PEMILU SERENTAK ialah satu model dari beragam model electoral engineering

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

BusurNews.Com ,JAKARTA –: PEMILU SERENTAK ialah satu model dari beragam model
electoral engineering

Yaitu mekanisasi pemilu yang mempunyai konsekuensi pada pemerintahan, representasi, dan sistem politik yang terbentuk setelah pemilu.

 

Singkat cerita,
Penyerentakan pemilu bukan hanya soal dimensi waktu:
hari, tanggal, dan jam yang sama.

Pemilu serentak adalah soal cara memilih, dengan efek makanis krusial pada pemerintahan dan sistem politik yang dihasilkan.

Ekspektasi hasilnya:
Perolehan suara capres pemenang diikuti oleh perolehan partai pengusung yang juga terbesar sehingga terbentuk pemerintahan yang didukung partai mayoritas di parlemen, dan berakhir pada tujuan besar:
EFEKTIVITAS SISTEM PRESIDENSIAL.

 

Pertanyaannya,
Apakah efek mekanis dan psikologis tersebut selalu terjadi dalam pemilu serentak?

Jawabannya:
terjadi dengan syarat.

 

ADA DUA SYARAT POKOK.

Dua syarat pokok ini menyasar dua aktor penting dalam pemilu:
elite dan publik.

Tentu,
Administrasi pemilu yang baik oleh penyelenggara pemilu menjadi prasyarat mutlak.

Pertama, adanya konsolidasi politik antara calon presiden dan partai atau beberapa partai pengusungnya jauh sebelum pendaftaran pasangan capres.

Hal ini penting dalam sistem coalitional presidentialism, sistem pemerintahan presidensial yang mensyaratkan koalisi partai-partai, seperti Indonesia.

Tidak mudah menghadirkan kesadaran politik para elite partai untuk melakukan hal
coalitional convenction
atau model konvensi bersama, yaitu model kandidasi dengan pemilihan kandidat oleh setiap partai yang kemudian dipertarungkan dalam forum koalisi melalui mekanisme konvensi (pemungutan suara), baik oleh anggota partai
(closed convention)
atau langsung oleh publik-pemilih sebagai opsi lain
(open convention).

 

Mekanisme ini sudah banyak diadopsi oleh 14 dari 19 negara di Amerika Latin yang mempunyai sistem
coalitional presidentialism,

Bahkan ke dalam regulasi negara.

 

Sebagai contoh,
Koalisi partai Alianza dan koalisi partai Nueva Mayoria di Cile masing-masing menyelenggarakan konvensi capres pada 2012 untuk Pemilu 2013 lalu.

Akhir tahun ini,
Sudah seharusnya partai-partai yang sudah masuk tahap verifikasi dan kemungkinan lolos
–misalnya 10 partai di DPR RI saat ini–
mulai melakukan konsolidasi koalisi untuk 2019.

 

Terlihat naif bagi publik jika para elite partai selalu menyatakan
‘terlalu cepat’.

 

Syarat kedua adalah rekayasa pemungutan suara dengan menyatukan kandidat presiden dan partai (caleg) di dalam satu surat suara.

Mitigasi elektoral kedua ini ditujukan kepada pemilih.

 

Konsekuensi teknisnya,
Hanya akan ada empat surat suara dan empat kotak suara.
Artinya,
Perlu menggeser pemilu serentak di Indonesia sebagai pemilu lima kotak menjadi pemilu empat kotak.

Formulasi pemilu empat kotak suara bukan hanya menyatukan surat suara capres dan surat suara calon DPR RI ke dalam satu kotak suara.

Lebih serius lagi,
Pemilu empat kotak suara berarti bahwa desain surat suara nasional menjadi satu sehingga pemilih akan memberikan suara pada satu jenis surat suara DPRD kabupaten/kota, satu jenis surat suara DPRD provinsi, satu jenis surat suara DPD, dan satu jenis surat suara penggabungan presiden/DPR.

Perbedaan terletak pada jenis surat suara ke empat di mana calon anggota DPR RI
(jika pemilu proporsional terbuka)
dan lambang/ nama partainya berada pada satu surat suara dengan pasangan calon presiden/wakil presiden.

 

Secara umum,
Desain surat suara ke empat mampu menjelaskan ke pemilih siapa pasangan calon presiden dan partai-partai (caleg) yang mengusung/ mendukungnya.

 

Desain surat suara ini dibayangkan mampu mengurangi angkat split voting antara pilihan partai/calon anggota legislatif dan pilihan pasangan calon presiden.

Karena itu,
Calon presiden dengan suara terbanyak juga akan diikuti oleh perolehan suara partai/koalisi partai yang juga terbanyak.

Begitu juga sebaliknya.

Desain surat suara ini memang tidak secara langsung memaksimalkan angka straight voting
–memilih partai/calon anggota dewan satu partai antara nasional dan lokal
(DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

 

Pemilu empat kotak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hadirnya efektifitas pemerintahan di level nasional dengan dihasilkannya pemerintahan mayoritas karena tingginya
straight voting behaviour.

 

Di sisi lain,
20 Oktober sudah berlalu, bukan hanya sebagai penanda durasi tiga tahun pemerintahan, tapi penanda masuknya tahun politik yang kurang dari dua tahun.

Artinya,
Sudah bukan saatnya lagi para politikus dan elite partai secara naif mengatakan
‘terlalu dini atau cepat’
untuk membicarakan capres dan politik 2019.

 

*Kejutan atau surprise tidak berlaku dalam politik elektoral karena persepsi publik tidak dibentuk dalam satu bulan, apalagi hitungan hari*.

PEMILU SERENTAK
Dalam literatur internasional disebut CONCURRENT ELECTION:
PENYERENTAKAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU EKSEKUTIF.

 

Istilah ini tidak merujuk skema penyerentakan pemilu lainnya seperti:
penyerentakan seluruh pemilu kepala daerah,

penyerentakan pemilu legislatif lokal (DPRD) dengan pemilu legislatif nasional (DPR RI),

atau penyerentakan pemilu eksekutif nasional (PILRES) dengan pemilu eksekutif lokal (pilkada).

 

Artinya,
*Pemilu serentak alias concurrent election lahir dari gagasan besar yang melampaui diskursus awam soal efektivitas teknis-operasional penyelenggaraan pemilu*.

(Rn)