illegal fishing, Unreporter, Unregulated Fishing (IUU-Fishing).

Kegiatan Illegal Fishing akan berdampak pada keamanan laut serta berdampak pula pada kegiatan dan konteksnya secara normal yuridis keamanan laut terminologi ada pada pasal 9 Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pungkas Yuli.(nor)