Kategori
Artikel

PBB menyatakan dunia tengah menghadapi krisis global paling menantang sejak Perang Dunia II

:

Oleh Dhedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan, menyatakan dunia tengah menghadapi krisis global paling menantang sejak Perang Dunia II karena bukan hanya masalah kesehatan, melainkan juga membawa dampak resesi ekonomi.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 minus hingga 3,49%.
Artinya, dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencatat pertumbuhan negatif.
Pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 5,32%. Tidak bisa dihindari, Indonesia menjadi bagian dari daftar negara yang masuk ke jurang resesi di masa pandemi ini.

Pentingnya investasi Dalam menghadapi kondisi ini, konsekuensi logisnya bagi pemerintah ialah mengupayakan berbagai kebijakan guna memulihkan perekonomian nasional. Salah satunya ialah mendorong investasi masuk ke Tanah Air di tengah tekanan pandemi.

Mengapa investasi menjadi penting, apalagi di masa paceklik seperti sekarang?

Sebab investasi berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional. Sebagai bayangan saja, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama di masa pemerintahan Presiden Jokowi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar memiliki daya saing kompetitif di pasar global.
Dengan infrastruktur yang baik, kegiatan produksi diyakini juga bisa semakin efisien sehingga produk yang dihasilkan juga berdaya saing kompetitif di pasar global.

Tidak dimungkiri, kendala utama pembangunan infrastruktur ialah pembiayaan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu membiayai sekitar 8,7% dari total kebutuhan sektor infrastruktur, sementara kontribusi yang dapat diberikan badan usaha milik negara (BUMN) nasional ternyata maksimal sekitar 30%.
Artinya, masih banyak kekurangan yang hanya bisa dipenuhi kontribusi swasta, termasuk investasi asing.
Di sisi lain, kita juga perlu melihat realitas bahwa ternyata investasi asing juga berperan dalam menghubungkan industri lokal ke pasar internasional sehingga bisa mempercepat upaya ekspansi ke pasar dunia.

Contoh paling nyata ialah beberapa startup atau usaha rintisan digital di Indonesia, yang sejak disuntik dengan investasi asing, kemudian bertransformasi menjadi unicorn, dan mampu melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara atau ASEAN.

Namun, kenyataannya pil pahit memang harus ditelan, imbas dari pandemi ini, sebab Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi di kuartal II 2020 tak sesuai harapan dan target sebab mengalami penurunan 4,3% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 (sumber: Medcom.id https://bit.ly/3mzXsrH).

Tentunya, pemerintah tidak bisa tinggal diam, berbagai upaya mendorong masuknya investor terus digulirkan seperti fasilitas fiskal yang diberikan pelaku usaha yang akan berinvestasi, atau kepada industri yang turut berpartisipasi, untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Juga, keseriusan pemerintah, dalam membangun berbagai kawasan industri, atau kawasan ekonomi khusus di beberapa daerah yang terus digenjot.

Bentuk kepercayaan
Pada prinsipnya, Indonesia sebagai bagian dari komunitas negara dunia tidak terlepas dari jejaring perekonomian yang saling membutuhkan dan menguntungkan dengan negara lain.

Itu termasuk bagaimana investasi asing juga turut membantu laju roda ekonomi di dalam negeri.
Persoalannya, perusahaan yang menerima investasi asing cenderung dihinggapi berbagai cap, dari dianggap tidak nasionalis hingga dianggap antek asing.

Ini ialah pandangan yang kurang tepat, kalau bukan disebut mitos.
Sebab, dalam kerangka bisnis, perusahaan mana pun tentu butuh kerja sama atau kontribusi pihak lain, untuk terus memajukan usaha mereka.

Bahkan, investasi asing itu bisa juga dipandang sebagai bentuk kepercayaan dari negara lain.
Seperti diketahui bersama, faktor kepercayaan ialah modal mendasar dari usaha atau bisnis apa pun.
Anggapan lain yang kurang tepat ialah juga tentang bagaimana investasi asing membuat Indonesia menjadi dikuasai negara lain.

Menjawab keresahan ini, justru yang perlu dikedepankan dan didorong ialah bagaimana pemerintah menjamin regulasi yang ada diatur untuk tetap mengutamakan transparansi dan menguntungkan banyak pihak.
Misalnya, melalui BKPM dalam hal fungsi kontrol, di samping juga fungsi perizinan.

Keuntungan masyarakat
Harus diakui, pandemi membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berdampak pada hampir setiap institusi di seluruh dunia tanpa pandang bulu.

