Kategori
hukum

Pemda DKI ” Nekad” Abaikan Putusan Pengadilan – 10 Tahun Warga Menanti Ganti Rugi Lahan

Busurnews – Jakarta Proses ganti rugi tanah warga Komplek Diskum Cipinang Muara Jakarta Timur seluas 4.877 M2 yang terkena proyek BKT, hingga kini tak kunjung direalisasikan oleh Pemda DKI Jakarta.

 

 

Seharusnya ganti rugi dibayar oleh Panitia Pembebasan Tanah pada tahun 2009. Tanpa alasan yang dapat diterima hukum, Panitia Pengadaan Tanah BKT tidak realisasikan pembayaran ganti rugi tanah seluas 4.877 M2 tersebut.

Saat itu Panitia himbau warga jika ada berkeberatan soal ganti rugi, silahkan ajukan gugatan ke Pengadilan, dan pihaknya akan taat pada putusan pengadilan.

Himbauan itu direspon warga dan proses hukum pun berlanjut, dan hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan Nomor 39/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Tim tanggal 21 Juli 2010 yang intinya mengabulkan Gugatan warga.

Upaya Hukum Banding pun ditempuh Pemda DKI namun hasilnya kandas, malah Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan Nomor 266/PDT/2011/PT.DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan tersebut Pemda DKI dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada warga sebesar Rp. 8.549.381.000 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Dari keterangan Sudharto Kadam salah seorang warga yang tanahnya belum dibayar ganti rugi mengutarakan bahwa saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menyampaikan anmaaning (Peringatan) kepada Pemda DKI untuk membayar ganti rugi secara sukarela, namun peringatan tersebut tidak pernah ditanggapi, begitu juga saat Ahok sebagai Gubernur ganti rugi belum direalisasi.

“Baru kemudian saar Gubernur DKU dijabat oleh Anies Baswedan pembayaran ganti rugi ada titik terang, yaitu dengan dikeluarkannya Surat dari Biro Hukum Pemda DKI Nomor 2319/-1.875.3 tanggal 21 Agustus 2018 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air Prov DKI yang intinya menyampaikan bahwa dalam rangka menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disarankan agar dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dapat melakukan pencatatan utang daerah atas putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dan berkoordinasi dengan BPKD Provinsi DKI”, tambah Sudharto Kadam, sambil tunjukan foto copy dokumen.

Dalam isi dokumen tersebut tertulis, berdasarkan hasil rapat kemudian disepakati pembayaran ganti rugi dilakukan melalui Dinas Bina Marga Prov DKI Jakarta. Dengan alasan agar tidak dipersalahkan secara hukum, sebelum melakukan pembayaran ganti rugi, pada bulan Desember 2018 Dinas Bina Marga meminta Legal Opinion dari Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (T4D) Kejati DKI terkait dengan Putusan Pengadilan tersebut.

T4D telah menyampaikan legal Opinion kepada Dinas Marga yang intinya pembayaran ganti rugi kepada warga secara hukum harus dilaksanakan. Kendatipun telah mendapat Legal Opinion dari T4D tersebut pembayaran ganti rugi tidak kunjung dilaksanakan tanpa alasan yang jelas. Warga merasa seperti dipermainkan oleh Unit Pengadaan Tanah Bina Marga Dinas Bina Marga DKI.

Oleh karena warga sangat membutuhkan ganti rugi tersebut untuk biaya hidup dan pengobatan di masa tua, warga tidak menyerah untuk memperjuangkan haknya kepada Pemda DKI.

“Saya berharap dengan terpilihnya Pak Anies ganti rugi akan terealisasi, karena saya sangat yakin dengan komitmen Pak Anies untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih, saya kadang berfikir apakah Pak Anies mengetahui tentang hal ini dimana pembayaran ganti rugi tanah belum kami terima?”, pungkas Soedarto Khadam.

Warga kemudian kembali memohon Pengadilan Negeri jakarta Timur untuk memperingatkan Pemda DKI agar segera realisasikan ganti rugi. Permohonan warga dikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengundang Pemda DKI, dan Pemda DKI menyatakan akan membayar ganti rugi kepada Warga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertemuan Nomor 123/2012 Eks Jo. 39/Pdt.G/2010/PN. Jkt Tim yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Panitera, Kuasa Hukum Warga dan pihak Bina Marga.

Komitmen Pemda DKI dalam Berita Acara tersebut hanya sekedar diatas kertas, dan harapan warga memperoleh ganti rugi sirna tanpa ada kepastian, bahkan kini sudah dua orang warga yang berhak atas ganti rugi telah meninggal dunia karena lanjut usia.

Persoalan ini menarik perhatian banyak kalangan praktisi hukum, politisi, akademisi, aktivis demokrasi dan agraria. Hal itu disebabkan karena persoalan ganti rugi ini telah memiliki keputusan tetap Pengadilan, dimana melalui pihak Bina Marga, Pemda DKI harus segera membayar ganti rugi lahan milik warga.

“Saya heran kenapa Bina Marga tak segera membayar, padahal jelas sudah ada keputusan tetap Pengadilan serta Surat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, bahwa Dinas Bina Marga DKI Jakarta agar membayar ganti rugi lahan itu,” ungkap Agusto, Aktivis Kemanusiaan, Jumat 30 Agustus 2020.

Lebih lanjut Agusto menambahkan, jika hal ini tak segera diselesaikan maka ini bisa menimbulkan distrust serta citra buruk terhadap Pemerintah DKI, padahal selama ini yang saya tahu dibawah kepemimpinan Anies Baswedan, Pemerintah DKI tak miliki catatan melawan hukum.

Dari hasil pantauan jurnalis, warga terimbas persoalan ini, berencana mendatangi Kantor Balaikota jika ganti rugi tidak direalisasikan. Bahkan ada diantara mereka akan melakukan aksi mogok makan.

Menurut pakar hukum yang juga seorang Advokat Teuku Nasrullah, Pemda DKI secara hukum wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut seketika setelah mendapat aanmaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jika Pemda DKI tidak melaksanakan isi putusan pengadilan, maka hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga. Sepatutnya ganti rugi kepada warga harus disesuaikan dengan nilai uang sekarang, rasanya sangat tidak adil jika warga menerima ganti rugi saat ini dengan nilai uang pada tahun 2010.

“Saya menduga Anies Baswedan tidak dilaporkan tentang hal ini oleh bawahannya, karena yang saya tau Anies Baswedan salah satu Gubernur yang taat dengan hukum”, ujar Nasrullah meyakinkan.(LB)