Transformasi yang tidak terelakkan pada dunia bisnis pun terjadi.
Namun, dari momen ini pula lahirlah generasi transformasi.
Perubahan yang kita alami telah mempercepat transformasi digital di berbagai sektor.
Yang paling terlihat ialah seperti pada kebiasaan belanja online yang semakin meningkat se iring dengan gaya hidup di rumah, atau work from home (WFH), dan marketplace yang membantu masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari, tanpa harus pergi ke tempat ramai dan berkerumun.

Zaman yang telah berubah tidak bisa dielakkan dan digitalisasi serta teknologi kini bukan lagi sekadar nilai tambah atau nice-to-have.
Namun, itu betul-betul penting dan telah berkembang pesat menjadi kebutuhan.
Belum pernah ada periode transformasi digital secepat dan sepenting ini. Setidaknya, terdapat sejumlah startup atau usaha rintisan digital di Indonesia yang berkembang pesat dengan nilai valuasi fantastis.

Ketika sebuah usaha mulai meraih berbagai prestasi dan nilai valuasinya meningkat, ada level capaian juga yang disematkan, seperti status unicorn, decacorn, dan hectocorn, yang disandang berdasarkan nilai valuasinya.

Indonesia, kini punya sejumlah unicorn dan decacorn, dengan unicorn ialah usaha dengan valuasi lebih dari US$1 miliar atau Rp14 triliun, sedangkan decacorn bervaluasi lebih dari US$ 10 miliar atau Rp140 triliun.

Potensi perusahaan teknologi Indonesia menjadi sangat signifi kan, khususnya di tengah pandemi sekarang.
Ambil contoh seperti Tokopedia, yang dipercaya menerima investasi dari Temasek dan Google.

Pada akhirnya, sudah sepantasnya strategi saat ini untuk mengatasi krisis di tengah pandemi salah satunya ialah menarik investor menanamkan modal ke Tanah Air dan menjaga iklim investasi tetap tinggi dan lebih meningkat sebagai upaya mengatasi resesi.

Sebab investasi yang masuk ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan dalam negeri tadi seyogianya akan kembali juga dan menguntungkan masyarakat Indonesia.

Misalnya, bagaimana skill dan pengetahuan yang dibawa investor membuat perusahaan-perusahaan Indonesia turut menjadi berkembang dan berdaya saing global.

Imbas positif lain yang diharapkan ialah terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan di Indonesia yang dengan kata lain, juga membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam skala nasional, itu juga bisa membantu pemulihan ekonomi nasional yang sedang terjangkit resesi.

Kita berharap, kinerja posisi investasi internasional (PII) Indonesia akan semakin baik sejalan dengan terjaganya stabilitas perekonomian dan berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia.

 

@garsantara
[4/12 01:50] Riena Firman: JAKARTA —:

 

Hari Mengakhiri Perbudakan, yang diperingati setiap 2 Desember ini, tampaknya menjadi hal yang penting ketika minggu lalu terkuak lagi kasus perbudakan yang dialami pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Selain mengalami penganiayaan, pekerja migran Indonesia asal Cirebon yang berinisial HS ini, juga dilarang berkomunikasi serta seringkali dipaksa tidur di teras rumah majikan.

Kisah ini mengulang kekejian dua tahun lalu, yang dialami pekerja migran asal NTT, Adelina Sao, yang akhirnya pulang hanya tinggal nama.

Terperangkap praktik perbudakan modern Tak hanya di sektor pekerja rumah tangga, di sepanjang 2020 ini, juga terungkap kasus perbudakan anak buah kapal Indonesia di kapal pencari ikan berbendera asing.

Menurut penuturan para korban, bekerja di kapal pencari ikan sering kali harus menghadapi situasi bekerja nonstop dan abai pada pembatasan jam kerja.
Fasilitas akomodasi dan makanan pun sangat tidak layak.

Terungkapnya pelarungan 3 jenazah anak buah kapal Indonesia di laut lepas, membuka kotak pandora, kerentanan pekerja migran Indonesia di sektor kelautan yang bisa berujung pada kematian.

Pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit juga menghadapi situasi yang sama.
Sebagian besar perkebunan mengambil keuntungan dari kerentanan pekerja migran yang berstatus sebagai pekerja tidak berdokumen.

Status ini membuat pekerja migran selalu terancam akan kriminalisasi atas kebijakan keimigrasian Malaysia yang represif sehingga mereka tunduk atas kemauan perusahaan.

Setidaknya, dalam tahun ini ada dua laporan investigasi independen, yang dilakukan lembaga HAM internasional yang memperlihatkan kerentanan mereka, terutama di masa pandemi covid-19.

Kisah kerentanan pekerja di tiga sektor ini, mengonfi rmasi temuan global slavery index pada 2014 dan 2016, yang menyebut bahwa sebagian besar pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam praktik perbudakan modern bekerja di sektor keluatan, perkebunan kelapa sawit, dan pekerja rumah tangga.

Jika kasus itu masih terus terjadi pada 2020, dapat disimpulkan belum ada perubahan yang signifi kan terhadap kondisi pekerja migran di tiga sektor tersebut.
Tentu saja, pemerintah Indonesia juga telah mencoba melakukan perbaikan kebijakan.

Secara umum, telah ada komitmen perlindungan sebagaimana ditunjukkan dalam UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Di zaman Menteri Susi Pudjiastuti, juga telah dirumuskan peta jalan mengakhiri segala aktivitas ilegal di bidang kelautan, termasuk perbudakan pekerja kelautan. Indonesia juga telah mencoba merumuskan agenda industri kelapa sawit berkelanjutan.

Namun, langkah ini membutuhkan dukungan dan komitmen kuat dari sektor bisnis yang selama ini abai pada persoalan HAM.
Dengan demikian, desakan agar seluruh entitas bisnis mematuhi Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM, yang dikeluarkan PBB (The Guiding Principles on Business and Human Rights), menjadi mutlak.

Selain itu, karena persoalan pekerja migran ialah persoalan antarnegara, diperlukan juga komitmen yang kuat dari politik luar negeri dan diplomasi perlindungan.

Harus diakui, di sektor ini, Indonesia mesti banyak berbenah.

Peran diplomat yang menjadi ujung tombak politik perlindungan pekerja migran harus benar benar memiliki komitmen yang kuat dan tidak menomorduakan urusan pekerja migran yang selalu dianggap ‘remeh temeh’ dalam diplomasi luar negeri.

Modalitas yang dimiliki, seperti kesertaan menjadi negara pihak dalam instrumen HAM internasional, forum-forum regional dan multilateral, serta hubungan bilateral tidak ada artinya tanpa komitmen yang kuat dari diplomat yang mengawalnya.

Mengapa perbudakan modern?

Istilah perbudakan modern ini mempertegas realitas yang dihadapi mereka yang terperangkap dalam perdagangan manusia.
Sering kali kita bersikutat dalam sengkarut peristilahan mengenai eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan manusia.

Instrumen-instrumen yang membahas perkara itu juga sangat ketat memberi batasan-batasan secara legal.

Hal itu tentu saja dibutuhkan karena akan memberi landasan dan tindakan hukum bagi aktivitas kriminal terkait dengan esksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan manusia.

Namun, dibutuhkan juga istilah yang bisa diterima semua pihak, melampaui ketatnya batasan hukum.

Namun, bisa menggambarkan realitas kejahatan kemanusiaan seperti itu.

Perbudakan modern mempertegas kontrasnya realitas yang dihadapi para pekerja dan kelompok rentan menghadapi situasi eksploitasi di masa modern ini.

Dalam perspektif historis, perbudakan selalu dilekatkan dengan kolonialisme.

Oleh karena itu, istilah perbudakan modern juga bisa jadi peringatan bagi semua, bahwa masih terjadi eksploitasi keji terhadap manusia di masa modern ini.

Mengakhiri perbudakan modern dalam SDGs Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam sustainable development goals (SDGs), keprihatinan terhadap eksploitasi manusia (utamanya perempuan dan anak) tecermin dalam beberapa gol dan target di komitmen global penanggulangan kemiskinan itu.

Di gol 5 mengenai kesetaraan gender, komitmen penghapusan perbudakan modern tecermin dalam target 5.2 menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi.

Termasuk, perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya, dan target 5.3 menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

Dalam kaitannya dengan kondisi kerja yang layak, seperti yang ada di gol 8, target terkait dengan penghapusan perbudakan modern ada di target 8.7 yang berbunyi mengambil tindakan cepat, dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk pekerja anak.

Termasuk, perekrutan dan penggunaan tentara anak serta ditargetkan adanya pengakhiran segala bentuk pekerja anak pada 2025.
Di gol 16 terkait dengan penegakan HAM, perbudakan modern juga dikategorikan sebagai bentuk kejahatan transnasional yang harus dihapus.

Di target 16.2 mendorong penghentian perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan, dan penyiksaan terhadap anak dan di target 16.4 pada 2030, secara signifi kan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian, serta memerangi segala bentuk kejahatan terorganisasi.

Kuatnya komitmen antiperbudakan modern diberbagai gol dan target SDGs ini, memperlihatkan bahwa perkara ini merupakan perkara serius yang harus ditangani semua negara dan memerlukan peta jalan yang jelas dan terukur.

 

@garsantara